21 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


YLBHI-LBH Banda Aceh: Kemenkumham RI Harus Segera Investigasi Permasalahan Lapas di Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 03 June 2019 17:30 WIB

Syahrul, Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh. Foto istimewa
Syahrul, Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh. Foto istimewa

BANDA ACEH - Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Syahrul, S.H., M.H., mengatakan Lapas di Aceh kembali bermasalah. Kini giliran Rutan kelas II B Sigli yang terbakar akibat warga binaan mengamuk. Akibat dari kejadian ini beberapa fasilitas Rutan menjadi rusak. 

"Beberapa tahun terkahir kerap terjadinya kebakaran dan pengrusakan lainnya pada sejumlah Lapas di Aceh. Pada tahun 2017 tepatnya pada Januari juga terjadi kerusuhan di Kapas kelas II A Lambaro, Aceh Besar. Hal serupa kembali terjadi pada Janauri 2018, dan yang lebih parahnya kejadian pada Januari 2018 ditemukannya sejumlah paket narkoba juga tanaman ganja di dalam Lapas, bahkan kemudian petugas pemeriksaan menemukan sejumlah handphone dan laptop milik warga binaan pada Lapas tersebut," ujar Syahrul dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Senin, 3 Juni 2019, sore.

Pada November 2018, lanjut Syahrul, Lapas kelas II A Lambaro kembali terjadi kerusuhan. Kejadian ini berujung kaburnya 113 narapidana walaupun kemudian beberapa di antaranya berhasil kembali ditangkap. "Karena tidak ada penjelasan yang kongkret terkait dengan hasil pemeriksaan dari pihak yang berwewenang maka banyak masyarakat yang berasumsi dan menduga bahwa kejadian ini adalah upaya untuk meloloskan pelarian salah satu bandar narkoba," kata Syahrul.

Pada tahun 2016, kata Syahrul, juga terjadi kebakaran di Lapas Kuala Simpang, Aceh Tamiang, akibat napi mengamuk. Tahun 2014 kejadian serupa juga terjadi di Lhokseumawe.

“Atas (sejumlah) kejadian ini kami menduga bahwa ada manajemen yang rusak yang dibangun dan dijalankan pada Lapas-Lapas di Aceh. Selain itu juga kita menduga bahwa kejadian ini terjadi akibat ada kesenjangan sosial antarwarga binaan serta pelanggaran hak warga binaan yang kemudian berakibat pada amarah, lalu mereka bersatu atas haknya yang tidak dipenui untuk melawan. Saya yakin jika pembinaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dipahami dengan benar dan dilaksanakan dengan bagus oleh setiap kepala Lapas, pasti kejadian ini tidak akan terjadi," ujarnya.

Dia juga menduga bahwa beberapa kejadian pada Lapas di Aceh adalah "sandiwara untuk meloloskan pelarian bandar-bandar narkoba". "Ini diduga keras adalah skenario. Kementerian Hukum dan HAM harus segera turun tangan langsung untuk memastikan kebenaran terhadap permasalahan-permasalahan pada Lapas di Aceh," ungkap Syahrul.

Jika ditanya siapa yang bertanggung jawab, kata Syahrul, maka yang memiliki peran besar untuk bertanggung jawab atas kejadian kejadian ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kemeterian jangan percaya langsung kepada Kanwil Hukum dan Ham Aceh terkait dengan kejadian ini, apalagi terhadap laporan kepala Lapas. Pusat harus langsung mengambil peran untuk mecari kebenaran".

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus segara membentuk tim investigasi secara menyeluruh terhadap Lapas-Lapas yang ada di Aceh akibat kejadian-kejadian yang belakangan ini kerap terjadi pada Lapas-Lapas di Aceh. Kalau nanti terdapat kesalahan yang memang terletak pada kesalahan petugas, maka pihak kementerian jangan sungkan-sungkan mengambil tindakan. Tindakan ini tidak hanya pada petugas semata tetapi kepada kepala Lapas yang bersangkutan, kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Aceh akibat kelalaiannya. Dan yang paling penting tidak hanya tindakan sanksi tegas, tetapi publikasi hasil tindakan dan hasil investigasi juga harus dilakukan agar masyarakat tidak berasumsi macam-macam," tegas Syahrul.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.