20 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Soal Wali Nanggroe, Ini Komentar Ketua HMPSMAP Unimal

...

  • Fazil
  • 20 November 2018 15:40 WIB

Zahri Abdullah. Foto: Istimewa
Zahri Abdullah. Foto: Istimewa

LHOKSEUMAWE - Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Publik (HMPSMAP) Universitas Malikussaleh (Unimal), Zahri Abdullah, menyambut baik wacana pemilihan Wali Nanggroe Aceh yang baru, sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar.

Menurut Zahri Abdullah, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) harus dipertahankan, karena itu merupakan simbol identitas kekhususan Aceh yang harus dilestarikan sesuai amanah MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Status otonomi khusus bagi Aceh dalam konteks model pemerintahan disebut dengan desentralisasi asimetris pemberian kewenangan secara politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi yang ditentukan bentuknya, atau konsep berdasarkan kekhususan yang tertera pada regulasi yang mengaturnya. Hanya empat provinsi di Indonesia yang mendapatkan desentralisasi asimetris, yaitu Aceh, Yogyakarta, DKI (Jakarta), dan Papua," kata Zahri Abdullah kepada portalsatu.com, Selasa, 20 November 2018.

Zahri menyebutkan, pemberian status otonomi khusus bagi Aceh, karena sejarah panjang pemberontakan kombatan GAM pada masa lalu yang berakhir di meja runding. Begitu pula dengan daerah lain yang mendapatkan otonomi khusus dilandaskan historis suatu daerah.

"Semua pihak telah sepakat untuk menjalankan konsensus ini. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi tentang adanya Lembaga Wali Nanggroe tersebut," ujar Zahri.

Pada dasarnya, lanjut Zahri, masyarakat Aceh mengharapkan LWN berperan aktif. Ia pun menilai selama ini lembaga tersebut belum berjalan secara maksimal dalam menjalankan perannya sebagai kepemimpinan adat, pemersatu masyarakat Aceh,  dan menyelesaikan konflik antarelite Aceh. Seharusnya, kata dia, Wali Nanggroe dapat menjadi penengah sebagai orangtua di Aceh, hal seperti inilah yang diharapkan masyarakat Aceh.

"Kita juga menyayangkan kurangnya sosialisasi tentang kelembagaan Wali Nanggroe, sehingga tidak semua orang paham atas peran dan fungsi lembaga tersebut. Maka dari ketidakpahaman ini membuat orang bertanya-tanya tentang peran Lembaga Wali Nanggroe Aceh," ungkap Zahri.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.