06 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Tiga Tahun Suaidi-Yusuf: Ada Apa di Lhokseumawe?

...

  • PORTALSATU
  • 12 July 2020 14:20 WIB

Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad saat dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe di Gedung DPRK Lhokseumawe, 12 Juli 2017. Foto: dok. portalsatu.com/Adi G
Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad saat dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe di Gedung DPRK Lhokseumawe, 12 Juli 2017. Foto: dok. portalsatu.com/Adi G

Hari ini, 12 Juli 2020, genap tiga tahun masa jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad. Sejumlah persoalan tampak belum mampu ditangani Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe secara maksimal sebagaimana harapan publik. Di antaranya, masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, belum terdengar investor luar berinvestasi hasil lobi pemko, rendahnya pendapatan asli daerah, bangunan pasar tidak difungsikan, hingga masalah sampah.   

Seperti diketahui, Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi-Yusuf, dilantik oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, di Gedung DPRK Lhokseumawe, 12 Juli 2017, pagi. Bagi Suaidi, ini periode kedua yang masa kepemimpinannya tersisa dua tahun lagi setelah menjadi wali kota pada 2012-2017

Dikutip dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017-2022, dipublikasi melalui bappeda.lhokseumawekota.go.id, Visi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah: “Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UUPA dan Mou Helsinki”.

Ada sejumlah misi dalam mewujudkan visi Kota Lhokseumawe tersebut. Di antaranya, “Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan. Yaitu, mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerja sama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan”.

Misi ini memiliki empat tujuan/sasaran. Salah satunya, menurunkan angka kemiskinan dengan empat indikator, dua di antaranya: penduduk di bawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Penduduk di bawah garis kemiskinan kondisi awal/tahun 2017: 11.98 persen; target capaian 2018: 9.50 persen, 2019: 9.30 persen, dan 2020: 9.28 persen. Sedangkan  TPT kondisi awal/tahun 2017: 10.51 persen; target capaian 2018: 10.40 persen, 2019: 10.33 persen, dan 2020: 10.28 persen. 

Tiga tujuan/sasaran lainnya dari misi tersebut: Meningkatnya pertumbuhan UMKM; Meningkatnya iklim investasi; dan Meningkatnya pertumbuhan pariwisata.

Namun, berdasarkan data update terakhir dilansir laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 20 Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lhokseumawe tahun 2019 mencapai 11.06 persen, meningkat dari 2017 (10.51 persen), dan menurun dibandingkan 2018 (12.52 persen). Kondisi ini membuat Lhokseumawe bertengger di posisi puncak TPT dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Adapun rata-rata TPT di Aceh tahun 2019 sebesar 6.20 persen.

Adapun persentase penduduk miskin Lhokseumawe tahun 2019 sebesar 11.18 persen dari total jumlah warga 207.202 jiwa, meskipun persentase itu cenderung menurun dari 2017 (12.32 persen), dan 2018 (11.81 persen), sesuai data update terakhir dipublikasi BPS Aceh, 4 Februari 2020.

Data tersebut menunjukkan, penurunan persentase kemiskinan dan TPT hingga tahun 2019 gagal mencapai target dibuat Pemko Lhokseumawe dalam RPJM 2017-2022.

Persoalan lainnya, publik menilai Pemko Lhokseumawe belum berhasil menggaet investor luar untuk berinvestasi di kota hasil pemekaran Kabupaten Aceh Utara yang berada di pesisir timur Pulau Sumatra ini. Padahal, posisi Lhokseumawe berada di antara Banda Aceh dan Medan, Sumatera Utara, menjadikan kota ini sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Bahkan, sebelah utara, Lhokseumawe berbatasan dengan Selat Malaka, yang menjadi potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan jasa, industri, perdagangan, transportasi, dan pariwisata.

