26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Sidang Gugatan PT EMM, Walhi Aceh Hadirkan Tiga Saksi

...

  • SUDIRMAN
  • 10 January 2019 12:30 WIB

M. Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Foto: istimewa
M. Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Foto: istimewa

SUBULUSSLAM -  Sidang gugatan Walhi Aceh bersama warga Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, terhadap PT Emas Mineral Murni (PT EMM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi. Tiga warga dihadirkan dalam persidangan yang digelar di PTUN Jakarta Timur, Rabu, 9 Januari 2019.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M. Nur, dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis, 10 Januari 2019, mengatakan pengacara menghadirkan tiga orang saksi yaitu Tgk. Diwa Laksana, Rusliadi, dan Azhari. Ketiganya warga Beutong Ateuh Banggalang.

Menurut M. Nur, dalam persidangan itu para saksi menyatakan menolak pertambangan yang akan dilakukan di Tanoh Para Aulia tersebut lantaran di sana terdapat kuburan keramat, dan banyak situs sejarah kemerdekaan RI. Selain itu, faktor hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat juga tidak boleh dirusak dalam bentuk apapun.

M. Nur melanjutkan, di hadapan majelis hakim, para saksi menegaskan bahwa hari ini (mereka) sebagai orang yang masih didengar oleh masyarakat masih sanggup untuk meredam kemarahan warga. Akan tetapi bila kemudian pertambangan tetap dipaksakan beroperasi di sana, maka mereka tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi nantinya.

Para saksi juga menyampaikan minimnya keterlibatan masyarakat untuk memperoleh informasi, karena pihak PT EMM tidak pernah mengajak masyarakat untuk berdiskusi. Saksi menyebutkan bahwa pada tahun 2013 lalu mereka pernah menyuarakan penolakan kepada Bupati dan Gubernur Aceh, tapi hal tersebut sampai dengan hari ini tidak pernah direspons dalam bentuk apapun.

"Seolah mereka tidak dianggap sebagai rakyat setempat yang efek dari pertambangan akan dirasa langsung oleh mereka," kata M. Nur.

Lebih lanjut M. Nur memaparkan bahwa salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan mantan pekerja PT EMM, juga menyebutkan masyarakat setempat hanya diberi kerja outsorcing dan itupun hanya sebagai buruh kasar dan mengangkut pipa-pipa besar, besi, mesin dan sebagainya dari bawah bukit sampai ke atas bukit.

"Mereka hanya diupah Rp50.000 per hari dan tidak diupah apabila tidak bekerja," kata dia dalam rilis tersebut.

Keinginan untuk mendapat upah lebih layak pernah disampaikan kepada humas PT EMM, tetapi perusahaan menolak untuk menaikkannya. Hal ini disampaikan mantan pekerja tersebut kepada CV Beutong Mulia Jaya Grup yang merupakan rekanan PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang.

"Artinya jangankan untuk menyejahterakan rakyat, para pekerja saja dibuat seperti "budak", sebut salah seorang saksi," kata M. Nur.

Bahkan, kata M. Nur, pada tahap eksplorasi PT EMM menggali banyak titik kemudian ditemukan adanya kandungan yang bagus, para pekerja diberhentikan terlebih dahulu jangan sampai mereka melihat hasilnya. "Salah seorang pekerja yang tidak sengaja terbangun dan melihat hasil pengeboran langsung dipecat tanpa alasan," katanya.

Para saksi juga menyebutkan tentang lintasan satwa dan hutan lindung sebagai sumber kehidupan. "Para saksi sangat menyayangkan beberapa ditangkap saat menebang pohon dengan alasan kasawan itu hutan lindung dan KEL," ujar M. Nur.

"Tapi kalau perusahaan yang masuk ke dalam hutan lindung dan membabat habis hutan lindung boleh," ungkap saksi dalam rilis dari M. Nur.

Walhi Aceh menyebutkan aksi besar-besaran pernah digelar, dukungan penolakan dari DPRK Nagan Raya, DPRA, dua KPA Wilayah (Nagan Raya dan Meulaboh), organisasi, LSM dan lainnya.

"Ini bentuk keadaan yang nyata bahwa tidak ada persetujuan rakyat untuk tetap melaksanakan kegiatan pertambangan, sehingga para saksi menegaskan, dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun pertambangan tidak boleh merusak alam mereka," kata M. Nur.

Di lokasi tersebut, kata M. Nur, terdapat kuburan indatu, para syuhada, para aulia Allah, para pejuang kemerdekaan RI dan bahkan tempat lokasi pembuangan mayat murid Tgk. Bantaqiah yang bahkan tidak pernah tahu prosesnya sampai dengan hari ini.

M. Nur mengatakan, jadwal sidang minggu depan penggugat akan menghadirkan para saksi lainnya yang akan menegaskan tentang keberadaan dan proses penolakan terhadap PT EMM. Termasuk juga tentang penegasan Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus yang lahir dari konflik berkepanjangan sampai dengan diterbitkannya UUPA.

"Namun kewenangannya sedikit demi sedikit akan tergerus apabila tidak dipertahankan. Karena yang berwenang menerbitkan izin pertambangan di Aceh baik PMA maupun PMDN adalah Pemerintah Aceh berkonsultasi dengan DPRA, lihat pasal 165 UUPA," tegas M. Nur.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.