26 November 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Warga dan Liga Mahasiswa Tolak Beroperasi Kembali HGU Blang Ara

...

  • Fazil
  • 19 November 2020 14:24 WIB

Massa unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Utara [Foto: Fazil]
Massa unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Utara [Foto: Fazil]

Massa mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mencabut surat rekomendasi HGU yang dikeluarkan pada tahun 2018 kepada PT. Blang Ara Company, serta mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat di wilayah eks HGU perusahaan tersebut melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

LHOKSUKON – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Utara bersama Aliansi Gerakan Tani untuk Reformasi Agraria Sejati, Kamis, 19 November 2020 melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Aceh Utara.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut, Fakhrurrazi menyatakan mereka menolak PT Blang Ara Company beroperasi kembali di wilayah Kecamatan Pirak Timur, Cok Girek dan Paya Bakong. Karena itu mereka menuntut Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib untuk membatalkan perpanjangan rekomendasi perizinan Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT Blang Ara Company.

Menurut Fakhrurrazi, PT Blang Ara Company sudah melakukan penggarapan atau penanaman segala jenis tanaman pertanian sejak tahun 1998. Pada tahun 2015 HGU yang dimiliki oleh PT. Blang Ara Company sudah berakhir, namun tahun 2018 mereka kembali mendapat perizinannya untuk melakukan pengelolaan penanaman sawit.

"Upaya penolakan ini sudah kami lakukan dari beberapa tahun lalu, sebelum PT itu  mengurus perpanjangan perizinannya di tahun 2018. Kami juga sudah beraudiensi bersama Sekda Aceh Utara terkait itu, untuk memperjuangkan HGU tersebut  agar disertifikatkan kepada masyarakat. Namun sampai saat ini upaya itu belum direalisasikan," ungkap Fakhrurrazi

Fakhrurrazi mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mencabut surat rekomendasi HGU yang dikeluarkan pada tahun 2018  kepada PT. Blang Ara Company, serta mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat di wilayah eks HGU  perusahaan tersebut melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Kami juga mendesak DPRK Aceh Utara untuk membentuk Pansus terkait HGU ini. Hentikan kriminalisasi terhadap petani dalam menjalankan reformasi agraria sejati," ujar Fakhrurrazi.

Sekitar pukul 12.06 WIB perwakilan massa yang melakukan unjuk rasa diterima oleh beberapa pejabat Pemkab Aceh Utara dan melakukan audiensi di Operational Room (Oprom) membahas persoalan tersebut.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.