05 June 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


[Wawancara] Ketua Fraksi PPP: Pemkab Aceh Utara Miskin Inovasi, Selalu Tertinggal

...

  • PORTALSATU
  • 26 February 2020 12:30 WIB

Zulfadhli A. Taleb. Foto-foto: portalsatu.com
Zulfadhli A. Taleb. Foto-foto: portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Ketua Fraksi PPP DPRK Aceh Utara, Zulfadhli A. Taleb, menyebut pemerintah kabupaten ini miskin inovasi sehingga selalu tertinggal di segala bidang. Dia berharap bupati meminta kepala dinas menyetor inovasi pelayanan publik, keluar dari zona aman dan nyaman jika ingin Aceh Utara maju.

“Coba Pak Bupati tanya: dinas A, dinas B, mana inovasinya? Setor ke kita, harus setor, bupati harus melihat inovasi itu. Nantinya, kalau itu baik, kita bisa pertandingkan di tingkat nasional, kita bisa masuk Top 100 Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia, misalnya. Sekarang mana ada, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, kita enggak pernah masuk, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia juga kita tidak pernah masuk. Maka DID (Dana Insentif Daerah) dalam bidang inovasi kita tidak pernah dapat, karena kita enggak ada inovasi. Mana ada inovasi kita (Pemkab Aceh Utara),” ujar Zulfadhli.

Zulfadhli memaparkan itu saat diwawancarai tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Utara. Selain menyoroti panjang lebar persoalan PAD, politikus muda yang sudah beberapa periode menjadi anggota DPRK ini juga bicara soal bidang pendidikan, kesehatan hingga potensi ekonomi dunia digital.

Dia mendorong Pemkab Aceh Utara bekerja sama dengan PT Telkom untuk mendidik putra putri terbaik, bagaimana mereka belajar membuat startup. “Peluang ini harus kita ambil, jangan sampai nanti lembu punya orang Aceh Utara, yang beli orang Aceh Utara, tapi kirim uangnya kepada orang Jakarta karena mereka punya aplikasi. Karena kita enggak tahu berapa lama lagi orang akan sanggup datang ke gelanggang. Kita tidak punya keyakinan orang akan menuju gelanggang lembu sampai abadi, kita enggak bisa pastikan itu. Dunia terus berubah, orang beli lembu, kambing, ayam, nantinya bisa di aplikasi,” tutur Zulfadhli.

Selain Ketua Fraksi PPP DPRK Aceh Utara, Zullfadhli juga Sekretaris Koalisi Aceh Utara Maju [Partai Demokrat, PPP, PNA, NasDem, Golkar dan PKB / 22 kursi dari 45 kursi DPRK Aceh Utara di tiga Fraksi: Demokrat, PPP dan PANAS (PNA, NasDem dan PKB)].

 

 

Berikut selengkapnya hasil wawancara portalsatu.com dengan Zulfadhli A. Taleb, di Ruangan Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, Hendra Yuliansyah, 18 Februari 2020:

Ketergantungan keuangan Aceh Utara kepada pendapatan transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi karena PAD minim. Kondisi ini terus berlanjut, meskipun Pemkab Aceh Utara setiap tahun mengevaluasi, tapi tidak tampak capaian signifikan. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?

Kita melihat dari tahun ke tahun, PAD yang naik itu yang tidak perlu kita cari. Seperti dana JKN, dana BLUD rumah sakit, pajak penerangan lampu jalan. PAD itu jumlahnya hampir mencapai Rp200 miliar, itu enggak perlu dicari, memang itu sudah jatah. PAD yang perlu dicari itu (justru) grafiknya tidak naik.

Contohnya?

Misalnya, retribusi pelataran kaki lima. Setiap pasar kecamatan setiap hari ada lapak pedagang kaki lima, itu dikutip semuanya. Per minggu juga ada Hari Peukan, itu juga dikutip semuanya. Per tahun ada lapak Hari Meugang setiap tahun tiga kali, itu juga dikutip semuanya. Berapa potensi kita sebenarnya, apakah pemerintah punya data? Saya yakin pemerintah tidak punya data berapa jumlah lapak Hari Meugang setiap tahun, lapak Hari Peukan, lapak harian.

