19 January 2021

Kabar Aceh Untuk Dunia


YARA Surati Presiden Minta Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPR

...

  • portalsatu.com
  • 23 November 2020 17:49 WIB

Ketua YARA, Safaruddin [Foto: CakraDunia]
Ketua YARA, Safaruddin [Foto: CakraDunia]

Jika dihubungkan dengan pemilihan pemimpin dalam sistem Islam juga tidak dilakukan secara langsung, tapi melalui sebuah Majelis Umat yang dibentuk untuk memilih calon khalifah/pemimpin.

BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Presiden Republik Indonesia agar menetapkan payung hukum untuk pemilihan Kepala Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar kembali dipilih melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Provinsi Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua YARA, Safaruddin, Senin, 23 November 2020, dalam surat usulannya kepada Presiden yang tembusannya turut dikirim kepada Ketua DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Menkopolhukam dan Menteri Sekretaris Negara.

Safaruddin menjelaskan, usulan itu disampaikan setelah melakukan kajian yang mendalam terhadap pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

”Pengertian demokratis ini yang jika dilihat dari latar belakang perumusannya, juga sesuai dengan ketentuan pasal 18B UUD 1945, frasa secara demokrasi dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan pilihan bahwa pemilihan dapat dilakukan secara lansung oleh rakyat dan dapat pula secara tidak langsung oleh DPRD, dimana dalam sila ke 4 Pancasila juga telah di sebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” jelasnya.

Safaruddin menambahkan, Aceh sebagai salah satu provinsi dengan hak istimewa dan otonomi khusus. Satu keistimewaan Aceh adalah dalam menerapkan hukum Syariat Islam, yang jika dihubungkan dengan pemilihan pemimpin dalam sistem Islam juga tidak dilakukan secara langsung, tapi melalui sebuah Majelis Umat yang dibentuk untuk memilih calon khalifah/pemimpin, yang dalam sistem konstitusi negara diasosiasikan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI agar menetapkan payung hukum untuk pemilihan kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota agar dipilih melalui lembaga DPRA, DPRK,” pungkasnya.[rilis]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2021 All Rights Reserved.