22 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Warga Pante Labu Aceh Timur Keluhkan Jalan Tak Teraspal Puluhan Tahun

...

  • PORTALSATU
  • 12 February 2019 11:45 WIB

ACEH TIMUR – Warga Gampong Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, mengeluhkan kondisi jalan di wilayah mereka yang sudah puluhan tahun tidak teraspal. Akibatnya, masyarakat di daerah itu harus 'menghirup' debu yang beterbangan setiap harinya jika kendaraan melintas.

Persoalan itu disampaikan dalam pertemuan dua Sagoe KPA yakni KPA Sagoe Kuta Buloh dan Sagoe Lhok Sandeng Aceh Timur, serta masyarakat Pante Labu dengan politikus Partai Aceh Tgk. Muharuddin, 10 Februari 2019. Turut hadir dalam pertemuan itu Panglima Sagoe Kuta Buloh Tgk. Baret dan Wakil Panglima Sagoe Lhok Sandeng Tgk. Daod, serta para anggota KPA dari dua sagoe tersebut.

Dalam pertemuan itu, para anggota KPA dan warga setempat mengatakan masyarakat Pante Labu yang ingin menuju ke kantor camat, harus memutar melewati jalan Langkahan, Aceh Utara, yang sebagian besar ruas jalannya telah teraspal. Gampong Pante Labu berbatasan dengan Kecamatan Langkahan.

“Sudah puluhan tahun kami seperti ini, mau ke kantor camat saja harus pakai jalan orang Aceh Utara,” jelas salah seorang anggota KPA dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Tgk. Muharuddin mengakui di wilayah pedalaman Aceh yang telah dikunjunginya banyak jalan yang belum teraspal. “Persoalan ini bukan hanya di Aceh Timur, di Aceh Utara dan Aceh Tengah juga banyak jalan yang tidak teraspal,” jelasnya.

Persoalan pembangunan jalan, kata Tgk. Muharuddin, terkendala akibat adanya aturan baru dari Kemendagri yang melarang provinsi untuk membangun jalan yang bersatus jalan kabupaten maupun kecamatan.

“Karena aturan ini, maka untuk dapat diaspal dengan menggunakan dana provinsi (Pemerintah Aceh) maka para warga diharapkan dapat membangun komunikasi dengan Bupati Aceh Timur agar dapat diupayakan peningkatan status jalan menjadi jalan provinsi,” jelasnya.

Jika hal itu tidak dapat dilakukan, Tgk. Muharuddin menambahkan, diharapkan Pemkab Aceh Timur dapat mengalokasikan dana otonomi khusus untuk pembangunan jalan di Pante Labu.

“Saat saya masih menjabat sebagia Ketua DPRA sebelumnya, kami sudah mengubah aturan dan mengembalikan pengelolaan bagi hasil migas dan otsus sebesar 40 persen ke kabupaten/kota yang sebelumnya dikelola provinsi,” ungkap Tgk. Muharuddin.

“Untuk itu diharapkan persoalan pembangunan jalan ini dapat masuk ke dalam pembahasan Musrenbang Aceh Timur nantinya untuk diprogramkan pengaspalan jalan menggunakan dana otsus,” tambahnya.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.