24 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Sisa ADG 2017 Belum Cair, Apdesi Aceh Utara Audiensi dengan DPRK

...

  • Fazil
  • 02 November 2018 21:10 WIB

@Fazil/portalsatu.com
@Fazil/portalsatu.com

ACEH UTARA - Tim Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Utara melakukan audiensi dengan DPRK terkait lambannya pembayaran Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun anggaran 2017, di Gedung DPRK setempat, Jumat, 2 November 2018, sore.

Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., didampingi Wakil Ketua III DPRK, H. Abdul Mutaleb, S.Sos., anggota DPRK, Anzir, S.H., Misbahul Munir, dan T. Bachtiar. Turut hadir Ketua Apdesi Aceh Utara, Abubakar, Asisten I Setda Aceh Utara, Dayan Albar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, Muhammad Nasir, dan sejumlah stafnya.

Ketua Apdesi Aceh Utara, Abubakar, mengatakan, pihaknya meminta DPRK turun tangan agar Pemkab Aceh Utara segera mencairkan sisa ADG tahun 2017 yang meliputi tiga kategori, yakni dana kepemudaan, majelis taklim, dan operasional keuchik.

"Kita berharap pembayaran dana itu pada tahun ini bisa segera dituntaskan. Jika persoalan tersebut tidak bisa dituntaskan maka ada sebagian gampong di Aceh Utara tidak bisa melunasi pajak," kata Abubakar akrab disapa Keuchik Abu kepada portalsatu.com, usai audiensi tersebut.

Menurut Abubakar, hasil dari pertemuan tersebut, pihak Pemkab Aceh Utara menyahuti secara bijak dan arif, bahwa akan membayar semua dana itu di akhir 2018. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah terus memerhatikan gampong baik itu dari segi persoalan kemiskinan, pendidikan maupun lainnya.

Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., menyebutkan, pihaknya mengharapkan sisa pembayaran atau kurang bayar ADG tahun 2017 untuk segera dituntaskan. Kesimpulan dari audiensi tersebut, kata Zubir, Pemkab Aceh Utara berkomitmen bahwa sisa ADG itu akan dibayar paling telat akhir Desember 2018.

"Yang akan dibayar ADG itu menggunakan alternatif penggeseran dana APBK atau dilaksanakan dengan Peraturan Bupati (Perbup). Namun mekanisme penyusunan Perbup harus sangat berhati-hati, dan butuh waktu sampai pertengahan bulan November serta realisasinya akan dilaksanakan pada Desember 2018 dari pemerintah," kata Zubir.

Anggota DPRK Aceh Utara, Anzir, menjelaskan, ADG 2017 kurang bayar itu antara Rp18 juta sampai Rp25 juta pergampong dari 852 gampong di Aceh Utara, sehingga total keseluruhan sekitar Rp17,9 miliar. Dari dana itu mencakup tiga kategori yakni dana majelis taklim, operasional keuchik, dan dana kepemudaan.

"Jumlah dana tersebut memang bervariasi, karena dilihat dari segi kriteria masing-masing gampong. Pemkab Aceh Utara pun sudah berkomitmen untuk menyelesaikan atau membayar dana tersebut," ujar Anzir.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.