21 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Soal Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa PT EMM, Ini Komentar Mahasiswa Unimal

...

  • Fazil
  • 25 April 2019 18:00 WIB

Muhammad Sabar. Foto: istimewa
Muhammad Sabar. Foto: istimewa

LHOKSEUMAWE - Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal), Muhammad Sabar, berharap keputusan Plt. Gubernur Aceh membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM bukan semata-mata bahwa sudah selesai tanggung jawab Pemerintah Aceh. Butir-butir pernyataan penolakan keberadaan PT EMM, yang ditandatangani Plt. Gubernur di halaman Kantor Gubernur Aceh yang disaksikan ribuan mahasiswa se-Aceh beberapa waktu lalu, harus tetap dijalankan sampai tuntas.

"Artinya jangan sampai menjadi hujatan publik, apabila nanti persoalannya juga tidak selesai, maka tujuan akhir dari mahasiswa dan masyarakat Aceh bukan sampai dengan pembentukan tim itu saja.

Tetapi kami meminta apa yang telah diharapkan masyarakat dan mahasiwa tercapai, kita tidak akan sungkan dalam mengambil tindakan nantinya jika Pemerintah Aceh hanya memberikan harapan palsu kepada mahasiswa dan rakyat Aceh," kata Sabar kepada portalsatu.com, Kamis, 25 April 2019.

Sabar menyebutkan, sebelumnya DPR Aceh juga telah menyatakan sikap bahwa menolak PT EMM dalam rapat paripurna pada 2018 lalu. Ini juga bisa menjadi kolaborasi yang baik antarlembaga tertinggi di Aceh. "Maka dibentuknya tim penyelesaian sengketa PT EMM bukan semata-mata Plt. Gubernur Aceh agar dapat meredamkan kekesalan mahasiswa terhadap Pemerintah Aceh, jangan mengecewakan mahasiswa dan masyarakat," ujarnya.

Di samping itu, kata Sabar, terkait pembentukan tim tersebut mestinya Pemerintah Aceh menjelaskan ke publik baik dari segi latar belakang, tujuan hingga kewenangan dari tim penyelesaian sengketa PT EMM. Ini juga sebagai landasan bersama untuk mengawal kerja hingga tercapainya tujuan bersama.

"Memang secara fisik PT EMM sudah angkat kaki dari Beutong Ateuh Banggalang, kita lihat dari pembongkaran bangunannya beberapa waktu lalu. Tetapi legitimasi izinnya masih 'hidup', ke depan masih ada peluang mereka untuk melanjutkan rencananya tersebut. Jika hal ini terjadi maka bisa kacau keadaan di Aceh, karena sejak dulu orang Aceh sangat menjaga keutuhan wilayah dan hartanya. Jangan sampai PT EMM menjadi pemicu konflik di Aceh," ungkap Muhammad Sabar.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT Emas Mineral Murni (PT EMM) melalui Keputusan Gubernur Nomor 180/821/2019.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan (SK) ditandatangani Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada 15 April lalu, tim itu berjumlah 19 orang Selain birokrat, tim tersebut diisi akademsi dan praktisi.

"SK-nya baru dibuat tanggal 15 April. Lalu 18 April langsung cabut rekomendasi dan minta BKPM RI meninjau atau mengevaluasi izin," kata Jubir Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, dihubungi portalsatu.com, Selasa, 23 April 2019.

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mencabut Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pemberian Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT EMM. Hal tersebut ditegaskan Plt. Gubernur Aceh dalam surat Nomor: 545/6320 perihal Pencabutan Rekomendasi Gubernur NAD No. 545/12161, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 18 April 2019. (BacaIni Surat Plt. Gubernur Aceh Kepada Menteri ESDM tentang Pencabutan Rekomendasi Gubernur NAD)

Sementara tim penyelesaian sengketa PT EMM dibentuk untuk mempercepat langkah pembatalan izin perusahaan tersebut. Tim tengah bergelut mencari jalan keluar dari masalah yang tengah menjadi sorotan ini. 

"Ini kan baru hitungan hari. Selanjutnya, banyak agenda yang akan dikerjakan. Tim bekerja secara kolektif," imbuh Wiratmadinata.[]

Lihat pulaPlt. Gubernur Aceh Temui Menteri ESDM Minta Iizin PT EMM Dicabut

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.