11 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Tegaskan Kas Aceh Utara tak Kosong, Ini Penjelasan Sidom Peng

...

  • PORTALSATU
  • 10 May 2020 22:30 WIB

Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf. Foto: dok. portalsatu.com
Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf. Foto: dok. portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng, menegaskan kas daerah tidak dalam keadaan kosong. Secara logika, kata Sidom Peng, jika kas Aceh Utara kosong maka pemerintah kabupaten ini sudah kolaps. Kenyataannya, kata dia, kas daerah normal saja, sehingga legislatif dan eksekutif tidak perlu lagi berpolemik.  

“(Contohnya), dari pengelolaan Baitul Mal dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) masuk ke kas daerah, tapi sudah jelas peruntukannya, tidak bisa digunakan untuk keperluan instansi lain. Jadi, dua instansi ini saja (Baitul Mal dan BLUD RSUCM) sudah ada kas, belum lagi dari transfer DAU (dana alokasi umum) dan sumber lain, masa kosong? Logikanya seperti itu,” ujar Sidom Peng saat ditemui portalsatu.com di Masjid Jamik Lhokseumawe, Ahad, 10 Mei 2020, usai Asar.

Oleh karena itu, menurut Sidom Peng, penjelasan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aceh Utara, Abdul Aziz, sudah tepat bahwa kas dalam kondisi normal. Namun, Pemkab Aceh Utara menunda sementara penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) karena sedang melakukan rasionalisasi anggaran APBK 2020 terkait penanganan wabah Covid-19. “Penghentian SPM dilakukan karena sedang proses penyesuaian Perbup tentang Penjabaran APBK 2020 sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, dan Nomor 177/KMK.07/2020,” ujar Abdul Aziz.

Ditanya berapa anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 Aceh Utara, Sidom Peng menyebutkan, pos awal dari pengalihan anggaran (Dana Alokasi Khusus/DAK fisik dan nonfisik pada) Dinas Kesehatan Rp2 miliar. Kemudian, kata dia, TAPD Aceh Utara melakukan refocusing dan realokasi APBK tahun 2020 untuk persiapan penanganan Covid-19. “(Totalnya) sekitar Rp32 sampai Rp35 miliar,” kata Sidom Peng.

Sidom Peng menyatakan Pemkab Aceh Utara melalui TAPD siap memenuhi undangan DPRK untuk menyampaikan penjelasan tentang anggaran Covid-19. Menurut dia, rencana digelar pertemuan dua pihak merupakan langkah tepat agar ke depan tidak lagi muncul polemik. “Silakan (DPRK memanggil TAPD). Ini kan dua lembaga yang berkaitan untuk masyarakat, bicarakan. Jadi, tidak perlu mengeluarkan statement yang menimbulkan polemik. Dua lembaga ini harus sinkron (sejalan),” tuturnya.[](nsy)

Lihat pula:

 MaTA Desak DPRK Panggil Bupati Soal 'Kas Kosong' dan Anggaran Covid-19 Aceh Utara

Cerita Pernyataan 'Kas Kosong' Hingga Komisi Keuangan Rekomendasikan RDP 45 Anggota Dewan dengan BPKD

Anggaran Covid-19 Aceh Utara Rp35,134 M, Berapa Dipotong dari Perjalanan Dinas Rp38 M?

Begini Respons Ketua DPRK Soal Komisi- III Minta RDP 45 Dewan dengan BPKD dan Tim Covid-19

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.