26 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


TPK Rp6,7 M, Prestasi Apa akan Ditunjukkan Disperindag Aceh 2020?

...

  • PORTALSATU
  • 11 February 2020 17:00 WIB

Ilustrasi. Foto: istimewa/net
Ilustrasi. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh mendapatkan belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja tahun 2020 mencapai Rp6.733.200.000 (Rp6,7 miliar lebih). Dengan tunjangan prestasi kerja (TPK) sebanyak itu, prestasi apa yang akan ditunjukkan Disperindag kepada rakyat Aceh?

"Kita tetap untuk mendorong rekan-rekan (pelaku usaha) di bidang industri kecil dan menengah (IKM) kan supaya mereka lebih menggeliat, kita bina, supaya mereka menghasilkan produk yang terkait dengan industri, apa produk kerajinan, produk kue, semua produk unggulan yang sifatnya industri kecil," ujar Pelaksana Tugas Kepala Disperindag Aceh, Muslim Yakob, menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, 10 Februari 2020.

Muslim melanjutkan, "Itu tugas (bidang) industri untuk mewujudkan Aceh kreatif. Sehingga IKM-IKM itu punya inovasi-inovasi setiap tahun, sehingga pemasaran (produk) mereka itu lebih diminati oleh pasar, masyarakat. Itu yang kita dorong".

Selain itu, kata Muslim, Kawasan Industri Terpadu/Aceh (KIT/KIA) di Ladong, Aceh Besar, juga bagian dari fungsi Bidang Industri Disperindag Aceh.

"(Sedangkan Bidang) Perdagangan, bagaimana kita menjaga stabilisasi harga, kemudian terjadi perlindungan konsumen, tataniaga," ucap Muslim.

Menurut Muslim, TPK setiap tahun ada dan tidak bisa dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh dinas. Karena, kata dia, tidak semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menghasilkan pendapatan daerah.

"Ada SKPA yang besar pendapatan, ada yang kecil. Pendapatan bukan hanya di SKPA, di berbagai (sumber) pendapatan lain. Rata-rata dinas tidak ada pendapatan. Yang namanya dinas masalah TPK dari tahun ke tahun, semua pejabat dan pegawai sesuai porsi yang diberikan. Tidak dilihat pendapatan. Jika dilihat, yang besar pendapatan itu rumah sakit, BLUD (badan layanan umum daerah)," ujar Muslim.

Sebelumnya, Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) menyoroti target pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh tahun anggaran 2020 yang dinilai sangat kecil, hanya Rp40 juta. Sementara belanja pegawai Disperindag Aceh dialokasikan dalam APBA 2020 tampak cukup besar, Rp20,6 miliar lebih, dan belanja perjalanan dinas mencapai Rp15,6 miliar lebih. IDeAS juga mempersoalkan pengadaan mobil Disperindag Aceh bersumber dari Dana Otsus Rp1,3 miliar lebih yang dinilai melukai hati masyarakat Aceh.

“Setelah di awal tahun kita menyoroti postur Belanja APBA 2020 secara keseluruhan, di mana terdapat item belanja perjalanan dinas dari 47 SKPA mencapai Rp472 miliar dan item belanja pegawai totalnya mencapai Rp4,09 triliun dalam pagu belanja APBA 2020. Kita terus lakukan kontrol publik dengan melakukan kajian pos-pos belanja tersebut yang tersebar di tiap-tiap SKPA,” kata Direktur IDeAS, Munzami Hs., melalui pernyataan tertulis diterima portalsatu.com, Senin, 10 Februari 2020.

Disperindag Aceh, misalnya, total Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang tercatat di Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) dinas tersebut ‘hanya’ Rp40 juta. “Dengan rincian bersumber dari pendapatan sewa tanah/bangunan Rp7,5 juta, pendapatan laboratorium Rp30 juta, serta pendapatan dari hasil usaha daerah hanya Rp2,5 juta,” ungkap Munzami. 

