19 April 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


TA Khalid: KPU Pangkas Kekhususan Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 25 June 2018 22:00 WIB

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, TA Khalid. @dok. portalsatu.com
Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, TA Khalid. @dok. portalsatu.com

BANDA ACEH - Pasca keluarnya surat KPU Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 terkait syarat calon anggota DPRA dan DPRK berjumlah maksimal 100 persen atau sesuai jumlah kursi di setiap daerah pemilihan di Aceh, maka pemerintah pusat dinilai kembali menafikan kekhususan Aceh tentang pemilu di Aceh.

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, TA. Khalid, mengatakan, kekhususan Aceh tentang jumlah maksimal kuota 120 persen caleg DPRK dan DPRA dan wajib mampu baca Alquran di Aceh sudah diatur tersendiri dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Parpol Lokal di Aceh.

"Qanun tersebut juga merupakan perintah langsung dari undang-undang khusus yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selama ini kuota 120 persen sudah 2 kali pemilu diberlakukan di Aceh yaitu Pemilu 2009 dan 2014 dan selama ini juga tidak bermasalah. Kemudian, kuota pengajuan caleg 120 persen juga sudah dikuatkan oleh Keputusan KIP Aceh Nomor 5 tahun 2013 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA, DPRK dari Parlok sebanyak-banyaknya 120 persen dari alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan," kata Khalid, Senin, 25 Juni 2018.

Khalid mengatakan, keputusan KIP tersebut sangat kuat landasakan hukumnya, apalagi ini adalah implementasi dari kekhususan Aceh dan amanah dari UUPA. Oleh karena itu, implikasi dari surat edaran KPU RI itu dinilai telah melecehkan kekhususan Aceh dan mereduksi kekhususan Aceh yang telah diatur dengan Qanun Aceh berdasarkan UUPA.

"Kami berharap kepada pemerintah pusat dan semua pihak lainnya agar dapat menghargai dan mengawal kekhususan-kekhususan aceh sebagaimna yang telah disepakati dalam perjanjian damai MoU Helsinki dan UUPA. Jika kekhususan Aceh yang kecil saja tetang jumlah kuota caleg 120 persen dipenggal kembali, bagaimana mungkin rakyat Aceh percaya pemerintah pusat akan merealisasi semua janji-janji lainnya tentang kekhususan Aceh sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki dan UUPA," kata TA Khalid.

Untuk diketahui, surat diteken Ketua KPU, Arief Budiman, Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal syarat calon anggota DPRA dan DPRK di Aceh itu ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Poin/angka 1 dalam surat itu disebutkan, “Ketentuan pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur antara lain bahwa daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang disusun oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan diajukan kepada KPU kabupaten/kota memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”.

Angka 2 surat itu berbunyi, “Mengingat bahwa tidak ada ketentuan lain setingkat undang-undang yang mengatur selain ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 di wilayah tersebut, maka ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh”.

Angka 3 berbunyi, “KIP kabupaten/kota agar menyampaikan hal sebagaimana tersebut pada angka 2 kepada seluruh pengurus partai politik di masing-masing daerah untuk dipedomani dalam proses pencalonan Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 di wilayah Provinsi Aceh”.[](Rel)

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.