20 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Wawancara
Soal Blok NSB, Zulhadi: Apa yang Ditinggalkan Untuk Aceh Utara?

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 20 October 2018 20:50 WIB

Zulhadi. @istimewa
Zulhadi. @istimewa

LHOKSUKON -  Tokoh pemuda Aceh Utara, Zulhadi, menilai kontribusi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kepada masyarakat di lingkungan Blok North Sumatera B (NSB) masih minim. Dia meminta Pemerintah Aceh Utara dan provinsi membahas persoalan tersebut sebelum pemerintah memperpanjang kontrak jangka panjang Blok NSB kepada PHE.   

"Jangan (nanti setelah) habis semua disedot hasil alam kita, kemudian mereka (perusahaan) berangkat. Apa yang ditinggalkan untuk kita?" kata Zulhadi saat diwawancarai portalsatu.com lewat telepon seluler, Sabtu, 20 Oktober 2018, sore.

Seperti diketahui, Blok NSB dikelola PHE sejak Oktober 2015 setelah diakuisisi dari ExxonMobil. Kontrak Blok NSB itu sudah berakhir pada 3 Oktober 2018 lalu, sehingga Menteri ESDM menyetujui perpanjangan kontrak sementara selama enam bulan untuk PHE sesuai usulan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Saat ini BPMA masih melakukan pembahasan dengan Pemerintah Aceh soal kelanjutan Blok Migas tersebut.

Baca juga: Kontrak Blok NSO Diperpanjang 20 Tahun, Bagaimana Dengan Blok NSB? Ini Kata BPMA

Zulhadi mengingatkan Pemerintah Aceh Utara jangan diam saja, tanpa mengambil langkah apapun menyikapi rencana perpanjangan kontrak jangka panjang Blok NSB kepada PHE. "Pemerintah Aceh Utara jangan pekak," ujar mantan Ketua Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) itu yang kini menjadi politikus PAN.

"Setiap perpanjangan kontrak itu, dia harus bisa menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Kemudian dia juga harus mampu menginventarisir bagaimana jangka panjang 20 tahun, apa yang akan terjadi," kata Magister Manajemen Administrasi Pendidikan lulusan Unsyiah itu.

Berikut wawancara portalsatu.com dengan Zulhadi:

Bagaimana Anda melihat kontribusi PHE sejak tahun 2015 sampai 2018, baik kepada masyarakat di lingkungan perusahaan itu, maupun untuk Aceh Utara secara umum? Misalnya, soal kondisi jalan PHE (jalan eks-ExxonMobil) yang rusak sehingga menyulitkan masyarakat saat melintasi jalan itu dengan kendaraan, dan hal lainnya?

Sebetulnya kalau masalah kontribusi untuk masyarakat sekitar, apakah penyalurannya melalui pemda, lembaga atau pemerintahan desa, itu masih di bawah angka yang paling minim, angka rata-rata dana community (Corporate Social Responsibility/CSR) yang disalurkan tersebut. Ini terkait pemerintah daerah juga sebetulnya.

Saya dulu pernah mencoba membangun sebuah komunikasi dengan ExxonMobil dan PT Arun saat saya menjabat Ketua IPAU periode 2007-2010. Itu sebenarnya dalam MoU, kita Pemerintah Aceh Utara tidak terkait itu, tidak disangkutkan. MoU yang dibuat dengan provit-provit itu adalah MoU antara pemerintah pusat dengan perusahaan provit itu saja.

Hari ini untuk kesejahteraan masyarakat di sekeliling perusahaan pun tidak tersentuh. Itu kan aturannya sebetulnya, larinya kepada komitmen aturannya. Beda dengan wilayah Papua, di sana jelas aturannya, kontribusi kepada wilayah itu jelas disebutkan. Misalnya, wilayah Aceh Utara yang menghasilkan migas, itu (memperoleh) kontribusinya seperti apa, modelnya bagaimana, bentuknya seperti apa? Hari ini Aceh Utara tidak ada apa-apa, tidak ada perjanjian seperti itu.

Menurut saya, sebenarnya Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Aceh itu harus duduk. Jangan (nanti setelah) habis semua disedot hasil alam kita, kemudian mereka (perusahaan) berangkat. Apa yang ditinggalkan untuk kita? Ini kan sebetulnya sudah pengalaman. Berapa provit yang ada di Aceh Utara, apa yang bisa masyarakat rasakan dari provit itu? Hanya penderitaan yang mereka rasakan saat ini.

Misalnya, di wilayah Mbang, Geureudong Pase. Itu dilihat dari historisnya, mereka adalah masyarakat yang eksodus akibat provit itu. Sampai hari ini bagaimana kondisi jalan yang ada di wilayah itu, bagaimana kondisi ekonomi masyarakatnya? Kedua, di wilayah Langkahan, akibat eksodus itu, misalnya kawasan Leubok Pusaka. Itu semua juga harus bisa dilihat.

Sebetulnya itu bukan salah provitnya, tapi pemerintahan kita. Jadi, belum jelas tentang komitmen dan kontribusinya, kita sudah mengeluarkan izinnya. Sekarang baru kita koar-koar, tolong peduli dana community-nya (CSR), tolong pedulikan masyarakat setempat. Sementara dalam perjanjian itu tidak kita sebutkan. Ini menjadi titik lemah pemerintah kita.