Munzami melanjutkan, “Kita lihat pos belanja yang tercatat dalam DPA di dinas tersebut, di mana belanja pegawai mencapai Rp20 miliar dan belanja perjalanan dinas sangat tinggi mencapai Rp15 miliar”. 

“Kita juga menyoroti pengadaan dua mobil dinas di Disperindag senilai Rp1,35 miliar serta biaya perawatan kendaraan dinas mencapai Rp768 juta. Kedua item belanja tersebut sumber dananya dari SiLPA Otsus Aceh. Dan ini, menurut kami, sangat melukai hati masyarakat Aceh karena Dana Otsus yang seharusnya diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama hak-hak anak yatim dan janda korban konflik, bukan malah dana Otsus digunakan untuk operasional aparatur seperti beli mobil dinas dan biaya perawatan kendaraan dinas,” tegas Munzami.

Itulah sebabnya, Munzami meminta DPRA serius mengawal dan mengawasi kinerja anggaran semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). “Dewan harus melek terhadap pos-pos anggaran agar tidak disalahgunakan, karena fungsi anggaran serta pengawasan melekat pada lembaga legislatif,” katanya. 

“Begitu juga dengan eksekutif, kami meminta Plt. Gubernur Aceh untuk mengevaluasi seluruh SKPA terkait tata kelola anggaran di tiap-tiap dinas. Jangan sampai Plt. (Gubernur Aceh) tidak tahu apa yang dikerjakan oleh bawahannya, atau malah tahu tapi melakukan pembiaran dalam menggerogoti anggaran rakyat,” tegas Munzami.

Data dilihat portalsatu.com, 10 Februari 2020, dalam DPA Disperindag Aceh 2020 yang dipublikasi melalui laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Aceh, (target) pendapatan dinas ini Rp40 juta. Sedangkan pagu belanja pegawai Disperindag Aceh mencapai Rp20,6 miliar lebih. Yakni, alokasi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung Rp16.460.836.064 dan belanja pegawai pada belanja langsung Rp4.252.635.224.

Dari total belanja pegawai dalam belanja tidak langsung Disperindag Aceh Rp16,4 miliar lebih, di antaranya belanja tambahan penghasilan PNS Rp8.279.098.000. Paling banyak untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Rp6.733.200.000. Sedangkan belanja pegawai pada belanja langsung Disperindag Aceh Rp4,2 miliar lebih untuk honorarium PNS Rp2.104.378.000 dan honorarium non-PNS Rp2.107.685.224.

Adapun belanja perjalanan dinas SKPA tersebut Rp15,6 miliar lebih merupakan bagian dari belanja barang dan jasa Disperindag Aceh. Total belanja barang dan jasa Disperindag Aceh tahun 2020 Rp78.863.333.918.

Pengadaan dua mobil Disperindag Aceh senilai Rp1,3 miliar lebih bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Otsus Aceh adalah bagian dari belanja modal. Total belanja modal Disperindag Aceh Rp38.631.813.002, jauh lebih kecil dari belanja barang dan jasa. Pengadaan mobil Disperindag Aceh Rp1,3 miliar lebih dialokasikan pada belanja modal menunjukkan “tidak semua belanja modal dalam APBA untuk kepentingan rakyat”.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disperindag Aceh, Muslim Yakob, dikonfirmasi portalsatu.com melalui telepon seluler, 10 Februari 2020, mengakui target pendapatan dinas ini tahun anggaran 2020 hanya Rp40 juta. “Kalau di Disperindag cuma itu yang ada pendapatan,” ujarnya.

Mengapa target pendapatan kecil sekali? “Begini, kami yang ada pemasukan melalui BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang), yang lain tidak ada pemasukan. Beda dengan dinas-dinas lain, mungkin ada yang disewakan aula, kantin, bermacam-macamlah kan. Kita dari kantin ada Rp7 juta. Jadi, tidak sama semua SKPA,” kata Muslim Yakob.

