22 February 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Walhi Minta Polda Aceh Selidiki Dugaan Perkara Pidana di Pembangunan SUTET

...

  • SUDIRMAN
  • 09 January 2019 15:00 WIB

M. Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Foto: istimewa
M. Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Foto: istimewa

SUBULUSSLAM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh meminta Polda Aceh menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagai perkara pidana dalam pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Eksra Tinggi (SUTET) di kawasan hutan lebat dan Tahura Lae Kombih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M. Nur, kepada portalsatu.com, Rabu, 9 Januari 2019, setelah melihat adanya dugaan pelanggaran pidana dalam kasus pembangunan SUTET karena tidak didahului izin pinjam pakai kawasan hutan.

Walhi menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, pasal 50 ayat (1) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam P50/menlhk/sekjen/kum.1/6/2016 tentang pedoman pinjam kawasan.

Pada pasal 6 dikatakan kegiatan yang bisa kerja sama sebagaimana huruf a penanaman dari pemasangan kabel sepanjang jalur/jalan dan di huruf b pemasangan jalur listrik (bukan SUTET).

Walhi menegaskan, pembangunan SUTET di kawasan Tahura Lae Kombih di Kota Subulussalam tidak bisa digunakan melalui rekomendasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) seperti yang disampaikan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.

Baca juga: Pembangunan SUTET di Tahura Belum Mengantongi Surat PKS?

M. Nur menambahkan, berdasarkan Qanun Aceh tentang Kehutanan, pasal 54 pemberian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh setelah mendapat rekomendasi dari dinas dan dilaporkan ke DPRA.

Walhi Aceh mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Republik Indonesia tidak bisa lagi menerbitkan rekomendasi PKS terkait pembangunan SUTET, karena sudah masuk dalam hal pembangunan tanpa izin. Hal ini, kata M. Nur, menjadi konsekuensi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri LHK P50/menlhk/sekjen/kum.1/6/2016 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.

"Siap kita uji di pengadilan karena memang ini bisa dilakukan upaya pidana karena melakukan pembangunan tanpa izin. Izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi kewenangan gubernur," tegas M. Nur.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.