Mengapa Anda yakin pemerintah tidak punya data?

(Karena) realisasinya enggak naik, kalau kita lihat realisasinya enggak sesuai, ukuran sekali kutip retribusi meugang realisasi setahun. Selebihnya coba ditelusuri. Kenapa? Karena kita enggak pernah serius.

Kita (dewan) dari dulu selalu menekankan pada dinas terkait, kalau dulu Dinas (Pasar), Kebersihan dan Pertamanan, sekarang Disperindag kalau tidak salah. Jadi, harus serius. Ini potensi kita.

Yang kedua, (potensi PAD dari) alat berat di Dinas PUPR (dan dinas terkait lainnya). Saya juga heran. Apanya yang dievaluasi setiap tahun, (tapi) PAD-nya juga enggak maksimal. Kita lihat ketika sudah turun pekerjaan, itu (alat berat) selalu kosong di dinas terkait, banyak di lapangan.

Jadi, jangan ada permainan dalam pengutipan PAD. Karena ini sensitif sekali, uangnya-uang tunai, karena kita (Pemkab Aceh Utara) ndak mau beralih ke nontunai, seharusnya semua nontunai, si penyewa itu langsung masuk (setor) ke bank. Karena kalau uang di tangan itu cenderung pikiran kita bisa negatif.

Lalu, di Dinas Pertanian, kita punya berapa mobil pemotong padi, dan itu selalu keluar. Berapa perhari kita sewakan (mobil pemotong padi aset Pemda Aceh Utara) yang diberikan provinsi, (potensi PAD-nya) besar sekali. Itu hampir sama seperti alat berat, retribusinya.

Bagaimana dengan retribusi dari galian C?

Kita enggak meminta pemerintah berburu peningkatan PAD dari galian C, karena semakin banyak diambil semakin besar potensi kerusakan lingkungan. Yang harus dilakukan pemerintah menertibkan orang-orang yang tidak punya izin eksplorasi galian C, dan perketat pengawasan. Jangan izin di lokasi ini, ambilnya di samping, jadi yang di tempat itu enggak habis-habis. Pengambilan itu harus betul-betul tertib. Dan yang sudah diambil itu bagaimana jangan sampai bocor. Karena di lapangan kita melihat banyak bocor. Ini kan alam rusak, ke pemerintah juga enggak masuk (PAD), selain yang masuk yang dipotong langsung pada kontrak.

Kalau galian C diambil di Aceh Utara dibawa ke Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, itu siapa yang mengambil galian C, kita tidak bisa potong di kontrak kita. Ada juga galian C kita untuk proyek provinsi. Kalau kontraknya Aceh Utara bisa dipotong saat pengamprahan uangnya, tapi kalau kontraknya di provinsi, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur (lokasi proyek infrastruktur) itu siapa yang mengambil, yang rusak alam kita. Selain itu, di tempat pengambilan harus dikutip (retribusi), harus ada posnya. Cuman kita enggak tahu bagaimana cara kerja dinas terkait.

Menurut Anda, apa sektor lain yang punya potensi PAD di Aceh Utara tapi realisasinya belum maksimal karena diduga terjadi kebocoran. Retribusi parkir, misalnya?

Retribusi parkir yang sudah ada selama ini kan sangat sedikit, enggak cocok dengan kondisi hari ini. Kalau segitu besarnya lebih baik enggak dikutip. Tahun-tahun lalu sekitar Rp60 juta sekian, dari Krueng Mane sampai Pantonlabu. Kalau kira-kira memang dinas terkait malas menargetkan tingggi lebih baik enggak usah kutip saja. Karena tanggung, malas tanggung rajin tanggung dalam mengutip PAD.

Saran Anda kepada Pemkab Aceh Utara dalam membuat target PAD agar realisasinya maksimal, atau bahkan melampaui proyeksi?

