19 January 2021

Kabar Aceh Untuk Dunia


Adakah Politik Licin 'Makiavelis Modern' di Sekitar Kita?

...

  • PORTALSATU
  • 23 July 2020 11:30 WIB

Andi Saputra. Foto: dok. pribadi
Andi Saputra. Foto: dok. pribadi

Oleh: Andi Saputra*

Demokrasi seyogyanya mampu mengikis secara perlahan keberadaan pelaku feodalisme dan otoriterianisme. Apalagi di Aceh dengan Syariat Islamnya, mestinya politik kultural yang terbangun bisa lebih bermoral dan berkemanusiaan.

Bagaimana tidak, melalui demokrasi prosedural, rakyat mewakilkan perwakilannya dalam struktur demokrasi; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini diharapkan mampu menguatkan substansi demokrasi, 'dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.'  Agar terbangunnya demokrasi kultural yang transparan, aspiratif dan partisipatif, sebagai dasar pijakan demokratisasi.

Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), atas dasar kesamaan idiologi, visi-misi, suka-tidak suka pada rekam jejak sang figur, di Aceh bahkan menggebu dan gegap gempita menyeret agama serta mengikutsertakan unsur keagamaan, barulah kemudian mereka didukung dan diperjuangkan oleh partai, timses dan pemilih yang berbeda, dengan harapan dapat menjadi jalur aspirasi dan partisipasi kelak. Saling menjatuhkan moril (semangat) serta ragam halang-rintang lainnya dalam masa kampanye (kontestasi) sama-sama dihadapi untuk mendapatkan 'kursi' perwakilan untuk mereka itu. 

Sialnya, kalau Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih ternyata pelaku feodalisme yang mementingkan kepentingan praktis kelompok minoritas elitenya, atau pelaku halus otoriter yang bersekongkol dengan eksekutif dalam mengamankan kepentingan dan kekuasaan semata. Yang meski tidak vulgar menekan orang-orang termasuk mantan timses sebagai 'pihak lain' dengan kekerasan fisik, tapi mumpuni menekan dengan kekuatan baru ala 'pemerintahan; eksekutif, legislatif dan yudikatif' yang dirajut di kemudian hari. Lebih lagi kalau di belakang persengkokolan 'pemerintahan' ini hadir pula kekuatan modal. Jangankan rakyat awam, timses sekalipun yang notabenenya dari kelas tengah (midle class) yang digadangkan secara teori dapat menjadi penghubung aspirasi dan partisipasi antara kelas bawah (grassroot) dengan elite, juga tidak akan ada apa-apanya. Disfungsi. Tak berdaya.

Maka, kalau gejala ini terjadi di daerah Anda, ditambah dengan fakta bahwa hanya orang-orang tertentu yang mudah mengakses 'pemerintahan' bahkan lintas partai serta Dewan Perwakilan Rakyat RI.  Dengan cara licin, licik, dan zikir pun terbukti tidak  manjur, bermakna Anda sedang berhadapan dengan 'Makiavelis-makiavelis modern'. 

Lantas, teori siapa pula  kelicikan dan kemunafikan politik kekuasaan  para Makiavelis ini? Teorinya Niccolo Machiavelli.

Dari Wikipedia, Niccolò Machiavelli lahir di Florence, Italia, 3 Mei 1469--meninggal di Florence, Italia, 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun--adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Sebagai ahli teori, Machiavelli adalah figur utama dalam realitas teori politik. Nama Machiavelli kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Mengabaikan moral sama sekali dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan (kekerasan) dan kelicikan. Orang yang melakukan tindakan seperti ini disebut makiavelis. Meski tidak jarang, yang mengutuk dia adalah mereka yang mempraktikan apa yang dikatakannya dalam The Prince (Il Principle, 1513), yaitu kemunafikan yang secara prinsip diakui oleh Machiavelli sebagai dasar untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan.

Teringat kata Pak Murthalamuddin, "Anda diam, keadaan memang sudah begini, kalau bergerak-berjuang, meski tidak ada jaminan perubahan, minimal Anda  telah berupaya menciptakan peluang fifty-fifty!"[]

*Andi Saputra, Alumni Sekolah Demokrasi Aceh Utara Angk. III.

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2021 All Rights Reserved.