19 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Soal Lingkungan, GeRAK Kecewa Terhadap Pemerintah Aceh

...

  • Rino
  • 22 January 2019 20:00 WIB

Salah satu lokasi tambang di Aceh Barat. Foto: Edy Syah Putra
Salah satu lokasi tambang di Aceh Barat. Foto: Edy Syah Putra

ACEH BARAT - Koordinator Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra, mengaku kecewa dengan sikap acuh Pemerintah Aceh terhadap masalah dugaan pencemaran lingkungan yang menyeret nama PT Mifa Bersaudara.

Belum lama ini, kata Edy, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang para pihak untuk mencari titik temu masalah menahun tersebut. RDP itu yang kesekian kali mengenai masalah ini.

Namun, kata Edy, selain warga Desa Peunaga Cut Ujong, tak satupun dari pihak yang diundang hadir ke DPRK untuk mengikuti RDP yang digelar Rabu, 16 Januari 2019 itu. Tak terkecuali pihak perusahaan.

Dinas yang mangkir dalam RDP yakni, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Padahal, harapannya dengan RDP yang membicarakan hasil dari Tim Pansus DPRK yang telah melakukan kunjungan kerja di lokasi perumahan warga dengan stockpile batubara milik perusahaan dan juga perihal temuan di lapangan atas keberadaan lubang bekas tambang di Desa Sumber Batu atau Pit A oleh tim pansus mendapatkan titik terang," ujar Edy, kepada portalsatu.com, Selasa, 22 Januari 2019, siang.

Masalah ini, kata Edy, tidak boleh dipandang sebelah mata. Dalam persoalan ini, terdapat dugaan pelanggaran hak hidup seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomot 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Tuntutan kita sangat jelas, perusahaan tetap komit dengan aturan perundang-undangaan, sebagaimana disebutkan dalam regulasi lingkungan hidup," kata Edy.

Sesuai aturan, imbuh Edy, setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. Sementara, perusahaan beroperasi tepat di tengah-tengah permukiman penduduk.

"Pemerintah kabupaten beserta dengan provinsi atau dinas terkait untuk bersikap lebih tegas terhadap perusahaan yang mengangkangi aturan perundang-undangan tersebut," pungkas Edy.

Salah satu ketegasan itu, lanjut Edy, misalnya tidak mangkir saat digelar RDP. Sebelum RDP, dewan terlebih dahulu sudah melayangkan surat kepada masing-masing dinas.

Portalsatu.com sudah menghubungi perwakilan humas PT Mifa Bersaudara. Namun, hingga berita ini dikirim ke redaksi belum mendapat jawaban.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.