19 April 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Usai Pimpin Rapat Banmus Bahas Usulan Pergantian Ketua DPRA, Tgk. Muhar Pastikan tak Menggugat

...

  • Jamaluddin
  • 05 November 2018 20:10 WIB

Tgk. Muharuddin didampingi Iskandar Usman Al-Farlaky saat diwawancarai para wartawan usai rapat Banmus di DPRA, 5 November 2018. @Jamaluddin/portalsatu.com
Tgk. Muharuddin didampingi Iskandar Usman Al-Farlaky saat diwawancarai para wartawan usai rapat Banmus di DPRA, 5 November 2018. @Jamaluddin/portalsatu.com

BANDA ACEH - Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., menyatakan menerima kebijakan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) terkait usulan pergantian dirinya sebagai Ketua DPRA. Kader PA yang akrab disapa Tgk. Muhar ini memastikan tidak akan menggugat ke pengadilan.

"Saya pikir itu sudah dipikir matang-matang oleh pimpinan DPA PA. Saya sebagai kader PA tentu harus menerima, taat terhadap keputusan tersebut. Tidak mempertanyakan kenapa atau mengapa," ujar Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin, menjawab para wartawan, usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Gedung DPR Aceh, Senin, 5 November 2018, sore.

Rapat Banmus menindaklanjuti usulan pergantian Ketua DPRA dari PA itu berlangsung tertutup sejak sekitar pukul 14.00 WIB hingga waktu salat Asar. Saat memimpin rapat Banmus, Tgk. Muhar didampingi Wakil Ketua DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda dan H. Dalimi, S.E.Ak.

Hasil rapat Banmus tersebut, DPRA akan menggelar rapat paripurna khusus pada Selasa, 6 November 2018, dengan agenda pengambilan keputusan terkait pengusulan pemberhentian Pimpinan DPRA dari PA.

Diwawancarai para wartawan usai rapat Banmus itu, Tgk. Muhar menilai, usulan pergantian Ketua DPRA tentu sudah dikaji secara matang oleh Pimpinan DPA PA. "Dan saya sebagai kader PA menerima dengan lapang dada. Sami'na wa atha'na," kata Tgk. Muhar didampingi Ketua Fraksi PA DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky.

Ditanya tanggapannya soal masih adanya pihak tetentu yang memperkirakan bahwa dirinya akan menolak diganti, Tgk. Muhar mengatakan, "Hadir saya pada hari ini memimpin rapat Banmus ini juga menjawab keraguan sebagian kalangan bahwa saya berupaya untuk menolak atau menggugat. Jadi, hadir saya hari ini mudah-mudahan (pertanyaan) itu sudah terjawab".

Tgk. Muhar mengatakan, dirinya akan menjalankan tugas sebagai Ketua DPRA sampai adanya SK Mendagri tentang pemberhentian dirinya dan pengangkatan ketua baru. "Saya akan menjalankan fungsi yang sudah ada. Artinya, profesionalitas saya sebagai ketua hari ini sebelum ada SK Mendagri tetap saya jalankan sesuai mandat yang diberikan oleh konstitusi. Saya akan menjalankan tugas ini baik itu di Banmus, juga di (sidang) paripurna khusus besok (Selasa)," ujarnya.

"Artinya, yang disampaikan (ditanyakan) tadi, ini kan sudah terjawab, saya pastikan saya tidak akan menggugat, saya akan terima (usulan pergantian Ketua DPRA) itu dengan lapang dada. Hadir saya hari ini juga untuk memenuhi kuorum tersendiri (dalam rapat Banmus) gitu kan. Ini sebagai bentuk profesionalitas saya dan taat saya kepada amanah partai," kata Tgk. Muhar.

Soal proses selanjutnya, Tgk. Muhar menjelaskan, setelah DPRA menetapkan keputusan dalam sidang paripurna, maka surat keputusan (SK) DPRA itu  kemudian akan disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh. "Proses selanjutnya kita menunggu SK dari Kemendagri (Mendagri). Setelah turun SK Kemendagri, kita agendakan rapat paripurna istimewa untuk pengangkatan dan pemberhentian Ketua DPRA," kata Tgk. Muhar.

Ditanya komentarnya soal kemungkinan terjadi penundaan penetapan SK di Kemendagri, Tgk. Muhar mengatakan, "Penundaan itu terjadi biasanya kalau ada sanggahan, bahwa sebagai anggota mengugat ke pengadilan negeri dan seterusnya. (Terkait usulan pergantian Ketua DPRA) mudah-mudahan kalau tidak ada sanggahan, ya, lancar," ujarnya sambil tersenyum.

Ketentuan pergantian

Untuk diketahui, Pimpinan DPA PA mengusulkan pergantian Ketua DPRA dari PA melalui surat tanggal 29 Oktober 2018. Tgk. Muhar yang selama ini menjabat Ketua DPRA, diusulkan diganti dengan Sulaiman, S.E., alias Tgk. Amat, yang saat ini merupakan anggota DPRA.

Menindaklanjuti surat Pimpinan DPA PA itulah, Banmus DPRA menggelar rapat pada Senin (hari ini) untuk menentukan sikap lebih lanjut. Hasilnya disepakati akan dilaksanakan rapat paripurna khusus DPRA untuk mengambil keputusan, besok (Selasa).

Pergantian Pimpinan DPRA mengacu kepada pasal 36 ayat (2) huruf d PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

Mekanisme pemberhentiannya diatur dalam pasal 36 ayat (3) huruf b PP 12/2018, yaitu Pimpinan DPRD diberhentikan dalam hal partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD. Dalam hal ini DPRA sudah menerima surat dari DPA PA serta Fraksi PA, sehingga selanjutnya akan dilakukan penetapan dalam rapat paripurna DPRA.

Dalam pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) PP 12/2018 diatur, Pimpinan DPRD melaporkan usul penetapan pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD. Sesuai ketentuan, rapat paripurna untuk memberhentikan Pimpinan DPRA memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari anggota DPRD (DPRA) secara fisik dan dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.