19 January 2021

Kabar Aceh Untuk Dunia


TA Khalid: Infrastruktur Perikanan di Aceh Merisaukan

...

  • portalsatu.com
  • 13 November 2020 16:17 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid [Foto: IST]
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid [Foto: IST]

Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan belum tentu bisa membenahi infrastruktur perikanan di Aceh, karena itu TA Khalid minta pendapat dari Kaukus Kelautan, solusi apa yang bisa membantu nelayan agar mempermudah untuk meningkatkan tangkapan ikan.

JAKARTA – Infrastruktur perikanan di Aceh dinilai masih sangat minim dan merisaukan. Nelayan harus menunggu air pasang agar bisa melaut. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI TA. Khalid dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kaukus Kelautan, di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2020.

"Setelah kami pelajari, melihat dan memantau, bahwa memang infrastruktur perikanan di Aceh sangat merisaukan. Nelayan kecil harus menunggu pasang baru bisa melaut, dan menunggu pasang baru bisa pulang, sungguh sangat menyedihkan," jelas TA. Khalid.

Politisi Gerindra dari Dapil Aceh II ini menambahkan, anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan belum tentu bisa membenahi infrastruktur perikanan di Aceh. Oleh karena itu, dia minta pendapat dari Kaukus Kelautan, solusi apa yang bisa membantu nelayan agar mempermudah untuk meningkatkan tangkapan ikan. TA. Khalid berharap semua muara di Aceh bisa kembali digunakan oleh masyarakat nelayan.

"Setelah melihat anggaran di Kementerian Perikanan 2021, sebesar Rp 6 Triliun sekian, yang tidak mungkin ter-cover keinginan kita tersebut. Saya pernah berpikir apa solusinya, kalau tanpa kita gunakan APBN atau anggaran negara untuk menyelesaikan itu. Sehingga pernah tercetus di kepala saya, mungkin gak kita cari pihak ketiga untuk membuat muara-muara tersebut, menggali muara tersebut, tapi pasirnya diambil," jelasnya.

TA  Khalid menambahkan, Aceh punya potensi laut yang kaya, secara keseluruhan daerah ini memiliki panjang garis pantai 2.666,27 kilometer dengan 272 pulau. Terdiri, enam pulau kecil terdepan dan 1.182 desa pesisir. Adapun Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp 6.652.139.393.000,00,- jika ini tidak bisa meng-cover kebutuhan infrastruktur kelautan di Aceh, maka dia meminta solusi dengan cara apa agar persoalan tersebut bisa diatasi.

"Para pakar perikanan saya mohon solusi, atas keterbatasan anggaran negara yang belum mampu untuk kita selesaikan. Hampir rata-rata dangkal, apa solusinya. Masyarakat Aceh hanya mengharap muara yang bisa digunakan, tidak meminta kapal besar," ungkap Khalid.[*]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2021 All Rights Reserved.