Pentingnya investasi besar masuk ke Lhokseumawe untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja lebih luas sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan secara maksimal. Sementara anggaran Pemko Lhokseumawe terbatas, ketergantungan kepada pendapatan transfer dari pemerintah pusat amat tinggi lantaran pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil. (Baca: APBK Lhokseumawe: Belanja Pegawai Lebih Besar dari Belanja Modal)

Di sisi lain, sejumlah bangunan pasar dibangun Pemko Lhokseumawe terkesan dibiarkan terbengkalai alias tidak difungsikan. Kondisi ini sering menjadi sorotan publik yang menilai pembangunan di Lhokseumawe terkesan atas keinginan elite, bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Di antaranya, Pasar Induk di Jalan Lingkar Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, yang pembangunannya menelan dana puluhan miliar. (Retribusi Pelayanan Pasar Rendah, Ini Sejumlah Pasar 'Disia-siakan' di Lhokseumawe)

Tidak hanya itu, persoalan sampah di Lhokseumawe dinilai tak ditangani dengan baik turut menjadi sorotan publik. Pemko Lhokseumawe seharusnya mengevaluasi pengelolaan yang terkesan masih buruk supaya sampah itu tidak meresahkan masyarakat, merusak wajah kota dan pemandangan pantai. Selain itu, sampah juga berpotensi mencemari lingkungan, seperti rusaknya tanah pertanian, perikanan, sungai, gangguan kehidupan mikroorgannisme dan organisme-organisme lainnya di sekitar lokasi sampah.

(Yusuf Muhammad. Foto: dok. portalsatu.com)

Terkait berbagai persoalan tersebut, portalsatu.com mewawancarai Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, saat ia meninjau Pasar Inpres, 9 Juli 2020. Berikut petikannya:

Dalam tiga tahun ini, apa capaian Pemko Lhokseumawe di bawah kepemimpinan Wali Kota Suaidi Yahya bersama Anda (Yusuf Muhammad) sebagai Wakil Wali Kota?

Dalam kondisi tiga tahun masa berjalan saya sebagai wakil wali kota dengan Pak Wali, sesuai dengan visi dan misi kami pada saat naik, kami sedang dan sudah menjalankan ada beberapa tahapan. Termasuk pembangunan infrastruktur untuk di pedesaan, kemudian menggerakkan untuk pertanian dan perkebunan rakyat. Kemudian menyangkut jalan lingkar, itu masuk dalam visi yang sedang terus bergerak. Kemudian ada yang sedang kita garap menyangkut dengan HPL untuk kawasan industri yang tujuan kita sangat besar itu.

Di mana itu?

Di tempat Humpuss (PT Humpuss Aromatik) di Kecamatan Muara Satu, di kawasan industri itu. Kalau itu berhasil, keberhasilan kita sangat luar biasa untuk peningkatan ekonomi di Kota Lhokseumawe. 

Tapi sejauh tiga tahun inikan belum tampak investor luar yang masuk dan berinvestasi di Lhokseumawe, mengapa?

Sebenarnya kalau kita bicara investor sudah beberapa industri yang hadir di situ, bisa kita lihat sendiri. Jadi, ada beberapa kawasan yang sudah dibangun. Seperti infrastruktur yang paling utama adalah energi. Karena tanpa energi tidak bisa masuk lainnya. Itu yang paling utama dibangun. Karena sementara dulu kita selalu padam bergilir kan listrik, tapi sekarang tidak ada. Karena setiap investor yang masuk selalu ditanya bagaimana ketersediaan energi, listrik paling utama. Kalau tanpa itu mustahil investor masuk. Itulah gerakan-gerakan kita yang kita lakukan dengan pemerintah pusat.

Maksud kami, investor luar yang masuk hasil lobi Pemko Lhokseumawe, dan menanamkan investasinya dalam tiga tahun terakhir, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk membuka lapangan kerja lebih luas?

Ada beberapa yang masuk dan sudah kita bawa ke situ (kawasan industri). Termasuk dalam waktu dekat ini, bulan delapan ini, kita akan hadirkan pihak buyer dari Malaysia dan Thailand. Akan kita gerakkan di sini untuk berkumpul lima kabupaten kota, yaitu Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Tengah dan Bener Meriah, menyangkut dengan ekspor.

