21 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


[Wawancara] Pon Cek: Kinerja Pemkot Lhokseumawe Lemah

...

  • SIRAJUL MUNIR
  • 14 December 2017 11:20 WIB

Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe T. Sofianus (Pon Cek). @portalsatu.com/istimewa
Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe T. Sofianus (Pon Cek). @portalsatu.com/istimewa

LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus akrab disapa Pon Cek mengakui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lhokseumawe masih minim. Kondisi ini, menurut Pon Cek, karena kinerja pemerintah setempat lemah.

“Artinya, persoalan aparatur yang tidak mampu menerapkan produk-produk qanun, ini yang jadi masalah. Kalau aparaturnya mampu bekerja maksimal, PAD pasti meningkat,” ujar Pon Cek menjawab portalsatu.com di Lhokseumawe, Minggu, 10 Desember 2017, sore.

Berikut selengkapnya wawancara portalsatu.com dengan Pon Cek:

Kontribusi PAD terhadap total realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe dalam lima tahun terakhir masih di bawah tujuh persen. Menurut Anda, apakah kondisi ini sehat atau normal bagi keuangan Pemkot Lhokseumawe, atau sebaliknya?

PAD kita memang kurang. Sampai saat ini Pemko belum mampu membangkitkan sektor potensial untuk mendongkrak PAD. Efek defisit (kekurangan anggaran) 2016 lalu membuat pembangunan terhambat  dan kali ini  pemerintah jera. Walau penyebab defisit, kita semua tahu tidak serta merta kesalahan Pemko dan kurangnya PAD, namun juga efek kebijakan pusat yang tiba-tiba memangkas DAK, mengurangi DAU serta ada beberapa faktor lainnya.

Perlu diketahui, minimnya PAD yang tidak mampu mengimbangi belanja daerah, tidak hanya terjadi di Lhokseumawe, daerah lain juga mengalami hal sama. Malah, daerah lain banyak yang lebih kecil dari kita.

Kemudian, selain terkuras untuk belanja aparatur, realisasi anggaran daerah juga banyak bersifat politis dan kurang tepat. Kita semua ketahui, tahun 2016 dan tahun ini adalah tahun politik.

Pada belanja aparatur, pemahamannya tidak hanya PNS, namun juga banyaknya Tenaga Harian Lepas dan tenaga kontrak. Masalahnya lagi, banyak juga yang tidak terbiayai, karena tidak cukup anggaran.

Selama periode 2012-2016, beberapa tahun di antaranya sumbangan PAD terhadap total realisasi pendapatan hanya meningkat sekitar 1 persen. Artinya, kinerja peningkatan PAD terkesan stagnan. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?

Seharusnya, PAD meningkat, tidak ada istilah menurun, kalaupun ada paling bertahan. Masalahnya kembali kepada tingkat upaya pemerintah yang lemah. DPRK sudah melahirkan banyak qanun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tapi  realisasi kurang.

Artinya, persoalan aparatur yang tidak mampu menerapkan produk-produk qanun, ini yang jadi masalah. Kalau aparaturnya mampu bekerja maksimal, PAD pasti meningkat.

Dewan sangat serius memahami persoalan pendapatan, contohnya  pada 2014 kita berlakukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), nilainya  dianggap paling mahal se-Indonesia.

Lhokseumawe dinilai memiliki potensi besar di sektor jasa. Kota yang berada di bibir Selat Malaka ini juga menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang seharusnya digali dengan maksimal untuk meningkatkan PAD. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Lhokseumawe?

Kita punya area pantai yang luas, area tambak di empat kecamatan dan kanal Cunda yang bisa dijadikan lahan pengembangan perikanan. Sektor wisata bahari kita juga potensial untuk menambah PAD. Hanya saja kembali ke persoalan dasar, aparatur tidak mampu mengelola itu dengan baik. Lihat saja setiap akhir pekan, Pantai Ujong Blang selalu disesaki warga yang berlibur. Tidak hanya warga lokal, dari Takengon, Bireuen, Bener Meriah juga selalu ke Ujong Blang.

Jadi, sekarang, jangankan untuk dikembangkan, lahan yang sudah ada saja tidak terkelola dengan baik. Saran saya, tahun depan adalah tahun refleksi, saatnya aparatur harus dijadikan motor penggerak perekonomian masyarakat, cerdas dalam memahami persoalan dan mau bekerja dalam kondisi sulit. Jangan seperti aparatur yang mendapat karena unsur politis. 

Menurut Anda, dengan banyaknya potensi daerah, idealnya berapa besar kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Kota Lhokseumawe: 10 persen, 20 persen, atau?

Saya melihat persoalan itu bukan dari hitungan angka, walau semakin banyak PAD, pembangunan daerah juga semakin baik. Masalahnya adalah, bagaimana upaya aparatur agar mampu mengimbangi  pendapatan dengan belanja.

Apakah DPRK Lhokseumawe sudah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mengawasi dan mendorong kinerja Pemkot untuk meningkatkan PAD? Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan DPRK terkait persoalan tersebut?

Alhamdulillah, secara umum dewan sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, walau saya sendiri menilai masih ada kekurangan.

Sejak tahun 2003, dewan sudah banyak mengesahkan Qanun-Qanun untuk meningkatkan PAD, seperti Qanun Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha, Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Qanun Retribusi Izin Gangguan, Qanun PHTB, pajak hotel, restoran, parkir, retribusi pasar, pajak mineral bukan logam, pajak hiburan dan banyak lainnya.[]

Nama                     : T. Sofianus

Tempat/Tgl. Lahir     : Cunda, 8 Oktober 1973

Alamat                    : Kutablang, Lhokseumawe
 

Riwayat organisasi

- Ketua Yayasan Putra Nanggroe Tahun 2001- sekarang

- Ketua Partai Demokrat Kota Lhokseumawe, 2003-2012

- Wakil Ketua KNPI Kota Lhokseumawe, 2006

- Ketua Harian Kwarcab Pramuka Lhokseumawe, 2008- sekarang

- Ketua Tim Pemenangan SBY–Budiono, Pilpres 2009

- Pengurus Dekopinda Kota Lhokseumawe, 2010- sekarang

- Ketua IMDI Kota Lhokseumawe, 2011-sekarang

- Ketua Dewan Pembina Intergrity Pemuda Lhokseumawe, 2011-sekarang

- Ketua Dewan Penasihat KNPD Kota Lhokseumawe, 2011-sekarang

- Ketua Balitbang KONI Kota Lhokseumawe, 2011-sekarang

- Ketua Majelis Partai Cabang DPC. PD Kota Lhokseumawe, 2012-sekarang

- Ketua Pembina IKTA Aceh Tamiang, 2013

Riwayat pekerjaan

- Anggota DPRK Lhokseumawe F-Partai Demokrat, 2004-2009

(Pernah menjabat Ketua Komisi C Bidang Pembangunan & Ketua Komisi B Bidang Keuangan)

- Anggota DPRK Lhokseumawe F-Partai Demokrat, 2012- 2014

(Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan & Ketua Fraksi Partai Demokrat)

- Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe - Partai Demokrat, 2014-sekarang.

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.