13 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Alat Peraga Kampanye dan Alat Sosialisasi Caleg

...

  • PORTALSATU
  • 07 December 2018 17:30 WIB

Ilustrasi Alat Sosialisasi Caleg. Foto: korankaltara.co
Ilustrasi Alat Sosialisasi Caleg. Foto: korankaltara.co

Oleh: Mahlil Zakaria, S.H.*

Kampanye. Ya, mungkin merupakan kata yang familiar terucap dan terdengar menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa kampanye adalah tahapan krusial bagi peserta pemilu dalam memaksimalkan waktu, cara, metode dan alat peraga untuk menyampaikan pesan barupa visi, misi dan program kepada masyarakat, dan meyakinkan pemilih untuk memilih partai, pasangan calon, dirinya sebagai calon legislator di daerah maupun di pusat dan senator secara efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Sedangkan yang dimaksud dengan Peserta Pemilu pada Pasal 1 angka 27 adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Alat Peraga Kampanye

Dalam tulisan ini, penulis hanya fokus kepada Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipergunakan oleh kontestan pemilu baik partai politik, pasangan calon, calon DPD dan caleg dalam mensosialisasikan dirinya dalam upaya untuk menarik dan meyakinkan pemilih agar memilih partai dan dirinya serta melakukan pendidikan politik kewargaan, membangun ruang demokrasi yang lebih bergairah dan pemilu yang penuh kegembiraan.

Pertama, apa yang dimaksud dengan APK, dan dapatkah dipasang di tempat umum? Apakah APK yang dibuat oleh caleg dapat disebut dengan alat peraga kampanye sesuai yang diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali yakni PKPU 28 dan PKPU 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum?

Pemasangan alat peraga di tempat umum diatur di beberapa pasal. Di antaranya, pasal 32 disebutkan bahwa peserta pemilu dapat mencetak dan memasang alat peraga kampanye yang meliputi baliho (paling besar ukuran 4 meter x 7 meter), billboard atau videotron (paling besar ukuran 4 meter x 8 meter), spanduk (paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter) dan/atau umbul-umbul (paling besar ukuran 1,15 meter x 5 meter). Adapun desain dan materi pada alat-alat peraga kampanye tersebut paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu serta mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 33 menyebutkan KPU dapat memfasilitasi pemasangan APK, pembuatan desain dan materi  APK dibiayai oleh peserta pemilu serta mekanismenya ditetapkan dengan Keputusan KPU. Sedangkan pasal 34 menyebutkan bahwa APK dipasang pada lokasi yang telah ditentukan, lokasi pemasangan APK dilarang di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit, fasilitas kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.

Dari regulasi di atas maka jelas disebutkan APK hanya dibuat oleh KPU/KPUD/KIP dan oleh partai politik, DPD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan dipergunakan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Alat Sosialiasi Caleg

Memasuki masa kampanye saat ini, jamak terlihat berbagai macam alat peraga berupa spanduk, baliho, stiker dan lain-lain dari para caleg baik sendiri maupun tandem antara sesama caleg dari kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI dengan berbagai macam tulisan.

Muncul pertanyaan, apakah alat peraga tersebut relevan dengan maksud alat peraga yang didefinisikan dalam undang-undang maupun PKPU?

Jika dipahami secara tekstual, visi, misi dan program peserta pemilu hanya melekat pada partai politik, senator dan paslon presiden/wakil presiden semata. Sedangkan caleg hanya memperkenalkan diri dan partai, maka alat peraga caleg tersebut hanya Alat Sosialisasi Caleg (ASC) saja yang bertujuan untuk memperkenalkan caleg dan partai yang bersangkutan.

Artinya, sesuai dengan sistem pileg yang menganut proporsional terbuka, setiap caleg memperkenal dirinya agar dikenal oleh masyarakat dengan harapan mendapat suara terbanyak dari partainya dari daerah pemilihan yang diikutinya untuk menjadi calon terpilih sebagai anggota legislatif, jika partainya memperoleh kursi di daerah pemilihan (dapil) tersebut.

Undang-undang dan PKPU tidak memuat larangan dan kewajiban bagi caleg untuk membuat alat peraga dalam memperkenalkan diri dan partai (sosialisasi) ke konstituen di dapilnya masing-masing. Untuk itu, setiap caleg dapat mencetak/membuat ASC sesuai dengan kebutuhan untuk dipergunakan dan dipasang di dapilnya.

Persoalan saat ini, ASC yang menjamur dan dipasang sembarang tempat oleh caleg dan timnya tanpa memerhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota/kawasan baik di tiang-tiang listrik, pagar, pohon, gang, lorong perumahan dan bahkan di lokasi yang semestinya tidak diperbolehkan seperti jalan protokol, gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah dan lembaga pendidikan, menunjukkan lemah dan rendahnya kualitas dari para caleg dalam memperjuangkan visi dan misi kota/kawasannya. Di sisi lain Panwaslu/Panwaslih tidak dapat melakukan penindakan karena itu bukan APK.

Sejatinya ASC sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menertibkan karena ASC bukan alat peraga peserta pemilu. ASC sama dengan alat peraga atau iklan komersil dari perusahaan yang tidak menjadi ruang lingkup kepemiluan sehingga bukan bagian dari objek pengawasan pemilu, bahkan jika terpasang tanpa izin di tempat milik perseorangan dan badan swasta dapat langsung ditertibkan/diturunkan oleh pemilik tempat dimaksud.

APK sebagai objek hukum lembaga Panwaslu dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, terkait pengawasan pemasangan APK diatur dalam pasal 25 yang menyebutkan bahwa pengawasan pemasangan APK di tempat umum dilakukan dengan memastikan APK yang dicetak dan disebar dalam bentuk dan ukuran sesuai ketentuan, desain dan materi APK sesuai yang diserahkan kepada KPU/KIP, APK yang difasilitasi sesuai dengan yang diserahkan peserta pemilu, adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal alat peraga dan adanya persetujuan dari KPU/KIP untuk penggantian APK yang rusak pada lokasi dan jenis APK yang sama.

Sedangkan dalam pasal 26 disebutkan Dalam hal ditemukan APK yang melanggar ketentuan maka Panwaslu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan APK kepada pihak terkait. Dalam hal ini Panwaslu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam aturan tersebut, jelas diatur objek yang menjadi kewenangan Panwaslu, serta tindakan yang dilakukan jika ditemukan pelanggaran dalam kampanye pemasangan APK. Yang menjadi permasalahan adalah sampai saat ini APK yang dimaksud tersebut belum terealisasi di lapangan, sehingga peserta pemilu belum dapat secara maksimal menggunakan masa kampanye di lapangan.

Saran dan Harapan

APK dan ASC merupakan instrumen penting bagi peserta pemilu dan caleg dalam menyampaikan pesan untuk meyakinkan pemilih agar memilih secara lugas dan tepat pada hari H, dan sekaligus sebagai tanggung jawab moral dalam membangun demokrasi dan pendidikan politik rakyat.

Sayangnya APK dan ASC belum dapat berfungsi sebagai alat kampanye dan sosialisasi yang ramah bagi lingkungan dan bahkan menggangu atau merusak kenyamanan dan keindahan kota. Untuk itu, sudah saatnya peserta pemilu, penyelenggara pemilu (KIP dan Panwaslu), pemerintah daerah duduk bersama agar mempunyai satu persepsi sehingga APK dan ASC menjadi bagian kegairahan, kegembiraan dan keindahan dalam berdemokrasi.[]

*Mahlil Zakaria, S.H., pemerhati kepemiluan, tinggal di Lhokseumawe.
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.