26 April 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Telat Lapor LADK, Perolehan Suara 11 Parpol tak Dihitung?

...

  • PORTALSATU
  • 22 March 2019 23:05 WIB

 Komisioner KPU Hasyim Asy'ari - Bisnis.com/Jaffry Prabu Prakoso
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari - Bisnis.com/Jaffry Prabu Prakoso

JAKARTA – Sebanyak 11 partai politik tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye atau LADK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, mereka dibatalkan dari kepesertaan pemilu di wilayah tersebut.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengatakan surat suara tidak akan ada perubahan karena telah dicetak. Akan tetapi, jika publik masih mencoblos partai atau calon tersebut, suaranya tidak bermakna. 

“Hanya saja nanti ketika penetapan hasil (pemilu) itu dianggap tidak ada, dihitung. Karena apa, dianggap tidak bermakna suaranya,” kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2019.

Hasyim menjelaskan, dari 16 partai politik, hanya 5 yang menyerahkan LADK, yaitu Partai Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, dan Demokrat. Sanksi pembatalan itu, kata Hasyim, mengacu pada pasal 338 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemilu.

Sementara itu pasal 334 tertulis partai politik peserta pemilu, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menyerahkan LADK kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama kampanye rapat umum pada 24 Maret. Ini berarti jatuh tempo penyerahan adalah 10 Maret 2019 lalu.

Sebelas partai politik yang tidak mengirimkan terdiri atas tiga kategori. Pertama, partai politik yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota dan mengajukan calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak menyampaikan LADK.

Kategori kedua adalah partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota tapi tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu.

Ketiga, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tidak mengajukan yang tepat tidak punya kepengurusan di kabupaten/kota, tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, dan tidak menyampaikan LADK sampai batas akhir.

“Yang perlu kami tekankan bahwa pembatalan ini adalah pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu, bukan pembatalan kepengurusannya, karena bukan wewenang KPU membatalkan kepengurusan partai politik, yang dibatalkan adalah kepesertaannya,” jelas Hasyim.

Reporter: Jaffry Prabu Prakoso.[]Sumberbisnis.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.