24 January 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Abusyiek dan Hilangnya Negara (Bagian 1)

  • PORTALSATU
  • 01 January 2017 15:10 WIB

Kantor DKPP RI @waspada
Kantor DKPP RI @waspada

Oleh Firdaus

Siang itu, 29 Desember 2016, saya menemui Teungku Akmal Abzal di sebuah kedai kopi di kawasan Batoh, Banda Aceh. 
Mantan Komisoner Komisi Independen Pemilihan (KIP) itu mengenakan kemeja, celana bahan, sepatu kulit, dan kopiah beludru.

Kami berdiskusi panjang-lebar siang itu. Topiknya: tentang makna meneliti syarat calon untuk pasangan calon dan subtansi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 123/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 124/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 127/DKPP-PKE-V/2016.

“Meneliti ya sampai kepada keabsahan,” kata dia.

Orang-orang lalu-lalang di sekitar kami. Obrolan terus mengalir. Lalu, dengan nada bicara yang meledak-ledak ia melanjutkan, “Bahasa ijazah Abusyik sudah tuntas di media, saya sendiri terkejut. Mengapa DKPP bisa mengatakan hal itu? DKPP hanya berhak mengatakan, misalnya, atas kasus ijazah Abusyik, DKPP memberikan peringatan keras kepada Panwaslih. Itu seharusnya bahasa yang dipakai. Apakah kemudian media juga punya peran untuk menggiring opini itu? Itu pertanyaannya. Sebab, saya yakin, itu bukan bahasa Prof Jimly. Yang seharusnya diekspose justru: peringatan keras yang diterima Panwaslih Kabupaten Pidie.”

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. adalah Ketua DKPP RI.

Kepada saya Teungku Akmal Abzal juga menuturkan, ia mengikuti perkembangan isu tentang keabsahan dokumen administrasi salah satu calon bupati Pidie jalur perseorangan, Roni Ahmad alias Abusyiek, sejak isu tersebut bergulir ke tengah-tengah publik hingga adanya putusan DKPP terhadap dugaan pelanggaran kode etik KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie. DKPP mengabulkan sebagian pengaduan tersebut. Dua komisioner Panwaslih Kabupaten Pidie dikenai sanksi peringatan. Dan tiga lainnya dikenai sanksi peringatan keras. Penyebabnya, Panwaslih Kabupaten Pidie tidak professional dalam menangani dugaan Pidana Pilkada yang dilakukan oleh Roni Ahmad, sehingga saat pelimpahan kasus kepada pihak kepolisian, pihak kepolisian justru mengembalikan hasil pleno tersebut pada Panwaslih. Apa pun itu, tampak jelas bahwa kasus tersebut tak ingin disentuh oleh “negara”. Ada pembiaran di sana.

Teungku Akmal Abzal lagi-lagi memberikan pandangannya terhadap pemberitaan di sebuah suratkabar lokal yang mencoba menggiring opini publik, bahwa ijazah Roni Ahmad alias Abusyiek telah sah secara hukum.

“Yang berhak mengklaim ijazah sah atau tidak itu bukan DKPP tapi pengadilan. DKPP tidak masuk ke materi sengketa. Ia hanya pada unsur pelanggaran etik, apakah si Panwas dan KIP sudah menjalankan tugas mereka  sesuai dengan  etika penyelenggara,” kata dia, melanjutkan.

Usai bertemu dengan Teungku Akmal, saya bertemu dengan Zainal Abidin, salah seorang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Pidie dan Panwaslih Kabupaten Pidie.
Selain Zainal Abidin, ada tiga TPD lainnya yang menangani perkara tersebut, yakni Dr. Muklir (Bawaslu Provinsi Aceh), Roby Syahputra (KIP Provinsi Aceh), dan Ria Fitri (Akademisi). 

Kami bertemu di sebuah kedai minum di kawasan Lampineung, Banda Aceh.

Akademisi Universitas Syiah Kuala, yang juga mantan Komisioner KIP Aceh itu, tampak menahan diri untuk bicara dengan gamblang. Hal itu kontras dengan performanya saat ia bertanya dan memberikan argumen di dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh baik pada Teradu maupun pada Pengadu. 

“Itu salah itu. Itu kerja media!” ujar Zainal Abidin, saat ditanyai tentang pemberitaan di salah satu suratkabar di Aceh, yang menggiring opini publik bahwa DKPP RI telah menyatakan ijazah Roni Ahmad alias Abusyiek telah sah secara hukum. “Prof Jimly tidak seperti itu. DKPP tidak berwenang terhadap hal itu. DKPP hanya soal etika saja.”

Zainal Abidin melanjutkan, jika keputusan DKPP tidak benar, “saya di dalam merasa tidak nyaman. Artinya, itu juga akan berpengaruh terhadap integritas saya”.

Tugas TPD, ujarnya, hanya memberikan rekomendasi. Sementara yang memutuskan, adalah anggota DKPP RI.
“Saya tetap sesuai aturan. Saya berpegang pada itu. Pelanggarannya (pada dokumen administrasi Abusyiek) sudah nampak sekali,” tuturnya lagi, agak tertahan-tahan. “Yang namanya penelitian, kita seharusnya tahu ini ada sesuatu yang tidak beres. Penelitian satu paket dengan keabsahan. Bukan kita teliti dalam alam kosong. Tapi punya dasar. Jika dokumen-dokumen tidak sesuai dengan ketentuan norma hukum, ya kita cancel. Meneliti kan ujungnya keabsahan. Bahasa itu (meneliti untuk keabsahan) sudah menjadi sebuah konvensi.”

Malam mulai turun. Sebentar lagi azan magrib akan berkumandang.
Saya mencoba menahan Zainal Abidin untuk pulang. 
“Pasca-pembacaan putusan DKPP, Panwaslih Pidie sudah mengetahui tentang indikasi awal terhadap keabsahan ijazah Abusyik, tapi mengapa tidak ditindaklajuti,” katanya lagi.
Saya masih menahannya untuk pulang dengan tidak berhenti menggali informasi. 
“Memiliki NIK lebih dari satu, itu masuk ke dalam pemalsuan dokumen,” kata dia, di akhir pertemuan kami, “Dia (Panwaslih Kabupaten Pidie) dan (Panwaslih Provinsi Aceh) sudah tahu tentang dugaan tidak sahnya ijazah Abusyiek dan kepemilikan KTP dan KK yang lebih dari satu. Cuma mereka (Panwaslih Kabupaten Pidie) dan (Panwaslih Provinsi Aceh) tidak mau masuk.” []

Penulis adalah Pengadu dengan nomor Perkara: 124/DKPP-PKE-V/2016 dan 127/DKPP-PKE-V/2016. Seluruh isi di dalam tulisan ini, menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
(Bersambung ke Bagian II).

Editor: IHAN NURDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2015. All Rights Reserved.