Ini kembali kepada kita masing-masing, kepemimpinan. PAD itu kalau kita mau serius, kita dapat. Pertama dia harus berbasis data. Enggak boleh PAD itu ditargetkan asal-asalan. Contoh, setahun berapa sewa lapak meugang di pasar kecamatan. Punya enggak data itu, pasti dinas tidak punya. Pasar Hari Peukan setiap kecamatan, berapa orang menyewa lapak? Ada pedagang kaki lima jualan harian, rutin, ada enggak data. Ini kan dikutip semua. Kalau memang segitu PAD-nya lebih enggak usah kutip, biarkan saja. Untuk apa kita bebankan kepada masyarakat kalau setelah dikutip uangnya habis seperti es mencair, enggak ke kas pemerintah. Untuk apa dikutip kalau uangnya kita enggak tahu kemana mengalir, hanya sisa-sisanya yang baru masuk ke pemerintah. Lebih baik hilangkan saja, enggak usah kutip.

Juga saya berharap kalau dikutip PAD itu, tolonglah nanti dalam mengalokasikan anggaran, uang itu dialokasikan kepada tempat-tempat itu. Kalau kita kutip dari pelataran kaki lima bagamana membuat tempat itu lebih layak lagi. Jadi, kita tidak menjadikan mereka (pedagang) seperti sapi perah. Seharusnya, PAD di kecamatan A, uang itu kemudian digunakan untuk perbaiki lapak mereka, tata yang rapi, jalan jangan sampai becek. Uang itu kita kembalikan ke situ.

Kalau selama ini yang Anda lihat?  

Kita enggak tahu uang yang kembali ke situ uang mana, uang yang tidak kembali ke tempat itu kemana. Seharusnya dikembalikan ke situ, agar mereka lebih semangat lagi membayar PAD. Bila perlu tidak cukup kita tambah dengan uang pemerintah. Tapi selama ini kita enggak tahu mana uang yang dikutip itu, ini yang membuat orang malas bayar PAD. Jadi, kita harus transparan juga, ini uang masuk dari pasar kecamatan A, kita kembalikan nanti dalam bentuk sarana dan prasarana mereka dalam berjualan sebagai pedagang kecil.

 

 

Untuk meningkatkan PAD dan mencegah kebocoran tentu juga butuh inovasi-inovasi baru. Apakah Anda melihat Pemkab Aceh Utara sudah melahirkan inovasi, atau masih biasa saja?

Kita jangankan (terkait) PAD, hampir semuanya enggak ada inovasi, karena kita miskin inovasi. Kenapa? Karena kita kan enggak suka berkompetisi, kita enggak suka tantangan. Pejabat-pejabat kita kan enggak mau keluar dari zona aman dan nyaman. Ya, sudah tahun ini seperti ini, kita sibuk rutinitas. Semuaaaa seperti itu. Kita tidak pernah bicarakan bagaimana PAD itu secara online. Kalau pemerintah serius buat PAD sistem online, dia per jam bergerak grafiknya, masuk dari kecamatan pulan Rp100 ribu hari ini, dari lapak pulan Rp200 ribu. Jangankan per hari, per jam kita bisa melihat langsung, sudah sekian terkumpul.

Kita juga tidak mau terus menerus berada di zaman kertas. Sekarang zaman digital. Bagaimana kita ciptakan PAD itu online. Siapapun bisa melihat, hari ini sekian, besok sekian, tidak perlu harus jumpai pejabat terkait. Ini kan juga inovasi kalau kita mau. Tapi masalahnya, ini kan bicara uang, uang cash (tunai). Uang cash itu dinikmati. Kalau sudah online orang cuma bisa melihat, tidak bisa menikmati.

Menurut Anda siapa yang menikmati kebocoran PAD itu?

Kita tidak tahu siapa yang menikmati. Ada orang menikmati karena ketidaktahuan orang lain. Ada orang yang memang dia menikmati karena dia tahu. Ini kan beda-beda.