Muslim mencontohkan, meskipun sejumlah pasar dibangun Disperindag Aceh dengan APBA, tapi retribusi dari pasar itu menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Disperindag kabupaten/kota. “(Retribusi pasar) itu untuk kabupaten/kota, kewenangan retribusi masuk kepada mereka,” tuturnya.

Terkait belanja perjalanan dinas Rp15,6 miliar, Muslim menyebut tidak semuanya untuk pejabat/pegawai Disperindag Aceh. “Terkait fungsi Disperindag kan ada bidang perlindungan konsumen dan tataniaga. Jadi, memang banyak perjalanan untuk melakukan pengawasan perlindungan konsumen dan tataniaga. Kemudian kan ada juga pelatihan-pelatihan, bimtek, untuk (pelaku) industri kecil dan menengah (IKM). Transportasi mereka itu masuk juga di perjalanan, seolah-olah perjalanan dinas. Jadi, peserta-peserta pelatihan itu juga dibayar transportasi mereka”.

“Bukan semuanya untuk orang dinas. Kan banyak pelatihan, bimtek yang kita buat untuk (pelaku) IKM bermacam sentra. Misalnya, pelaku usaha olahan ikan, pelaku usaha kopi, coklat, bermacam pelaku usaha yang disebut pelaku usaha IKM. Pelaku usaha mengikuti kegiatan-kegiatan dibayar uang transpor mereka, masuk dalam komponen perjalanan dinas, seolah-olah perjalanan dinas awak kanto (Disperindag),” ujar Muslim.

Pelatihan itu berapa jumlah pesertanya sehingga dana perjalanan dinas cukup banyak? “Secara teknis, saya tidak ingat (jumlah peserta),” kata Muslim.

Soal pengadaan mobil dinas, Muslim menyebut bukan bersumber dari Dana Otsus Aceh. “Tidak, sumber dari DAU (dana alokasi umum),” ucapnya.

Data dalam DPA Disperindag Aceh 2020 tertulis sumbernya dari SilPA Otsus Aceh? “Itu mungkin pada pelebelan. Kalau pelebelan bukan di dinas, kembali pada tim kan. Jadi, kalau dari kami, dari data awal memang sumber DAU,” katanya.

Menurut dia, pagu Rp1,3 miliar lebih itu untuk dua mobil Disperindag Aceh. “Dua unit. Misalnya, (satu mobil) Pajero ditulis Rp830 juta, itu kan lewat e-katalog. Melalui e-katalog kadang Rp670 juta lebih. Satu lagi Toyota Venturer,” ujar Muslim.

Muslim mengatakan pengadaan dua mobil itu belum direalisasikan. “Belum, akan berproses melalui e-katalog. Lama prosesnya itu,” katanya.

Dua mobil itu untuk siapa, kepala dinas (kadis) atau kepala bidang (kabid)? “Kalau kita lihat mobil kepala bidang memang sudah tidak layak lagi. (Rencana pengadaan satu mobil) Pajero untuk kadis lah. Satu lagi untuk kabid, cuman saat sudah ada mobil nanti baru ditetapkan oleh kadis,” tutur Muslim.

Muslim yang menjabat Plt. Kadis mengaku tidak akan memakai Pajero itu setelah dibeli nantinya. “Ini saya kan masih Plt. (Kadis), saya menggunakan (mobil) Innova saja. Mana mungkin saya berani naik itu (Pajero) porsi kadis, malu rasanya kalau tidak dilantik,” ucapnya.

Kalau Disperindag Aceh saat ini belum memiliki kadis definitif, untuk apa dibeli mobil? “Itu memang disiapkan untuk kadis. Begitu ada kadis definitif, untuk kadis,” kata Muslim.

Data dilihat portalsatu.com, tahun anggaran 2019 juga ada pengadaan satu mobil Disperindag Aceh dengan pagu Rp450 juta. Mobil itu untuk siapa? “Itulah mobil yang saya gunakan, mobil Sekdis (sekretaris dinas),” ujar Muslim.[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.