Tahun 2008 lalu, saya (IPAU) dan mahasiswa pernah melakukan aksi demo di PT Arun dan ExxonMobil. Kami mahasiswa Aceh Utara di Banda Aceh meminta beasiswa dari (PT) Arun untuk putra daerah yang kuliah di Banda Aceh dan luar Aceh, kami meminta harus ada alokasi beasiswa untuk mereka.

Setelah kami demo, beasiswa itu baru dikeluarkan. Setelah kami demo juga baru dibuat asrama mahasiswa putri Aceh Utara dari ExxonMobil. Kita harus desak mereka dengan demo, mengapa? Karena komitmen dasar kita tidak kuat. Beda dengan Papua. Saya pernah ke Papua melihat bagaimana referensinya, bagaimana komitmen provit itu kepada masyarakat Papua. Misalnya, dalam satu provit 300 putra Papua disekolahkan dari SD hingga selesai kuliah, itu per tahun. Sementara Aceh Utara saat ini apa yang dirasakan? Tidak ada perjanjian seperti itu.

Maka sebelum dilakukan perpanjangan kontrak (Blok NSB), harus ditelaah kembali. Apa yang dibangun, dana-dana community (CSR) itu kemana larinya, bukan kepada masyarakat sekeliling provit, tapi larinya ke Jakarta, ke luar negeri yang diambil oleh lembaga ini dan itu. Apakah orang Aceh tidak bisa seperti itu? Lebih bisa. Karena kita tidak ada perjanjian yang kuat, maka kita lebih mudah dikocok seperti itu.

Apa harapan Anda sebagai tokoh pemuda Aceh Utara jika kemudian pemerintah melalui Menteri ESDM memperpanjang kontrak Blok NSB kepada PHE untuk 20 tahun ke depan?

Ini sebetulnya kita harus merujuk kepada UUPA juga, kita punya aturan, undang-undang kita UU lex specialis. Apalagi setelah MoU (Helsinki), kita punya UUPA. Tentang legalitas UUPA, pemerintah pusat sudah mengakuinya. Itu kembali lagi dengan aturan Aceh. Berdasarkan UUPA itu 70-30 (bagi hasil).

Mereka jangan cari celahlah, pemerintah pusat jangan cari celahlah, mencari titik kelemahan orang Aceh, ya, sudah, kita bagi sesuai kehendak pemerintah pusat. Kalau pribadi saya tidak sependapat. Karena hari ini pemerintah pusat berbicara atas pemerintah pusat itu punya aturan, Aceh masuk dalam UU lex specialis. Mengkaji kembali tentang UU lex specialis Aceh, bagaimana pembagian hasilnya, 70-30. Kemudian metodenya seperti apa.

Sementara UUPA hari ini tidak jalan, mengapa? Itu faktor-faktor dari pemerintah juga yang tidak eksis menjalankan UUPA tersebut. Ini kerugian sebenarnya bagi masyarakat Aceh. Di dalam UUPA sudah dituangkan bagaimana pembagian hasil migas, bagaimana metodenya, kan seperti itu. Sebetulnya pemerintah pusat jangan tanya lagi ke orang Aceh, dia bukalah UUPA itu, seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga punya undang-undang khusus.

Ketika nantinya PHE mendapatkan kontrak jangka panjang (mengelola Blok NSB selama 20 tahun ke depan), perhatian seperti apa yang harus diberikan perusahaan itu kepada masyarakat lingkungan blok migas dan juga kepada daerah Aceh Utara?

Hal ini sebetulnya dalam perpanjangan kontrak tersebut, Pemerintah Aceh Utara jangan pekak. Pertama, setiap perpanjangan kontrak itu dia harus bisa menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Kemudian dia juga harus mampu menginventarisir bagaimana jangka panjang 20 tahun, apa yang akan terjadi? Ekonomi masyarakat Aceh Utara itu seperti apa yang menjadi pondasi ekonominya, dasar-dasar ekonomi masyarakat Aceh Utara itu seperti apa?

Jadi, kalaupun memang dalam konteks pemberdayaan, komitmen daripada provit itu, maka dilihat sesuai kebutuhan masyarakat Aceh Utara. Itu kembali lagi kepada Pemerintah Aceh Utara, jangan pekak, dan jangan sekadar melihat di permukaan saja. Hari ini coba turun ke lapangan, mungkin kalau Pemda Aceh Utara itu lebih mengerti atau memang tidak mau mengerti.

Misalnya, bagaimana ekonomi masyarakat Aceh Utara saat ini, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat hari ini seperti apa? Berapa persen pertumbuhan ekonominya? Kemudian angka kemiskinan.

Jadi, menurut saya, konteks-konteks ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi alam itu harus diberdayakan. Misalnya, ada alokasi dana dari provit itu yang harus diberdayakan dulu. Jangan kehendak pemerintah dulu, seperti bangun gedung, bangun ini itu, tapi konsep ekonomi dasar untuk masyarakat Aceh Utara belum ada. Makanya kita mengalami angka kemiskinan cukup tinggi, drastis sekali naiknya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.