Dengan kondisi seperti itu tentu sangat rawan. Tidak menutup kemungkinan juga misalnya ada oknum-oknum tertentu coba sogok dewan, atau ada tawaran-tawaran khusus agar tutup mulut. Karena DPRK bisa mempersoalkan secara serius soal kebocoran PAD jika ada temuan-temuan, tapi selama ini terkesan banyak anggota dewan yang diam. Tanggapan Anda?

Kita juga tidak bisa pungkiri, tapi apakah itu bisa disogok dewan. Saya pikir enggak jugalah, karena banyak dewan juga enggak tahu itu, bisanya yang disogok yang tahu. He he he….

Dewan memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, apa fokus ke depan terkait PAD ini, terutama dari Fraksi PPP yang Anda pimpin?

Kita akan mendorong pembuatan sistem yang bisa meminimalisir celah kebocoran. Karena kalau bicara orang itu relatif, hari ini baik, ketika dia berhadapan dengan situasi dan kebutuhan yang sangat mendesak, mungkin dia akan menjadi jahat. Dan kita juga enggak bisa mengontrol orang, yang bisa kita kontrol adalah sistem. Jadi, kita akan mendorong bagaimana PAD itu seperti sistem online. Dan itu sudah lama kita coba sampaikan kepada dinas-dinas.

Kalau kita bergeser sedikit misalnya ke Kota Medan. Di sana, PAD sudah bisa kita lihat. Orang tidak perlu lagi menjumpai kepala dinas tertentu untuk mempertanyakan berapa PAD (yang masuk) hari ini. Di kantor terkait tinggal lihat, setiap jam bergerak terus, setiap masuk itu muncul. Dengan sistem ini bukan berarti 100 persen tidak lagi terjadi kebocoran, tapi sudah berkurang, karena uang tidak lagi di tangan pengutip. Kalau uang di tangan pengutip, kita kan manusia, misalnya hari ini ada kebutuhan mendesak. Jadi, karena ada celah, ada situasi yang mendesak, bisa berbuat jahat.

Jika selama ini Pemkab Aceh Utara biasa-biasa saja, dinas-dinasnya belum melahirkan inovasi atau terobosan baru, ke depan langkah konkret seperti apa yang seharusnya dilakukan bupati, menurut Anda?

Ya, kepemimpinan itu penting. Kalau kita lihat, inovasi itu bukan sekadar produk kecerdasan. Tapi inovasi itu dilahirkan setengahnya oleh orang penasaran, setengahnya lagi oleh orang berani. Jadi, bupati harus menginstruksikan kepada kepala dinas agar dia terus berpenasaran, agar dia muncul keberanian. Kalau kepala dinas ada penasaran dan berani maka dinas tersebut akan ada inovasi. Jadi, bupati harus minta sama kepala dinas: ‘Tahun ini inovasi kamu apa?’

Sebagaimana kami (dewan) di Komisi V (dahulu Komisi E), kami minta kepada mitra kerja kami, Rumah Sakit Umum Cut Meutia, misalnya. Kami pertanyakan, tahun ini apa inovasinya? Walaupun kecil, ayo inovasi. Dinas Pendidikan, kami minta mana inovasi tahun ini? Kita ingin mendorong orang (pejabat) agar berani berinovasi, berani keluar dari zona aman dan nyaman.

Begitu juga dinas-dinas yang mengutip PAD. Coba Pak Bupati tanya, dinas A, dinas B, mana inovasinya? Setor ke kita, harus setor, bupati harus melihat inovasi itu. Nantinya, kalau itu baik, kita bisa pertandingkan di tingkat nasional, kita bisa masuk Top 100 Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia, misalnya. Sekarang mana ada, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, kita enggak pernah masuk, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia juga kita tidak pernah masuk. Maka DID (Dana Insentif Daerah) dalam bidang inovasi kita tidak pernah dapat, karena kita enggak ada inovasi. Mana ada inovasi kita (Pemkab Aceh Utara).

Jadi, bupati harus mendorong itu. Sekda harus mengawal. Jangan setelah bupati ini, sekda juga enggak mengawal, enggak benar juga. Wakil bupati tidak mengawal, enggak benar juga. Kawal. Eksekusi. Jangan semua keluar kebijakan. Setelah keluar titah bupati, maka wakil bupati dan sekda harus eksekusi.

