24 February 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Abusyiek dan Hilangnya Negara (Bagian III)

...

  • PORTALSATU
  • 05 January 2017 15:15 WIB

Oleh: Firdaus

Pemilihan umum (pemilu), sebagai salah satu sub-sistem dari demokrasi, menjadi satu ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politik guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Sebaliknya, masing-masing kita juga memiliki hak politik, yang dijamin oleh konstitusi, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Semua hal yang telah disinggung pada paragraf di atas tak bisa pula dilakukan sekenanya. Kesemuanya saling terikat dengan peraturan-perundang-undangan. Seorang warga negara baru memiliki hak pilih setelah berumur 17 tahun, misalnya. Di lain pihak, ada begitu banyak syarat lainnya yang diatur baik dalam qanun maupun PKPU sebagai sebuah “pagar” tatkala seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bahkan, pada sisi yang lain, negara ikut membentuk satu kesatuan—Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu—sebagai penyelenggara Pemilu (di Aceh ada KIP, Panwaslih, dan Bawaslu). 

Adalah benar kiranya kita mesti mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam memposisikan diri pada kelindan isu dokumen administrasi pencalonan M. Sufi— yang kini telah berubah namanya untuk kesekian kalinya menjadi Roni Ahmad. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bagaimana pula, nampak pada permukaan, ternyata ada keterlibatan dan campur tangan penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, politisi di pusat, birokrat lokal, dan sejumlah oligart yang tengah menanamkan kepentingannya, di dalam perkara ini? Bukankah itu merupakan satu indikasi adanya kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan massif? 

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai serta norma-norma hukum agar terciptanya satu proses demokrasi yang sehat dan jujur tanpa kekerasan baik fisik maupun verbal, adalah satu kewajiban bagi semua warga negara—bukan hanya penyelenggara pemilu—dalam melakukan pengawalan terhadap setiap tahapan pilkada 2017 ini, agar ianya berjalan pada jalur yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak menyimpang, apalagi menjadi sebuah lelucon yang dipertontonkan pada masyarakat. Sebab, sudah sepuluh tahun lebih Aceh memasuki babak perdamaian, hal-hal yang seperti itu merupakan langkah mundur bagi perkembangan demokrasi di Aceh, dan Pidie khususnya. Telah pula menjadi preseden yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Aceh, dan Pidie khususnya.

Demokrasi, tentu saja, tidak bisa ditopang dengan kebohongan dan sandiwara, dalam waktu yang lama.
Kita tentu masih ingat kasus yang menimpa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Terlepas dari motif politik apapun, selembar KK menjeratnya ke meja hijau. Samad dianggap memasukkan nama Feriyani Lim, seorang wanita warga Pontianak, Kalimantan Barat, ke dalam kartu keluarganya yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Apa yang dilakukan Abraham Samad bisa dikatakan hanya pada permukaan. Irisan yang kecil. Bukan satu “tumpok dokumen”. Lebih jauh lagi, Abraham Samad adalah pejabat negara di level nasional, bukan “kelas”/ “level” calon bupati/wali kota yang namanya sama sekali tidak dikenal oleh seorang PNS di kantor dinas peternakan dan kesehatan di Kabupaten Pidie sekalipun, namun tetap saja ditetapkan sebagai tersangka.

Mungkin, atas pertimbangan tidak terganggunya pilkada serentak ini, atas pertimbangan terciptanya kestabilan keamanan, masyarakat Pidie terpaksa berhadapan dengan satu lelucon yang tak tertolong seperti sekarang ini.
Di kedai-kedai minum, sesekali saya mendengar bahwa memang ada pihak-pihak yang ingin melemahkan Partai Aceh. Dengan cara apapun, Partai Aceh mesti dibabat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Aceh. Salah satu caranya adalah dengan memainkan politik lama, yakni politik pecah-belah. 

Kita, secara alamiah, dihadapkan pada satu mimpi yang praktis. Kita termakan begitu banyak propaganda. Benar, DPW Partai Aceh Pidie belum bisa membahasakan capaian pembangunan dengan kata-kata yang canggih melalui media massa, bahwa, untuk lima tahun ini, jalan setapak menuju ladang saudara-saudara sekalian telah teraspal. DPW Partai Aceh Pidie belum bisa membahasakan dengan kata-kata yang mengharu-biru melalui media massa, bahwa, untuk lima tahun ini, sudah ada sekian WC umum di masing-masing kampung saudara-saudara; bahwa lampu-lampu jalan di Tijue telah nyala di malam hari; bahwa ada sekian beasiswa, bahwa sekian bantuan untuk anak yatim, bahwa sekian rumah duafa per tahun, bahwa ini pembangunan rumah sakit, bahwa ini master plan dan sokongan lainnya untuk penegerian Unigha.

DPW Partai Aceh Pidie belum bisa membahasakan dengan kata-kata yang akrobatik di media, bahwa, memperluas masjid Al-Falah Sigli, tujuannya, agar mobil-mobil L-300 mau singgah di sana dan para penyumbang bisa membelanjakan uang mereka. Bahwa kemudian ada waduk yang diharapkan bisa membuat para petani bisa nyanyak tidur di malam hari, sebab ketika pagi datang mereka bisa cuci-muki lalu pergi ke sawah tanpa ada lagi masalah dengan sawah yang kering. 
Dan, oleh mereka yang dianggap ini-itu di DPRK Pidie-lah, utang Kabupaten Pidie bisa tertutupi. 

Bahwa ada aral yang melintang saat kerja-kerja tersebut dilakukan. Tapi, mereka tidak mengeluh atau mencari kambing hitam. Atas kurang cermatnya kerja birokrat (PNS) di dinas-dinas tertentu pun, mereka yang kemudian pasang badan tatkala kritikan dan cemooh dari masyarakat datang. 

Benar bahwa kita belum sepenuhnya sejahtera, namun kita sudah/sedang membangun infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan ke depan.

Bahwa mereka kemudian belum mampu membahasakan melalui media massa dengan bahasa yang patriotik, qanun kewenangan adalah ibu dari kesejahteraan. Qanun kewenangan adalah pagar bagi tetek-bengek yang lainnya. Aceh, Bung dan Nona-Nona, adalah taman, yang apabila tanpa ada qanun kewenangan, “tanaman-tanaman” yang ditanam di dalamnya akan menjadi percuma karena akan dimakan sapi dan burung unta. Memagari taman (kepentingan kolektif masyarakat Aceh) bukan dengan slogan-slogan yang abstrak (lutung, lintah, dan ubur-ubur, misalnya) atau dengan kartu-kartu bergambar Doraemon atau Pokemon, melainkan dengan kendaraan politik yang menjadi anak yang sah yang lahir dari rahim perdamaian Aceh-RI. 

Utopis memang, kita berharap pada yang baru atau terciptanya satu kondisi yang baru. Lalu, tatkala waktu berlalu, kita menemukan kenyataan bahwa yang baru ternyata jauh lebih menyayat hati dan memilukan dari yang sebelumnya. Mari membangun Aceh dengan akal sehat, realistis, dan menghargai sebuah proses. []

Tamat.

Penulis adalah Pengadu dengan nomor Perkara: 124/DKPP-PKE-V/2016 dan 127/DKPP-PKE-V/2016. Seluruh isi di dalam tulisan ini, menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Tulisan sebelumnya

Abusyiek dan Hilangnya Negara (bagian II)

Editor: IHAN NURDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2015 - 2017 All Rights Reserved.