07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Solusi Penyelesaian Masalah Honorer K2 Menurut Fadli Zon

...

  • portalsatu.com
  • 02 December 2019 21:28 WIB

Fadli Zon. Foto: Boy/JPNN.com
Fadli Zon. Foto: Boy/JPNN.com

JAKARTA - Para honorer K2 sangat berharap revisi UU ASN (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2020, bisa menjadi pintu masuk pengangkatan mereka menjadi PNS.

Namun, belum ada kepastian bagaimana formula penuntasan masalah honorer K2 melalui revisi UU ASN. Apakah mereka nantinya diangkat menjadi PNS atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Kalau pun diangkat menjadi PNS, belum jelas juga persyaratan atau kriteria honorer K2 seperti apa yang bisa diangkat menjadi abdi negara.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan, jika pemerintah memang serius menyelesaikan honorer K2, seharusnya sejak lima tahun lalu sudah tuntas. "Mestinya kalau pemerintah mau menyelesaikan masalah honorer sejak lima tahun lalu juga bisa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Akan tetapi, Fadli menegaskan, politicall will pemerintah kurang dalam menuntaskan persoalan ini. Padahal, mayoritas honorer K2 sudah mengabdi puluhan tahun. "Dan mereka yang dulu (masuk honorer) umurnya di bawah 35 tahun sekarang mungkin sudah menjelang pensiun. Jadi, ini ada ketidakadilan yang terus diperlihatkan yang membuat masalah ini berlarut-larut," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, seharusnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian masalah honorer ini. Pemerintah, kata dia, bisa melakukan diskresi kebijakan dalam pengangkatan honorer tersebut.

"Bikin diskresi, (misalnya) semua honorer, tentu dengan proses verifikasi, yang sudah berjuang dan berbuat serta mengabdi dan berbakti baik itu, guru inseminator penyuluh dan lain-lain itu diangkat jadi PNS," jelasnya.

Terlebih lagi, kata dia, setiap tahun ada PNS yang pensiun. Nah, Fadli menjelaskan, untuk menggantikan PNS yang pensiun itu bisa memasukkan honorer.

"Ketika pensiun itu dimasukkanlah dulu ini beberapa persen, misalnya secara bertahap sehingga selesai persoalan honorer ini," ujar Fadli.

Lebih jauh Fadli menilai alasan tak punya anggaran mengangkat honorer K2 tidak logis. Dia menjelaskan buktinya setiap tahun pemerintah punya anggaran untuk menerima PNS.

Jadi, Fadli menegaskan, sebaiknya pemerintah memberikan kuota saja kepada honorer untuk diangkat menjadi PNS, menggantikan yang pensiun. Sebab, akan selalu ada PNS yang pensiun dan dibutuhkan tenaga yang baru.

"Misalnya diberi kuota saja bahwa penerimaan PNS, 20 persen atau 30 persen, atau 50 persen atau 70 persen diambil dari honorer sehingga cepat terserapnya," kata Fadli Zon.[]Sumber: jpnn.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.