19 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

OPINI
BPMA dan 'Cermin Retak' BPKS

...

  • PORTALSATU
  • 10 January 2019 14:45 WIB

Kantor BPMA di Banda Aceh. Foto: dok. portalsatu.com/Fazil
Kantor BPMA di Banda Aceh. Foto: dok. portalsatu.com/Fazil

Oleh Murthalamuddin*

7 Januari lalu, Kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Banda Aceh, diresmikan. Sebuah era baru bagi Aceh. Sesuai PP 23 2015. Tata kelola Migas Aceh kini menjadi bagian dari kekhususan Aceh. BPMA akan menjadi harapan bagi Aceh. Harapan untuk menjadi salah satu tulang punggung pendapatan Aceh.

Namun, BPMA haruslah profesional. Lembaga ini harus menjadi benar-benar sesuai harapan. Soalnya mengacu kepada masa lalu, tidak satupun unit usaha Aceh yang produktif. Kecuali Bank Aceh. Itupun hanya bagi hasil rente. Harapan menjadi tulang punggung ekonomi Aceh tampak masih gagal.

Bahkan, lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah pusat, seperti BPKS Sabang, bertahun-tahun dikucurkan ratusan miliar oleh pemerintah. Jangankan mengangkat ekonomi Aceh, pengelolaan lembaga itu saja tampak amburadul.

Contoh lain adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) PDPA. Sepanjang hidupnya terkesan menjadi "parasit" bagi APBA. Mungkin mereka telah menghabiskan ratusan miliar uang rakyat. Namun, tak pernah untung. Sepanjang hidupnya merugi.

Mengapa bisa begitu? Sebab diduga terjadi KKN yang melibatkan penguasa. Para pengurusnya diduga bukan berangkat dari profesioal, tapi lebih karena tempat "balas budi", atau "ajang akomodatif kawan sepaham".

Bagaimana mungkin entitas bisnis dikelola dengan menafikan good government dan clean governance. Dan diduga ini terus berlangsung. Walau rezim telah berganti.

Kita tidak ingin BPMA mengikuti jejak "abang- abangnya". BPMA bermain di ceruk yang khas. Bila dikelola dengan benar sangat mungkin sukses. Namun, bila salah, ini akan jadi malapetaka baru bagi Aceh.

Di medsos mulai beredar hal-hal negatif tentang lembaga ini. Misalnya, soal rekrutmen pegawai. Banyak beredar isu bahwa tidak transparan.

Publik tentu sangat ingin tahu kiprah lembaga ini. Sebab, saat ini ada beberapa blok migas yang masih produktif. Walaupun dalam kapasitas kecil. Sebagai lembaga publik, BPMA wajib transparan.

Dari pengalaman penulis, BPMA sepertinya kurang transparan. Pertanyaan terkait kewenangan lembaga ini, sampai tiga hari tidak mendapat jawaban. Padahal, publik perlu tahu tentang perjuangan saham partisipasi Aceh. Misalnya, dari ladang yang dikelola Medco. Begitu juga yang saat ini dikelola PHE.

Penulis merasa "dibola-bolai" dari Humas Radhi Darmansyah ke Akhyar. Sampai kini mereka belum juga menjawab pertanyaan yang diajukan melalui e-mail, dan juga dihubungi via telepon.

Nah, ini contoh kasus. Bahwa tanpa akses publik, lembaga itu patut diduga tidak profesional. Lihatlah misalnya BPKS dan PDPA. Semoga kasus ini hanya dialami penulis.

Walau BPKS adalah "cermin retak", BPMA perlu berkaca. Berkaca pada "buruknya" pengelolaan. Bagaimana tidak bermanfaatnya bagi Aceh. Padahal, sumber anggarannya dari pusat. BPKS bagaikan "anak manja" dari orang kaya. Tahunya menghabiskan saja.

BPMA harus jadi pintu kegemilangan baru Aceh. Dana Otsus Aceh akan segera berakhir. Maka tugas BPMA untuk menjadi tumpuan Aceh. Menyuplai pendapatan bagi Aceh. Maka dibutuhkan orang kredibel. Orang-orang yang berjiwa pengabdian. Bukan mereka yang membutuhkan hidup dan mencari nyaman.

Pengurus BPMA harus bervisi besar. Para pemimpi kegemilangan Aceh. Bukan penikmat "aji mumpung" kekhususan Aceh. BPMA tidak boleh menjadi pelanjut kegagalan BPKS.[]

*Murthalamuddin adalah jurnalis portalsatu.com. Opini ini pandangan pribadi penulis.

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.