26 September 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Soal Vaksin MR, Ini Saran Ombudsman kepada Pemerintah dan MPU Aceh

...

  • Fazil
  • 12 September 2018 18:40 WIB

@Ombudsman Aceh
@Ombudsman Aceh

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengadakan diskusi terkait maraknya berbagai macam isu terkait vaksin Measles Rubella (MR). Diskusi itu dilaksanakan di Kantor Ombudsman di Banda Aceh, Rabu, 12 September 2018.

Ombudsman mengundang Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Aceh, dr Abdul Fatah, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani, Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Aslinar, SpA., Nuu Husen dari Rumah Singgah, pihak Komisi Pengawasan Perlindungan Anak (KP2A) dan Unicef. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin, mengatakan, diskusi ini bertujuan mencari jalan keluar terhadap isu penyakit rubella yang sedang terjadi di tengah  masyarakat.

Taqwaddin menyebutkan, sesuai kewenangan  pihaknya melaksanakan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) untuk mencari solusi secepat mungkin, karena kesehatan merupakan bagian pelayanan dasar.

Menurut Taqwaddin, berdasarkan data dari 2010-2015 kasus campak sebanyak 23.164, tahun 2010-2015 mencapai 30.463. Tahun 2013 saja ada 2.767 kasus cacat bawaan akibat infeksi bawaan rubella di Indonesia. Angka ini merupakan jumlah yang memprihatinkan karena butuh biaya besar untuk menyembuhkan penyakit itu. Padahal,  pemerintah sudah mensosialisasikan pentingnya suntik vaksin MR itu kepada anak-anak yang disampaikan melalui berbagai media.

"Kita menyarankan agar MPU dan Pemerintah Aceh segera bermusyawarah dan mempertimbangkan hal ini. Maka berdasarkan hasil koordinasi disimpulkan bahwa imunisasi vaksin MR harus terus berjalan," kata Taqwaddin dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Rabu.

Ombudsman meminta Plt. Gubernur Aceh atau Dinas Kesehatan Aceh segera duduk bersama dengan Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh untuk menentukan sikap terhadap vaksin MR tersebut.

Taqwaddin menambahkan, pihaknya juga menyarakan Pemerintah Aceh agar mengeluarkan instruksi terhadap masalah vaksin MR, termasuk instruksi untuk melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh.

"Ombudsman dalam hal ini akan mengeluarkan saran atau tindakan korektif kepada Pemerintah Aceh. Hal ini untuk melindungi tingkat kematian bayi dan merambahnya wabah campak dan rubella" ujar Taqwaddin.

Fattah mewakili Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, mengungkapkan, akibat tidak dilakukannya vaksin MR tersebut, akan terjadi gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan jaringan otak yang menyebabkan lambatnya si penderita dalam berpikir.

Hal senada disampaikan Dr. Aslinar, SpA., praktisi dan Sekretaris IDAI yang sedang menangani kasus tersebut. Ia menyebutkan, pada pasien rubella bisa menyebabkan radang paru, yang kemudian  pengobatannya harus diisolasi. "Itu tidak boleh bercampuran dengan pasien lainnya," ujar Aslinar.[](rel)

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.