22 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Sengketa DCT Pemilu 2019
Tgk. Nurdin PPP vs KIP Aceh Utara: Mediasi Buntu Lanjut ke Ajudikasi 

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 28 September 2018 20:30 WIB

ilustrasi DCT Pemilu 2019. @istimewa/net
ilustrasi DCT Pemilu 2019. @istimewa/net

LHOKSUKON - Calon anggota legislatif Aceh Utara dari PPP, Tgk. Nurdin, mendaftarkan permohonan sengketa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 ke Panwaslu, 24 September 2018. Tgk. Nurdin menggugat SK KIP Aceh Utara tentang Penetapan DCT Anggota DPRK, karena nama dirinya tidak masuk dalam DCT itu.

Panwaslu Aceh Utara lantas menggelar mediasi untuk menyelesaikan sengketa DCT itu, Kamis (kemarin) dan Jumat (hari ini). Akan tetapi, mediasi itu berakhir buntu atau tidak tercapai kata sepakat antara pemohon dan termohon. Sengketa itu pun akan dilanjutkan ke sidang adjudikasi (ajudikasi), Selasa pekan depan. 

Tgk. Nurdin kepada portalsatu.com, Jumat, 28 September 2018, mengatakan, dirinya dicoret dari daftar caleg PPP oleh KIP karena dianggap belum mengundurkan diri dari jabatan Keujruen Blang di Kecamatan Lhoksukon. "Dia (KIP) bilang saya belum mengundurkan diri dari Keujruen Blang. Padahal, sebenarnya saya sudah kasih surat undur diri pada 25 Juni 2018," ujarnya.

Menurut Tgk. Nurdin, saat mendaftar sebagai bakal caleg Aceh Utara melalui PPP, dirinya datang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari Keujruen Blang, 25 Juni 2018. "Waktu itu pihak dinas bilang, 'Teungku (Nurdin) tidak boleh lagi mengambil honor karena sudah mengundurkan diri'," kata Tgk. Nurdin.

Tgk. Nurdin melanjutkan, "Karena belum dalam ranah dia (KIP) menerima berkas di KIP, saya kira tidak perlu lagi (surat dari Dinas PUPR), karena sudah saya undur diri dan sudah suruh ganti orang lain. Kan tidak ada urusan lagi, bahkan saya sudah dihentikan honornya, bulan Juni saya penghabisan (terakhir) mengambil honor".

"Rupanya KIP tidak mau menerima. Saya minta surat kepastian dari PUPR. Kemudian diberikan surat oleh PUPR yang isinya berdasarkan surat dari Tgk. Nurdin tertanggal 25 Juni, maka Tgk. Nurdin dihentikan honornya, bulan Juni terakhir. Surat dari PUPR itu sudah terlambat, memang sudah bulan Agustus. Saya kira kan sudah selesai karena saya sudah serahkan surat undur diri (ke Dinas PUPR), kemudian sudah dibilang oleh PUPR sudah dihentikan honor. Saya kira itu sudah selesai. Apalagi saya sudah tidak ada urusan lagi sebagai Keujruen Blang," ujar Tgk. Nurdin. 

Tgk. Nurdin mengatakan, saat mediasi sengketa DCT di Kantor Panwaslu Aceh Utara, Kamis dan Jumat, 27-28 September 2018, "Saya sudah mohon dengan berbagai macam cara. Namun pihak KIP tetap mempertahankan prinsipnya sendiri karena katanya ada undang-undang". 

Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar, menjawab portalsatu.com, mengatakan, "(KIP) bukan mencoret. Beliau ada masukan dan tanggapan masyarakat terkait masih berstatus sebagai Keujruen Blang. Terkait masukan dan tanggapan masyarakat itu kita tindak lanjuti dan klarifikasi, dan beliau belum ada SK pemberhentian mengundurkan diri". 

"Nah, kemudian sekarang kan lagi digugat (sengketa DCT). Tadi sidang dalam proses sengketa di Panwas. Kami akan menjalani proses tersebut. Tadi tahap mediasi. Dari KIP Aceh Utara tadi hadir saya dan Sayuni," kata Zulfikar.

Ketua Panwaslu Aceh Utara, Yusriadi, membenarkan pihaknya sudah menggelar mediasi dua kali antara Tgk. Nurdin dari PPP (pemohon) dan KIP Aceh Utara (termohon) terkait sengketa DCT yang didaftarkan pada 24 September 2018. 

"Dalam sengketa tersebut kita punya mekanisme yang harus kita lakukan. Pertama, kita lakukan mediasi antarpara pihak maksimal kita lakukan dua kali, dan itu sudah kita lakukan kemarin (Kamis) dan hari ini (Jumat). Dalam proses mediasi itu tidak ditemukan kata mufakat atau kata sepakat antarpara pihak, sehingga akan dilanjutkan ruang kedua ke ajudikasi yang akan kita laksanakan Selasa mendatang di Kantor Panwaslu Aceh Utara di Lhoksukon," kata Yusriadi.[] 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.