Mungkin Anda bisa menjelaskan mengapa inovasi itu penting?

Karena dengan inovasi kita bisa mempercepat sesuatu yang tadinya lambat, dan bisa menghadirkan sesuatu yang tadinya enggak ada menjadi ada. Itulah kita harus berinovasi. Sekarang kita berada di zaman revolusi 4.0. Negara sudah menyediakan semua perangkat itu, tiggal kita gunakan. Sekarang era digital, pemerintahan juga harus era digital, harus ada inovasi. Kalau kita ambil kesimpulan, inovasi itu hasil karya orang penasaran dan orang berani.

Tadi Anda mengatakan pejabat-pejabat Aceh Utara tak mau keluar dari zona aman dan nyaman, sibuk dengan rutinitas. Artinya, seharusnya mereka keluar dari zona itu, mengapa?

(Karena) kalau kita ingin maju, harus bisa memastikan dan memberanikan diri keluar dari zona aman dan nyaman. Sepanjang kita tidak berani keluar dari zona aman dan nyaman, kemajuan kita akan melambat.

Itu Anda maksudkan kepada bupati sampai kepala dinas?  

Semua kepala dinas itu, hari ini berada pada posisi nyaman dan aman. Dan kita berharap mereka berani keluar dari zona aman dan nyaman, kalau kita ingin melihat Aceh Utara lebih cepat maju. Karena kenapa? Kita tidak mau Aceh Utara itu sekadar baik antarkabupaten dalam Provinsi Aceh, tapi kita harus menjadi kabupaten terbaik di Indonesia. Terbaik dalam melahirkan beberapa inovasi, terbaik dalam memberikan pelayanan publik, terbaik dalam pendidikan, terbaik dalam kesehatan, terbaik dalam belanja modal.

Kita ingin terbaik di antara kabupaten lain di Indonesia, bukan sekadar di Aceh. Maka kita harus melakukan lompatan-lompatan, dan bupati harus memimpin sendiri lompatan-lompatan itu.

Menurut Anda lihat, apakah sudah dimulai terobosan-terobosan itu, atau belum sama sekali?

Ada, tapi kita masih sangat lambat. Kita baru memulai A, orang lain sudah memulai C. Bahkan, di Pulai Jawa sudah pada E, misalnya. Kita tertinggal jauh. Kita baru memulai, orang sudah menghasilkan.

Contohnya?

Misalnya, kita ingin inovasi tentang PAD dengan sistem online. Kita belum memulai, kota Medan sudah lama sekali memulainya. Begitu juga di bidang perencanaan, kita baru mengatakan e-Planning, dan sampai sekarang belum sempurna, orang sudah capek melakukan e-Planning. Orang sudah ada e-Controlling, kita enggak ada. Jadi, kita selalu tertinggal dari semua sisi.

Kita berharap Pak Bupati bisa memimpin kita melompati kabupaten-kota di Aceh, dan bahkan bisa bersaing di tingkat nasional. Sebagaimana kami di Komisi V, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan, tolong hadirkan proses pembelajaran yang berkelas dunia di Aceh Utara. Memang ketika kita bicara itu, orang senyum-senyum, misalnya, orang menganggap ini impossible. Tapi paling tidak kita punya tekad. Apakah itu sesuatu yang tidak mungkin? Mungkin!

Kita juga hebat, banyak guru-guru kita lulusan luar negeri. Lulusan universitas terbaik. Cuma hari ini enggak diberikan kesempatan agar mereka melakukan explore dirinya. Proses belajar kita masih monoton, dan ada papan tulis bolong. Begitu juga kebersihan, jangan sampai sampah menumpuk di sekolah. Ruangan sekolah harus nyaman, sejuk. Lingkungan sekolah itu harus ada pohon-pohon. Selain itu, ruangan kelas harus punya listrik, karena perangkat teknologi terhubung dengan listrik. Kita ingin  siswa bisa belajar dengan nyaman, dan juga bisa mengembangkan dirinya, memecahkan masalah-masalah. Ini yang kita minta pada dinas pendidikan.

