17 January 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Tahun 2018: Pemko Lhokseumawe Beli Tanah Rp8 Miliar Lebih, Ini Rinciannya

...

  • PORTALSATU
  • 14 January 2019 14:45 WIB

ilustrasi. Foto: kabar-banten.co
ilustrasi. Foto: kabar-banten.co

LHOKSEUMAWE - Pemko Lhokseumawe mengadakan tanah mecapai Rp8 miliar lebih sumber dana APBK tahun 2018 lalu. Selain pengadaan tanah, pemko juga membayar biaya jasa penilai harga tanah kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), termasuk utang atau kewajiban tahun 2016.

Data diperoleh portalsatu.com, Senin, 14 Januari 2019, dalam buku Perubahan APBK Lhokseumawe tahun 2018, di Sekretariat Daerah terdapat pagu belanja pengadaan/pembebasan tanah Rp8,42 miliar lebih. Dari jumlah itu, belanja modal pengadaan tanah Rp8,37 miliar lebih.

Perinciannya, pengadaan tanah untuk relokasi warga Dusun Rancong Baro Gampong Blang Naleung Mameh ke Gampog Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Rp2 miliar. Biaya jasa penilai (KJPP) tanah itu Rp50 juta.

Lanjutan pengadaan tanah untuk Gedung Diklat Lhokseumawe Rp1 miliar. Pengadaan tanah untuk arena balap motor cross Kota Lhokseumawe di Gampong Meuria Paloh (Kecamatan Muara Satu) Rp2 miliar. Biaya jasa penilai (KJPP) Rp50 juta.

Pengadaan tanah untuk lapangan bola kaki Kemukiman Lhokseumawe Utara Rp2 miliar. Biaya jasa penilai (KJPP) Rp50 juta.

Lanjutan pengadaan tanah untuk prasarana olahraga kecamatan di Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua Rp420 juta. Biaya sertifikat tanah/pengukuran Rp21,7 juta. Pengadaan tanah untuk tempat pengolahan sampah di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Rp660 juta. Biaya jasa penilai (KJPP) Rp40 juta

Selain itu, membayar kewajiban tahun 2016 tahap II. Yakni, biaya jasa penilai (KJPP) jalan Cot Glee Bruek Rp24 juta, biaya jasa penilai (KJPP) jalan lingkar (ring road) Rp30 juta, biaya jasa penilai (KJPP) untuk pabrik turunan CPO Gampong Cut Mamplam, Kandang Rp30 juta.

Berikutnya, honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp19,6 juta lebih. Dana itu untuk honorarium penanggung jawab (wali kota), pembina (sekda), ketua (asisten I), wakil ketua (kabag pemerintahan), sekretaris (kasubbag di bagian pemerintahan), dan 15 anggota panitia. Ada pula honorarium non-PNS untuk tim pelaksana kegiatan empat orang Rp3,6 juta lebih, dan biaya perjalanan dinas luar daerah untuk panitia Rp30 juta.

Kabag Pemerintahan Setda Lhokseumawe, Haris, mengatakan, dana Rp8 miliar lebih dari APBK 2018 itu sudah direalisasikan untuk pengadaan tanah, termasuk membayar biaya jasa penilai harga tanah kepada KJPP kewajiban tahap II tahun 2016. "Semua sudah dilaksanakan," kata Haris menjawab portalsatu.com di ruang kerjanya, Senin siang.

Haris menyebutkan, pengadaan tanah untuk Gedung Diklat Lhokseumawe di Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, sejak tahun 2015 sampai 2018 mencapai Rp4 miliar. "Masih ada lanjutan Rp3 miliar lebih lagi, (tapi) tergantung kesiapan anggaran. Jadi, totalnya Rp7,65 miliar, sudah dinilai KJPP," ujarnya.

Menurut Haris,  tanah seluas 3,5 hektare itu milik dua warga. Selain untuk gedung diklat, kata dia, tanah itu direncanakan juga sebagai lokasi bangunan lainnya, termasuk asrama.

