29 September 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Aceh Troe dan Kerentanan Rumah Tangga Petani

...

  • portalsatu.com
  • 26 July 2017 18:00 WIB

Ilustrasi petani Blang Dalam
Ilustrasi petani Blang Dalam

Zulkifli Ak, SP, M.Sc.*

SALAH satu misi dalam Pemerintah Aceh saat ini, adalah Acèh Troë (Aceh kenyang), yaitu  Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri. Salah satu programnya adalah peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan.

Saat ini, tingkat produktivitas pertanian Aceh khususnya produksi gabah masih rendah, padahal persentase tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 44,09% dari 1.931.823 tenaga kerja di Aceh. Rendahnya produksi gabah Aceh disebabkan oleh luasnya lahan yang masih belum teraliri irigasi (47% dari 324.118 Ha lahan sawah) sehingga masih berstatus tadah hujan.

Di sisi lain, perubahan cuaca yang ekstrim sering terjadi. Sebagian besar wilayah di Provinsi Aceh dilanda kekeringan. kemarau semakin sering terjadi dengan waktu yang lama. Saat ini, sebagian sawah kekeringan. Diperkirakan, sekitar 4.000 hektare gagal panen. Kondisi ini diprediksi berlangsung hingga awal September 2017. Kekeringan dipicu oleh fenomena El Nino yang merupakan salah satu dampak dari perubahan iklm  akibat minimnya curah hujan.

Kerentanan Rumah tangga Tani

Perubahan iklim menciptakan kerentanan secara biofisik dan sosial. Kondisi suatu ekosistem yang mempunyai kerentanan yang tinggi, seperti jenis tanah, jenis topografi dan tutupan lahan tertentu akan menjadi semakin rentan dengan adanya perubahan iklim. Kerentanan sosial yang terjadi, salah satunya, kerentanan ekonomi yang dialami petani yang berpengaruh pada kesejahteraannya.

Kerentanan ekonomi adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya. Beberapa indikator kerentanan ekonomi, yaitu: 1) Persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian yang rentan akan perubahan iklim. 2) Masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja. 3) persentase rumah tangga miskin

Data  Badan pusat Statistik (BPS) tahun 2016, menunjukkan  angka kemiskinan Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari jumlah penduduk.  Dan dari data ini petani yang ada di Gampong-Gampong, memberi kontribusi  masyarakat miskin yang terbanyak di Indonesia.

Selama periode 2003-2013, sebanyak 5,1 juta rumah tangga tani  meninggalkan lahan mereka dan sebagian besar melakukan urbanisasi dan menjadi masyarakat miskin kota. Sedangkan tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian sebanyak 1,8 juta (BPS Agustus 2016).

Oleh karena itu, berbagai skenario dipersiapkan untuk menghadapi berbagai dampak negatif dari perubahan iklim sehingga ketahanan nafkah rumah tangga tani terus meningkat, dan mampu beradaptasi.

Salah satu penanganan masalah tersebut adalah mengupayakan kerentanan rumah tangga tani terhadap kondisi iklim dikurangi. Rumah tangga tani harus dikondisikan menjadi lebih tahan, tangguh, lentur (resiliensi) untuk menghadapi perubahan iklim.

Resiliensi adalah kapasitas untuk menghadapi perubahan dan terus berkembang. Mengenai bertahan terhadap goncangan dan gangguan seperti perubahan iklim atau krisis ekonomi.

Folke menjabarkan bahwa resiliensi memiliki 3 fitur yaitu keteguhan (persistence), kemampuan adaptasi, dan kemampuan transformasi yang masing-masing berinteraksi dari skala lokal sampai global. Resiliensi terlihat pada bagaimana masyarakat mampu dan adaptif untuk menghindari balikan (tipping) dari ambang kritis menuju situasi yang diharapkan, di satu sisi, sebaliknya ketika terjadi pergeseran menuju keadaan yang tidak diinginkan dan tidak dapat diubah, resiliensi terlihat pada bagaimana sistem sosial-ekologi mentransformasi atau menyesuaikan dengan kondisi baru tersebut dengan berbagai kebijakan dan tindakan.

Kebijakan

Undang undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 6 Agustus 2013, Dalam UU ini mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) yang meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ironisnya, sampai saat ini, UU PPP, aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) maupun Qanun untuk Aceh, tak juga kunjung rampung disusun pemerintah. Selain itu, UU PA (Undang-undang Pokok Agraria) No. 5/1960, pelaksanaannya tidak terwujud sampai hari, sementara konflik agraria sudah merebak di berbagai kawasan.

Keterjangakauan Akses Modal dan Pasar

Fluktuasi harga dan panjangnya rantai pasar merupakan masalah utama bagi petani. Lemahnya posisi tawar petani pada umumnya disebabkan para petani kurang mendapatkan akses pasar dan informasi pasar. Petani kesulitan menjual hasil komoditasnya karena tidak mempunyai jalur pemasaran sendiri.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan usaha tani dengan pola agroforestri, yaitu mengkombinasikan tanaman semusim dengan pepohonan, baik pohon buah-buahan maupun kayu-kayuan. Pengkombinasian berbagai jenis komoditi pada satu lahan melalui sistem agroforestri diharapkan dapat mereduksi kerugian usaha tani. Pemilihan jenis komoditi harus mempertimbangkan produktivitas, harga dan fungsi ekologis dalam suatu lahan, sehingga pertanian yang berkelanjutan dapat ditingkatkan.

Selain itu, Untuk upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh dan kelembagaan permodalan, sehingga posisi tawar petani untuk dapat mandiri dan sejahtera dapat ditingkatkan.

Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah Aceh, melalui dinas terkait perlu melakukan upaya-upaya untuk pencegahan kerugian yang dialami oleh petani ketika mengalami perubahan iklim dengan meningkatkan resiliensi dan mengurangi kerentanan rumah tangga petani, yaitu:

  1. Pendekatan hukum dan kebijakan, dengan adanya kebijakan dan status hukum yang jelas, maka produksi tani masyarakat secara tidak langsung akan terjamin keberlanjutannya.
  2. Pendekatan teknologi dan sumber daya alam, dalam menjamin ketersediaan air dan produksi tani sepanjang tahun.
  3. Pendekatan komunitas dan adat. yaitu  Petani dan kelompok masyarakat lainnya harus mampu membentuk kerjasama dengan koperasi atau lembaga lainnya,  yang mampu mendukung kegiatan pra-pertanian, produksi dan pasca panen sehingga petani memiliki akses modal atau asset serta pasar.

Semoga kerjasama semua pihak dapat mewujudkan misi dan program program pemerintah Aceh. Jangan sampai program Aceh Troe berubah menjadi Aceh Deuk.

*) Konsultan lingkungan @prakarsa cendekia, Wakil sekretaris DPW Pemuda Muhammadiyah Aceh, dan Alumni Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.