27 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Rendahnya Minat Perempuan di Pilkada Aceh
Sosiolog: Aceh Dulu Tak Pernah Persoalkan Gender

...

  • M FAJARLI IQBAL
  • 21 August 2016 14:40 WIB

Sosiolog Aceh Nizarlin @PORTALSATU.COM/IRMAN D. GUCI
Sosiolog Aceh Nizarlin @PORTALSATU.COM/IRMAN D. GUCI

BANDA ACEH – Rendahnya minat perempuan untuk menjadi kandidat calon kepala daerah di Aceh memunculkan pertanyaan tersendiri. Sosiolog Universitas Malikussaleh, Dr. Nirzalin, menilai, terdapat anomali dalam hal ini.

Ia mengatakan, telah terjadi proses perubahan sejarah yang sangat besar terkait dengan peran perempuan dalam dunia perpolitikan di Aceh.

“Pada dasarnya perempuan dan laki-laki di Aceh dulu dianggap sebagai dua entitas yang tidak dipersoalkan. Aceh pernah dipimpin oleh seorang ratu. Nah mengapa sekarang peran wanita dalam konteks politik di Aceh mulai pudar? itu karena proses sejarah yang sangat panjang,” ucap Dr. Nirzalin saat dihubungi portalsatu.com, Minggu, 21 Agustus 2016.

Ia menjelaskan, pada era kerajaan Aceh tak mempersoalkan jenis kelamin namun masyarakat saat itu lebih menilai kompentensi. Pemahaman seperti itu mulai tergerus sejak masuk era kemerdekaan yakni pada tahun 1945.

“Ratu pernah memimpin Aceh, kapal perang juga pernah dipimpin oleh seorang wanita dan panglima perang juga pernah dikomando oleh seorang perempuan Aceh. Ini membuktikan bahwa Aceh dulu tak pernah persoalkan gender,” kata dia.

Namun, pemahaman yang kemudian muncul di Aceh membuat peran perempuan dalam konteks kepemimpinan dan politik mulai tergerus. Dalam hal ini Nirzalin mengatakan bahwa peran agama masih sangat mendominasi.

“Ada pergeseram sejak tahun 1945 dan kemungkinan besar hal ini juga disebabkan oleh pemahaman agama yang menjadi pedoman budaya masyarakat Aceh yang kemudian ditafsirkan secara kontekstual,” ucapnya.

Pemahaman dan analogi kepemimpinan politik dengan kepemimpinan pada salat dinilai oleh Nirzalin adalah suatu hal yang berbeda. Penyatuan dua konsep ini membuat wanita enggan untuk mengambil bagian dalam kontes merebut kekuasaan tersebut.

“Kalau dulu Aceh menempatkan kepemimpinan politik sebagai wilayah kompetensi, yang artinya siapa yang lebih mampu dia diutamakan. Akan tetapi sejak tahu 40-an hal ini mulai bergeser,” kata dia.

Hal tersebut kata Nirzalin merambah ke berbagai ranah. Akibat rendahnya pandangan masyarakat terhadap politisi wanita sehingga elektabilitas pun menurun sehingga parpol enggan melirik politisi wanita yang memang nilai tawar yang rendah dalam masyarakat.

Akan tetapi berbeda konteksnya dengan Banda Aceh. Sosiolog ini menilai, masyarakat di Banda Aceh yang heterogen dan mulai terbuka terhadap yang demikian sehingga dua nama bakal calon dari golongan wanita pun muncul yakni Illiza dan Marniati.

Akan tetapi di luar Banda Aceh konsep kepemimpinan wanita belum diterima masyarakat, sehingga partai politik pun yang bersifat transaksional dan realistis mengambil jalan aman dengan tidak mengorbitkan politisi dari wanita.

“Untuk mengubah cara pandang ini tentu butuh waktu yang sangat panjang. Namun kuncinya tentu ada pada alim ulama. Jika muncul pemahaman agama untuk membedakan konteks kepemimpinan salat dengan konteks kepemimpinan politik makan bisa saja politisi wanita kan muncul,” kata dia.[](ihn)

Editor: IHAN NURDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.