Ekspor apa?

Ekspor bahan bahan baku yang ada di sini. Keunggulan keunggulan kita yang ada di Lhokseumawe dan Aceh.

Contohnya?

Seperti yang sedang kita gerakkan kopra, kopra belah. Kemarin ada tim kita sudah ngecek ke tempat sana, sedang dibuat MoU dengan Pemko Lhokseumawe. Kemudian ada barang-barang lain, produksi lokal.

Kopra itu dari mana, Lhokseumawe?

Dari seluruh, tidak cukup dari Lhokseumawe, karena sangat besar kebutuhan di luar negeri. Jadi, kita harapkan sinergi, maka kita perlu duduk bersama. Di sana (daerah lain) ada produk lain, kita di Lhokseumawe daerah jasa. Kita gagas untuk pergudangan kemudian diekspor, kita usahakan kapal, sudah ada.

Salah satu persoalan yang sering menjadi sorotan publik selama ini, sejumlah pasar yang dibangun Pemko Lhokseumawe terbengkalai, termasuk Pasar Induk. Mengapa tidak difungsikan untuk mendongkrak perekonomian dan meningkatkan PAD?

Betul. Sebenarnya tidak terbengkalai lagi Pasar Induk, kita sudah bekerja sama dengan PDPL (Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe). Dan kita sudah ultimatum kepada PDPL, akhir Desember tahun ini harus sudah hidup.

Bagaimana dengan bangunan “Pasar Rakyat Pusong” di Kompleks Pasar Buah Jalan Pase yang tampak mangkrak?

Itu sudah kita rencanakan, lantai atas kita buat untuk hotel. Termasuk jembatan itu, dan sebelah sana kan ada yang kosong main futsal orang-orang sekarang ini. Kita gerakkan untuk hotel. Hotel Lhokseumawe yang kita kelola dengan sistem syariat Islam, untuk mendukung pasar juga. Karena ketika hotel ada di situ, ada tamu tamu kita bawa ke situ, pasti turunnya ke bawah lihat pasar pasar di situ akan jadi....

Bukankah butuh anggaran besar lagi kalau bangun hotel, dari mana anggarannya?

Betul. Anggarannya kemarin sudah disetujui, kita masukkan ke dana Otsus, hampir Rp3 miliar. Kemudian kita tambah dengan APBK lagi, akan kita bahas ke depan.

Berapa total dana yang dibutuhkan untuk membangun hotel itu?

Dibutuhkan dana mungkin enam sampai tujuh miliar.

Kapan akan dibangun?

Tahun 2021, insya Allah. Sekarang sedang bahas anggaran. Oleh provinsi, dana Otsus sudah disetujui Rp2,7 miliar. 

Persoalan lainnya di Lhokseumawe sampah tidak tertangani dengan baik. Apa penjelasan Anda?

Itulah, sampah ini tidak akan berakhir. Hari ini kita bersihkan, besok kotor lagi. Memang kadang kala di mana yang kita lihat ada tumpukan sampah yang belum diambil, terjadi permasalahan. Itulah permasalahan kita, yang harus dikerjakan setiap hari. Maka sering saya sampaikan, sampah itu lebih berbahaya daripada rumah sakit. Rumah sakit kalau kita tinggalkan orang sakit setelah kita obati, bisa. Tapi sampah satu hari kita tinggalkan sudah berbahaya kepada lingkungan, ya kan.

Dengan kondisi seperti itu, bukankah seharusnya persoalan ini terus dievaluasi oleh Pemko Lhokseumawe supaya penanganannya lebih maksimal?

Iya, terus kita evaluasi, dan kita kejar (capaian). Bukan hanya kita menunggu, tapi kita kejar semuanya. Ke depan ini ada beberapa yang akan kita lahirkan. Insya Allah.[](red/*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.