21 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Sampai Qanun 6/2016 Direvisi
Tak Lantik Komisioner KIP Aceh, Ini Alasan Gubernur Irwandi

...

  • PORTALSATU
  • 28 May 2018 17:15 WIB

Pertemuan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan lima Komisioner KPU RI di Ruangan Kerja Gubernur Aceh, 28 Mei 2018. @Ucok
Pertemuan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan lima Komisioner KPU RI di Ruangan Kerja Gubernur Aceh, 28 Mei 2018. @Ucok

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menegaskan, ia tidak akan melantik Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023, sampai Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh direvisi atau dicabut. 

“Sesuai sumpah jabatan, gubernur wajib melaksanakan semua aturan dan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini (pelantikan komisioner KIP). Jikapun saya lantik, bisa saja hal ini digunakan oleh DPRA untuk melakukan interpelasi terhadap saya,” kata Irwandi saat menerima lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Rapat Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Senin, 28 Mei 2018.

Lima Komisioner KPU tersebut Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, dan Wahyu Setiawan.

Menurut Irwandi, untuk mengisi kekosongan jabatan Komisioner KIP Aceh, juga KIP Pidie Jaya, dirinya sepakat untuk sementara waktu diambil alih oleh KPU Pusat, sampai tahapan pemilu atau pemilihan selesai, atau sampai adanya revisi Qanun 6/2016. “Saya sangat percaya, KPU sangat mampu melaksanakannya,” kata gubernur.

Irwandi melanjutkan, solusi lainnya, DPR harus segera mervisi atau ada yang menggugat agar Qanun 6/2016 tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung, supaya dirinya bisa melantik Komisioner KIP Aceh.

Qanun 6/2016, pasal 58 ayat (1) berbunyi, “Dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berakhir, sedangkan tahapan Pemilu atau Pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu atau Pemilihan”.

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, awalnya berharap agar Gubernur Irwandi Yusuf segera melantik Komisioner KIP Aceh. Namun, usai mendengarkan penjelasan gubernur tentang hal-hal yang dibicarakan, pihaknya akan mengkaji kembali bersama seluruh Komisioner KPU.

“Itu memang kewajiban kita untuk mengambil alih (kewenangan KIP Aceh). Nanti kita akan bahas kembali bersama di KPU,” kata Ilham Saputra.[](*/S)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.