26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Sidang Gugatan PT AHM: Kuasa Hukum Pemerintah Aceh Serahkan Jawaban dan Rekonvensi

...

  • PORTALSATU
  • 10 January 2019 17:00 WIB

Tim Kuasa Hukum Pemerintah Aceh (kanan) dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Kamis, 10 Januari 2019. Foto: istimewa
Tim Kuasa Hukum Pemerintah Aceh (kanan) dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Kamis, 10 Januari 2019. Foto: istimewa

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara gugatan PT AHM terhadap Pemerintah Aceh terkait pengelolaan Mess Aceh di Jalan R.P. Soeroso, Menteng Jakarta Pusat, Kamis, 10 Januari 2019.

Sidang kali ini telah memasuki tahapan pokok perkara. Pemerintah Aceh melalui pengacaranya (tim kuasa hukum) menyerahkan jawaban bersamaan dengan gugatan balik (rekonvensi).

Dalam sidang ini, mewakili Pemerintah Aceh hadir tim kuasa hukum yakni Hendry Rachmadhani, S.H., dan Azfilli Ishak, S.H, dan Jaksa Pengacara Negara dari Kejati Aceh, Indra Nuatan, S.H. Turut hadir Syahrul, S.H., dari Biro Hukum Setda Aceh, didampingi T. Syafrizal dari Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta.

Semua dalil yang disampaikan dalam gugatan PT AHM dibantah oleh tim kuasa hukum Pemerintah Aceh. "Karena isi gugatan tersebut terkesan mengada-ada dan tidak satupun mengandung kebenaran. Sehingga Pemerintah Aceh mengajukan eksepsi keberatan dan gugatan balik (rekonvensi)," ujar Hendry Rachmadhani, dikutip dari siaran pers diterima portalsatu.com.

Hendry Rachmadhani menyebutkan, selama Mess Aceh dikelola oleh PT AHM sejak tahun 2014, Pemerintah Aceh dirugikan senilai Rp10.258.444.874. "Karena selama tiga tahun berturut turut, PT AHM tidak membayar uang kontribusi tetap yang jumlah totalnya Rp7.503.000.000. Biaya penyusutan gedung sebesar Rp690.888.611. Kerugian atas denda keterlambatan pembayaran kontribusi selama 3 tahun sebesar Rp675.270.000," katanya.

"Selanjutnya kerugian akibat tidak diurus peningkatan Izin Mendirikan Bagunan dari peruntukan hunian kantor dan mess menjadi peruntukan hotel dan fasilitasnya yang merupakan kewajiban PT AHM sesuai perjanjian. Sehingga Pemerintah Aceh harus mengurus sendiri dengan mengeluarkan biaya retribusi dan denda retribusi sebesar Rp1.389.276.263," ujar Hendry Rachmadhani.

Hendry Rachmadhani melanjutkan, Pemerintah Aceh melalui kuasa hukumnya terus melakukan upaya advokasi terhadap aset pemerintah, di mana melakukan gugatan balik atas semua kerugian yang dialami. Selain itu, memohon kepada Majelis Hakim PN Jakarta Pusat agar menghukum penggugat (PT AHM) untuk membayar semua kewajibannya yang telah menjadi piutang negara.

"Alhamdulillah sejak 22 September 2018 pihak AHM telah meninggalkan objek Mess Aceh, dan sekarang sudah dikuasai penuh oleh Pemerintah Aceh melaui BPPA Jakarta," katanya.

"Kami selalu optimis terhadap kinerja Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara ini akan memberi putusan yang adil," ujar Hendry Rachmadhani.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.