Haris melanjutkan, pengadaan tanah untuk lapangan bola kaki Kemukiman Lhokseumawe Utara Rp2 miliar di Gampong Ujong Blang. "(Lokasinya) di bengkolan lewat pasar induk, kawasan kebun kelapa," katanya.

Namun, Haris mengaku tidak ingat berapa dana pengadaan tanah untuk prasarana olahraga kecamatan di Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua tahap pertama. "Yang lanjutan itu (tahun 2018) untuk akses jalan masuk ke dalam (lokasi tanah untuk prasarana olahrahga)," ujar Haris.

Haris menyebutkan, pengadaan tanah untuk tempat pengolahan sampah di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Rp660 juta, lokasinya di belakang pasar yang sudah rusak, sebelah kiri jalan masuk ke kawasan pusat kota. "Di situ ada depo bantuan dari provinsi untuk masyarakat desa, sehingga kita bebaskan tanahnya," kata dia.

Ditanya soal biaya jasa penilai publik (KJPP) jalan Cot Glee Bruek (kewajiban tahun 2016 tahap II) Rp24 juta, Haris mengatakan, "Saat itu tau-tau untuk jasa penilai tidak ada lagi uang untuk bayar. Di DPA (2016) sudah ada, tau-tau waktu kita tagih tidak ada lagi uang. Maka dibayar tahap I tahun 2017 dan tahap II 2018". Begitu pula biaya jasa penilai harga tanah untuk jalan lingkar.

Soal "biaya jasa penilai (KJPP) untuk pabrik turunan CPO Gampong Cut Mamplam, Kandang Rp30 juta", Haris mengatakan, pengadaan tanah untuk lokasi pabrik itu tidak jadi dilakukan setelah penilaian harga pada tahun 2016.

"Pada tahun itu ada usulan-usulan, kita minta dinilai (harga tanah), karena sebelumnya ada janji dari pemerintah pusat (program pembangunan pabrik turunan CPO), tapi tidak jadi. Sudah suruh niliai, biaya penilai harus bayar. Kemudian pemko tidak cukup uang untuk bebaskan tanah. Tahun depan kita tanya lagi, bagaimana (program) ini apakah kita lanjutkan, tidak ada lagi," ujar Haris.

Artinya, setelah dilakukan penilaian harga tanah, Pemko Lhokseumawe membatalkan rencana pengadaan tanah lantaran tak ada kejelasan soal anggaran untuk pembangunan pabrik turunan CPO itu. Biaya jasa penilai tetap harus dibayar kepada KJPP.   

"Setelah dinilai (harga tanah), satu atau dua tahun belum dibebaskan, pemilik boleh menjual kepada orang lain," kata Haris.  

Ditanya berapa alokasi dana pengadaan tanah dalam APBK Lhokseumawe tahun 2017 dan 2019, Haris mengaku tidak ingat. Kata dia, butuh waktu untuk melihat kembali berkas dokumen anggaran yang sudah disimpan. Atas permintaan portalsatu.com, Haris hanya melihat berkas dokumen hasil penilaian KJPP terhadap pengadaan tanah Diklat Lhokseumawe. "Satnyoe sep hek bongkar gudang (barusan sangat melelahkan membongkar gudang)," ujar Haris.

Setelah mewawancarai Haris, portalsatu.com mencoba mencari data lainnya terkait anggaran pengadaan tanah Pemko Lhokseumawe. Dalam buku Racangan Peraturan Wali Kota Lhokseumwe tentang Penjabaran Perubahan APBK 2015, belanja modal pengadaan tanah mencapai Rp75,51miliar lebih. Di antaranya, pembebasan lahan untuk gedung Diklat Lhokseumawe Rp3 miliar, dan pengadaan tanah untuk prasarana olahraga Gampong Cut Mamplam Rp2,97 miliar lebih.

Data dalam buku Peraturan Wali Kota Lhokseumwe Nomor: 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBK 2016 (buku APBK murni), belanja modal pengadaan tanah sebanyak Rp38 miliar lebih.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.