09 April 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Tuanku Warul Waliddin
Tindak Tegas Para Penimbun Barang, Contoh Qanun Meukuta Alam Al Asyi

...

  • portalsatu.com
  • 23 March 2020 08:37 WIB

Kutipan Qanun Meukuta Alam Al Asyi [Foto: IST]
Kutipan Qanun Meukuta Alam Al Asyi [Foto: IST]

Kerajaan Aceh sejak zaman dahulu sudah mengatur tentang tata niaga, para saudagar yang melakukan penimbunan barang kebutuhan masyarakat dihukum dengan kurungan penjara dan denda. Sebuah aturan yang dibuat untuk menyelamatkan hajat hidup masyarakat banyak.

BANDA ACEH – Di tengah kondisi keresahan masyarakat akibat mewabahnya virus corona, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat diminta untuk menindak tegas para penimbun barang, agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Pang Ulee Komandan Al Asyi, Tuanku Warul Waliddin meminta Pemerintah Aceh bisa mengambil contoh apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Aceh tempo dulu dalam Qanun Meukuta Ala Al Asyi, sebagai undang-undang Kerajaan Aceh, yang salah satu bagiannya pada bab lima mengatur tentang hukuman bagi para saudagar penimbun barang, baik saudagar lokal maupun saudagar asing.

“Kita minta pihak-pihak terutama para pengusaha atau saudagar yang dengan sengaja menimbun dan menaikkan harga barang kebutuhan masyarakat ditindak tegas, terutama yang berhubungan dengan alat-alat pencegah virus corona, seperti masker, hand sanitizer, alkohol dan obat-obatan lainnya,” harap Tuanku Warul Waliddin.

Tuaku Warul Waliddin meminta pemerintah untuk bersikap tegas, sebagaimana tegasnya pemimpin Kerajaan Aceh tempo dulu dalam menghukum para penimbun barang kebutuhan masyarakat banyak.

Ia mejelaskan, ketegasan para pemimpin Aceh zaman dahulu dalam mengelola perdagangan, membuat rakyat Aceh terlindungi hajat hidupnya. Kebutuhan pokok masyarakat stabil, sehingga tidak terjadi gejolak pasar. Ketegasan itu ditunjukkan dalam bentuk regulasi, yakni Qanun Meukuta Alam Al Asyi.

Dalam BAB V Qanun Meukuta Alam Al Asyi pada bagian “Saudagar yang Melanggar Aturan” dijelaskan tentang hukuman bagi saudagar yang menipu rakyat, baik saudagar lokal maupun saudagar asing.

“Dalam Qanun ini ditegaskan, bahwa tiap-tiap saudagar Aceh seluruhnya apa bila menimbun barang-barang makanan atau pakaian atau memahalkannya dengan harga yang tidak patut, hingga susah anak negeri, rakyat umumiyah, maka saudagar tersebut dihukum dengan qanun negeri enam bulan dikurung dalam pageu (penjara)  dan diambil denda adatnya seratus tahil dan selama hidupnya tidak boleh berniaga lagi,” jelas Tuanku Warul Waliddin mengutip isi qanun tersebut.

Tuanku Warul Waliddin menambahkan, aturan tegas itu bukan hanya berlaku bagi saudagar lokal saja, tapi juga bagi saudagar atau pedagang asing, malah hukuman bagi saudagar asing yang melakukan penimbunan lebih berat dari hukuman kepada saudagar lokal.

“Untuk saudagar asing dalam qanun ditegaskan, dan jika saudagar asing (yang menimbun barang) didenda seratus lima puluh tahil dan dikurung sembilan bulan dalam pageu, kemudian dienyahkan, yakni diusir dari negeri Aceh pulang ke negerinya. Maka emas dan dirham Aceh tidak boleh dibawa pulang sertanya. Hanya yang dibolehkan membawanya itu barang lain, yaitu selain dari pada emas dan dirham,” lanjut Tuanku Warul Waliddin.

Jadi, kata Tuanku Warul Waliddin para pemimpin Aceh sudah sejak zaman dahulu bersikap tegas terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu Pemerintah Aceh juga harus memikirkan hal yang sama, agar kebutuhan bahan pokok untuk hajat hidup rakyat banyak tetap normal.

“Pemerintah wajib memastikan bahwa alat-alat kebutuhan yang wajib dimiliki rakyat dalam kondisi genting ini dapat terpenuhi tanpa terkecuali. Dan kalau bisa pemerintah mampu membagikannya secara cuma-cuma, inilah yang namanya kesiapan pemerintah dalam memerangi wabah yang sudah berstatus global ini,” harap Tuanku Warul Waliddin.[**]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.