Begitu juga rumah sakit, kita minta jangan sampai (masyarakat membutuhkan pelayanan) antre terlalu panjang. Pisahkan (pasien) penyakit menular dengan penyakit tidak menular. Orang berobat ke rumah sakit, jangan sampai datang ke rumah sakit malah dapat penyakit.  

Kita juga minta dokter spesialis masuk Sabtu-Minggu. Pertama memang mereka keberatan. Kita sampaikan, kita tidak minta dokter spesialis (yang jumlahnya) satu, dua, tiga orang, kita minta dokter spesialis yang di atas lima orang, bagi mereka shift Sabtu-Minggu. Misalnya, penyakit dalam kita punya delapan dokter spesialis, dokter spesialis anak ada enam. Yang penting ada iktikad kita untuk memulai perubahan, dan mereka (RSUD) menyatakan menyanggupi itu tahun 2020. Dan ini juga inovasi pelayanan publik sebetulnya.

Artinya, hari ini kita jangan hanya memberikan yang baik, tapi yang terbaik yang kita miliki harus kita berikan kepada masyarakat Aceh Utara. 

Baik, kita beralih soal perekonomian. Bagaimana Anda melihat potensi ekonomi dari dunia digital untuk memajukan Aceh Utara?

Aceh Utara harus punya daya tangkap potensi ekonomi dari dunia digital. Kita harus mengambil peluang-peluang peningkatan ekonomi itu di bidang digital. Kita bisa berjualan tanpa perlu punya toko, tanpa punya pabrik, tanpa punya produk, itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita punya produk.

Misalnya, bagaimana kita mengajarkan generasi muda itu membuat konten, dia bisa menjadi Youtuber, berbagai macam. Kita datangkan ahli dari luar negeri, ajarkan mereka. Putra putri terbaik Aceh Utara nantinya kita kirim ke Silicon Valley di Fransisco, pusat digital dunia, pusat Google, Facebook, WhatsApp, kantor pusatnya semua di sana. Kalau kita mau cepat belajar agar mereka pulang kemari lebih cepat, belajarnya harus dengan orangnya langsung pada tempatnya.

Hari ini ribuan putra putri terbaik Indonesia yang magang di Silicon Valley. Pertanyaannya, berapa orang dari Aceh Utara? Enggak ada. Enggak ada yang kita kirim ke Silicon Valley, karena kita tidak mampu.

Kita berharap ke depan ada Gedung ‘Aceh Utara Digital Valley’. Karena hari ini Telkom sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dia buat misalnya Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley, Makasar Digital Valley. Lalu, dalam waktu dekat akan ada Medan Digital Valley. Di Aceh belum ada, kita harus ambil peluang itu.

Misalnya, kita punya Gedung DPRK ini, dimodifikasi, kerja sama dengan Telkom, kita minta mereka untuk mendidik putra putri terbaik Aceh Utara, bagaimana mereka belajar membuat startup. Peluang ini harus kita ambil, jangan sampai nanti lembu punya orang Aceh Utara, yang beli orang Aceh Utara, tapi kirim uangnya kepada orang Jakarta karena mereka punya aplikasi. Karena kita enggak tahu berapa lama lagi orang akan sanggup datang ke gelanggang. Kita tidak punya keyakinan orang akan menuju gelanggang lembu sampai abadi, kita enggak bisa pastikan itu. Dunia terus berubah, orang beli lembu, kambing, ayam, nantinya bisa di aplikasi.

Kita punya lembu, kambing, semuanya, kenapa enggak kita jadikan itu peluang. Biarkan putra putri Aceh Utara yang melahirkan itu. Dari Aceh Utara akan kita perkenalkan aplikasi itu ke seluruh Indonesia. Apakah itu enggak mungkin? Mungkin! Semua kita punya. Di mana mereka kita ajarkan? Di Gedung ‘Aceh Utara Digital Valley’ itu.[](nsy)

Lihat pula: Ada Apa Dengan PAD Aceh Utara?

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.