26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Tanpa P-APBK 2018, Bagaimana Nasib Gaji CPNS Aceh Utara Mei-Desember 2017?

...

  • PORTALSATU
  • 01 November 2018 10:50 WIB

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf (Sidom Peng). @dok. portalsatu.com
Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf (Sidom Peng). @dok. portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Aceh Utara terpaksa membatalkan rencana Perubahan APBK tahun 2018 lantaran sudah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Permendagri. Lantas, bagaimana nasib gaji CPNS tenaga kesehatan jatah Mei-Desember 2017 yang sampai sekarang belum dibayar?

Untuk diketahui, lebih 600 bidan desa dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) di Aceh Utara diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) pada tahun 2017 setelah mengikuti seleksi di pengujung 2016. Mereka menerima SK CPNSD pada 14 Desember 2017, dan dinyatakan menjadi CPNSD terhitung Mei 2017.

Setelah diangkat menjadi CPNSD, mereka belum menerima gaji selama delapan bulan atau sejak Mei hingga Desember 2017. Sedangkan gaji tahun 2018 dibayar setiap bulan sejak Januari lalu. Gaji CPNSD tenaga kesehatan itu Rp1,8 juta hingga Rp2 juta lebih/bulan. Perwakilan CPNSD itu sempat mendatangi Kantor Bupati Aceh Utara, 24 April 2018, untuk mempertanyakan gaji jatah Mei-Desember 2017 yang belum dibayar. Saat itu, mereka memperoleh penjelasan dari pihak Pemerintah Aceh Utara, gaji CPNS Mei-Desember 2017 tidak dianggarkan dalam APBK 2018. Sebab, APBK murni itu diprioritaskan membayar utang tahun 2017 senilai Rp173 miliar lebih.  

Pemerintah Aceh Utara kemudian mewacanakan untuk membayar sebagian gaji CPNSD jatah Mei-Desember 2017 itu pada akhir 2018 ini setelah dilakukan Perubahan APBK, dan sisanya akan dicairkan di 2019. "Gaji CPNS yang belum dibayar tahun 2017, mungkin akan diakomodir (dibayar) satu atau dua bulan dulu di Perubahan APBK (2018), sisanya di 2019," kata Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, menjawab portalsatu.com, di Gedung DPRK setempat, 2 Oktober 2018.

Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah Aceh Utara gagal mengqanunkan P-APBK 2018. (Baca: 15 Kabupaten/Kota di Aceh Gagal Qanunkan Perubahan APBK 2018?)

Dikonfirmasi kembali, 31 Oktober 2018, Wabup Aceh Utara Fauzi Yusuf, mengatakan, karena P-APBK 2018 gagal diqanunkan, maka sesuai ketentuan diatur dalam Permendagri, hanya bisa digunakan anggaran yang wajib mengikat, selain kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Qanun APBK 2018 (APBK murni). "(Wajib mengikat) seperti gaji," kata Fauzi Yusuf alias Sidom Peng usai mengikuti rapat paripurna penetapan Tata Tertib DPRK di gedung dewan.

Menurut Sidom Peng, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara sedang mengkaji ketentuan berlaku, apakah bisa membayar gaji CPNS tahun 2017 dengan anggaran di akhir tahun 2018 ini. "Kemarin (belum lama ini, red) tim keuangan kita ke Jakarta untuk mengkaji aturannya, apakah bisa dibayar dengan aturan wajib mengikat. (Kalau dibenarkan secara aturan), silakan disalurkan dua atau tiga bulan (gaji CPNS jatah tahun 2017), sesuai ketersediaan anggaran," ujarnya.

"Tim (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Utara yang berangkat ke Jakarta) sudah pulang. Sekarang sedang dibahas soal pembayaran gaji CPNS 2017 itu. Jika bisa secara aturan, maka akan dibayar (akhir 2018 ini)," kata Sidom Peng.

Sisa utang

Ditanya berapa sisa utang (kewajiban) Pemerintah Aceh Utara yang belum dibayar sampai saat ini dari total Rp173 miliar lebih tunggakan Surat Perintah Membayar (SPM) belum dicairkan pada tahun 2017, Sidom Peng mengatakan, "Lebih kurang Rp22 (miliar)".

"Rencananya kita akan bayar di Perubahan (APBK 2018) ini. Karena tidak terjadi perubahan, makanya kita lihat nanti. Kalau memang Rp22 (miliar) ini tergolong dalam wajib mengikat, ini artinya kita akan salurkan di akhir tahun ini. Kalau memang tidak bisa diakomodir di akhir tahun ini, kita akan salurkan di awal 2019," kata Sidom Peng.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Utara, H. Muhammad Nasir, dihubungi portalsatu.com, Rabu (kemarin) sore, mengatakan, sisa utang tahun 2017 semakin berkurang karena terus dilakukan pembayaran dengan anggaran 2018. Menurut dia, dari total utang Rp173 miliar lebih, saat ini tinggal sekitar Rp18 miliar lagi.

"Kewajiban kepada pihak ketiga seperti untuk rekanan dan juga gaji geuchik atau aparatur gampong (jatah tahun 2017) itu sudah dibayar semua dengan anggaran 2018. Jadi, hanya tinggal untuk ADG (alokasi dana gampong) dan honor-honor panitia, seperti honor tim PPTK, yang belum dibayar," ujar Nasir.

Nasir mengakui, pihaknya sedang membahas rencana pembayaran gaji CPNSD jatah Mei-Desember 2017. "Itu sedang kita bahas. Intinya, gaji CPNS itu wajib dibayar karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masalah kapan dibayar itu tergantung ketersediaan anggaran. Bisa akhir tahun ini sebagian kalau tersedia anggaran, dan bisa di 2019. Yang jelas, hak pegawai wajib dibayar," katanya.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.