19 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Qanun Gampong Disahkan
Warga Gampong Blang akan Diberikan Santunan Kematian Rp700 Ribu, Ini Syaratnya

...

  • Fazil
  • 07 October 2019 08:00 WIB

Aparatur Gampong Blang, ulama dan tokoh masyarakat. Foto istimewa
Aparatur Gampong Blang, ulama dan tokoh masyarakat. Foto istimewa

ACEH UTARA - Geuchik dan Tuha Peut Gampong Blang, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, menyepakati Qanun Gampong tentang Biaya Santunan Kematian bagi masyarakat yang melaksanakan fardu kifayah. Penetapan qanun itu turut dihadiri tokoh masyarakat dan Pimpinan Dayah Babussalam, Waled Haji Sirajuddin, di Aula Kantor Geuchik Gampong Blang, Ahad, 6 Oktober 2019.

Sekretaris Gampong Blang, Ismunazar, M.M., mengatakan, qanun itu untuk memberikan payung hukum tentang santunan kematian bagi warga yang sedang berkabung akibat keluarganya meninggal dunia. Tujuan pemberian santunan sebagai bentuk kepedulian pemerintah gampong untuk membantu masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia.

"Pemerintah Gampong Blang akan memberikan santunan senilai Rp700 ribu bersumber dari anggaran Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang ditetapkan dalam APBG tahun 2020,” kata Ismunazar yang juga Ketua Tim Penyusun Qanun Gampong Blang itu.

Ismunazar menjelaskan, masyarakat Gampong Blang yang berhak mendapatkan santunan kematian adalah memiliki KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. "Ada syarat dan ketentuannya, jika tidak punya KTP elektronik karena sesuatu hal, maka bisa menunjukkan terdaftar di Kartu Keluarga (KK)," ungkapnya.

Menurut Ismunazar, tata cara untuk mendapat santunan ini cukup mudah, ahli waris mengajukan permohonan santunan secara tertulis kepada geuchik melalui Kepala Urusan Kesra Gampong Blang, dengan cara melampirkan fotokopi KTP elektronik atau KK warga yang meninggal, KTP elektronik atau KK ahli waris, surat keterangan kematian dari geuchik, dan atau pejabat berwenang.

“Santunan kematian ini diberikan kepada masyarakat. Kecuali kematian yang disebabkan karena bunuh diri, narkoba, melakukan kejahatan, mogok makan, demo/huru hara, mengikuti balap liar, bukan sebagai orang yang mempertahankan diri dan melakukan aborsi,” ujar Ismunazar.

Ismunazar menyebukan, Qanun Gampong Blang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah dievaluasi dan koreksi oleh Bupati Aceh Utara sesuai peraturan berlaku.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.