12 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


SKPK Aceh Utara Sudah Bisa Buat SPM Kembali Jika…

...

  • PORTALSATU
  • 14 May 2020 15:45 WIB

Foto: istimewa
Foto: istimewa

LHOKSEUMAWE – Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Daerah (SKPK/SKPD) di lingkungan Pemerintah Aceh Utara sudah bisa mengajukan kembali Surat Perintah Membayar (SPM) jika telah menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2020.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, Dra. Salwa, M.M., dalam suratnya Nomor: 900/094, perihal penyusunan DPPA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2020, tanggal 13 Mei 2020 ditujukan kepada para Kepala SKPD.

Dalam surat itu, yang diperoleh portalsatu.com, Kamis, 14 Mei 2020, disebutkan bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup 50/2019 tentang Penjabaran APBK TA 2020. Sehingga SKPD dapat menyiapkan Rancangan DPPA.

“Setiap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 termasuk DPA SKPD/PPKD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya disalin kembali dalam DPPA-SKPD/PPKD,” bunyi poin nomor dua surat itu.

Sementara pada poin empat ditegaskan, “SKPD yang telah menyelesaikan DPPA dan anggaran kas dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM)”.

Kepala BPKD Aceh Utara, Salwa, dikonfirmasi melalui Kabag Humas Setda Aceh Utara, Andree Prayuda, Kamis, membenarkan surat tersebut. “Sesuai point 4 surat, dapat diajukan SPM baik GU/TU maupun LS untuk pihak ketiga, jika SKPK telah mencetak DPPA dan sudah disesuaikan SPD-nya,” kata Andree mengutip keterangan Salwa via pesan WhatsApp.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, meminta para Kepala SKPK menghentikan sementara SPM ganti uang/tambah uang/lumsum (GU/TU/LS) termasuk hibah dan bantuan sosial. Instruksi itu tertuang dalam Surat Bupati Aceh Utara Nomor: 900/716 tertanggal 17 April 2020 tentang penundaan sementara proses penerbitan SPM. 

Dalam surat itu dijelaskan, menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional disebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN tahun anggaran 2020, dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi TKDD tahun anggaran 2020".

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami pengurangan pendapatan transfer umum dari Pemerintah Pusat untuk mendanai belanja-belanja dalam APBK Tahun Anggaran 2020.

"Untuk maksud tersebut, diharapkan kepada saudara (para Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, red) terhitung tanggal 21 April 2020 untuk sementara waktu menghentikan SPM-GU/TU/LS dan SPM Hibah/Bansos baik untuk Bendahara Pengeluaran maupun Pihak Ketiga sampai batas waktu akan diberitahukan kembali," bunyi surat diteken Bupati Muhammad Thaib.(Bupati Aceh Utara Minta Kepala SKPK Hentikan SPM Termasuk Hibah/Bansos)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.