21 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

LBH Banda Aceh:
Tersangka Pelecehan Seksual Terhadap Santri Harus Dijerat UU Perlindungan Anak

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 12 July 2019 20:00 WIB

Syahrul, Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh. Foto istimewa
Syahrul, Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh. Foto istimewa

LHOKSEUMAWE - YLBHI - LBH Banda Aceh meminta Polres Lhokseumawe menjerat dua tersangka kejahatan seksual terhadap belasan santri salah satu pesantren di kota itu dengan UU Perlindungan Anak, bukan Qanun Hukum Jinayat. Apalagi, kedua tersangka dilaporkan merupakan pimpinan pesantren dan guru pengajian.

"Dalam kasus tersebut, LBH Banda Aceh siap memberikan bantuan hukum agar para korban yang masih di bawah umur itu mendapatkan haknya," kata Direktur YLBHI - LBH Banda Aceh, Syahrul, S.H., M.H., dalam keterangan tertulis kepada portalsatu.com, Jumat, 12 Juli 2019. 

Menurut Syahrul, pelecehan seksual terhadap santri di bawah umur yang dilakukan oleh dua orang yang seharusnya menjadi panutan itu merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap anak. "Perbuatan asusila ini telah kembali mencoreng dunia perlindungan terhadap anak, apalagi pelakunya adalah pendidik ilmu agama," katanya.

"Bahkan, korbannya tidak tanggung-tanggung, diduga mencapai lima belas orang. Kejadian ini telah terjadi berulang kali, beberapa korban sudah mengalami tiga sampai lima kali, bahkan ada yang tujuh kali (pelecehan seksual). Para pelaku tidak hanya telah mengotori moralnya sebagai manusia, tetapi juga telah menghina agama sebagai pendidik dan itu terjadi di daerah yang dikenal dengan julukan Serambi Mekkah, daerah yang kekuatan agamanya masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari," ujar Syahrul.

LBH Banda Aceh memberi apresiasi kepada Polres Lhokseumawe yang telah cepat dan sigap dalam bertindak atas laporan orangtua korban untuk menangkap dan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Pihaknya berharap kepolisian harus clear dan jelas dalam melihat kasus tersebut. 

"Ini adalah kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, dan harus dikenakan UU Perlindungan Anak, jangan kemudian digiring ke Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, untuk pelecehan seksual yang korbannya secara umum, yang kemudian jangan serta merta pasal ini bisa dilekatkan kepada pelaku kejahatan seksual yang korbannya adalah anak," tegas Syahrul.

LBH Banda Aceh membaca dan mengikuti pernyataan Kapolres Lhokseumawe di sejumlah media. Dalam pernyataannya, Kapolres menyebutkan, tersangka dijerat dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

"Jika kemudian kasus ini bebar-benar dikenakan Qanun Jinayat, maka kita menduga, ada mispemahaman aparat penegak hukum terhadap aturan yang berlaku. Negara ini telah sepakat bahwa kejahatan terhadap anak adalah kejahatan yang extra ordinary crime, termasuk kejahatan seksual terhadap anak. Makanya dilahirkanlah aturan khusus untuk melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah mengalami dua kali perubahan. Bahkan, pada perubahan pertama UU Perlindungan Anak telah mamasukkan unsur perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan," ujarnya. 

"Kalau mau lebih jeli dan teliti, coba lihat Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 54 Nomor  35  Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika kasus ini ditangani dengan UU Perlindungan Anak, hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku bisa saja sampai 15 tahun penjara dan dendanya juga lebih besar," kata Syahrul.

LBH Banda Aceh berharap pihak kepolisian yang menangani kasus anak, memiliki pemahaman yang sama terhadap penerapan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu harus berkacamata pada UU Perlindungan Anak. "Jangan kemudian kejahatan terhadap anak dilihat sama dengan kejahatan yang terjadi pada orang secara umum. Menurut kami ini sangat keliru dan tidak ada frame pemahaman perlindungan terhadap anak," ujarnya.

"Jika kemudian kasus ini hanya dikenakan Pasal 47 Qanun Jinayat, kita khawatir banyak hak anak yang menjadi korban sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak akan hilang. Di antaranya, hak untuk pemulihan, hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian sebagai korban tindak pidana) dan hak hak lain yang diatur dalam UU Perlindungan Anak".

"Saat ini kami sedang menunggu, bahkan sedang mencari tahu tentang korban dan keluarga korban untuk bisa kami dampingi, agar anak yang menjadi korban mendapatkan hak-haknya," pungkas Syahrul.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.