16 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Diklat Kepemimpinan Pondasi Inovasi Daerah

...

  • portalsatu.com
  • 19 December 2017 17:00 WIB

* Ervina Yunita & Henri P. Sinurat

Kinerja pemerintah dewasa ini menjadi isu perbincangan di kalangan akademisi, aparatur pemerintah, dan bahkan masyarakat. Kinerja tidak hanya dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya, tetapi juga keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat. Salah satu tema yang sering diangkat adalah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Inovasi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, diharapkan berpengaruh terhadap optimalisasi sumber daya yang ada demi pencapaian target kinerja. 

Dalam menciptakan inovasi, terdapat beberapa elemen penting yang menjadi pertimbangan agar inovasi dalam pemerintahan dapat berjalan secara berkesinambungan, yaitu, penggunaan teknologi informasi, kecepatan dan kemudahan, serta efisiensi pelayanan. Inovasi menjadi praktek nyata yang menjadikan pemerintah di manapun memiliki kinerja yang jauh lebih baik. Inovasi menjadi sebuah pilihan rasional untuk menghindarkan Negara dari berbagai bentuk kegagalan (Tri Widodo, 2017).

Gagasan Inovasi

Inovasi yang muncul dalam pemerintahan disebabkan karena kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Inovasi juga muncul karena pengembangan dan peningkatan kinerja instasi pemerintah. Gagasan-gagasan yang muncul sebagai jalan pintas penyelesaian permasalahan bisa menjadi inovasi murni sebuah daerah. Inovasi juga bisa berasal dari pengembangan inovasi yang berasal dari daerah lain.

Inovasi dalam penyelesaian permasalahan instansi pemerintah kerap muncul dari gagasan-gagasan perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim). Peserta Diklatpim mendapatkan pembelajaran dalam melahirkan inovasi sebagai solusi. 

Tujuan pelibatan inovasi adalah untuk merevitalisasi administrasi publik, membuatnya lebih pro aktif, akuntabel dan lebih berorientasi pada pelayanan. Sebuah inovasi yang telah diciptakan bisa dijadikan sebagai pengungkit dan pendorong terciptanya inovasi lainnya. Untuk itulah diharapkan agar pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih responsif terutama dalam penerapan inovasi untuk menghadapi permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini ditetapkan 95 sampel berdasarkan wilayah dan jenis diklat, dari total populasi sebesar 306 orang. Dari sampel tersebut disusun data kualitatif berupa transkrip wawancara dan selanjutnya dilakukan coding untuk seluruh informasi yang diperoleh.

Sementaradalam data kualitatif yang berupa kuesioner dilakukan pengukuran self-assessment alumni terhadap peningkatan output, outcome, akuntabilitas, pelayanan dan transparansi.

Kuesionertersebut juga memasukkan beberapa faktor pendukung dan penghambat baik secara internal maupun eksternal, seperti kebijakan, komitmen, mentor, staf, sarana dan prasarana, anggaran dan stakeholder.

Sedangkanyang dikategorikan faktor penghambat eksternal adalah kebijakan pemerintah, perubahan perilaku dan munculnya inovasi baru.

Hambatan dan Tantangan Inovasi di Daerah
Tahapan inovasi dapat dibagi ke dalam lima tahapan yaitu generation (pengembangan), selection (pemilihan), implementation (penerapan), sustaining (keberlangsungan), dan diffusion (penyebaran). Akan tetapi, hambatan inovasi tidak terjadi pada setiap level inovasi. 

Putra (2017) dalam penelitiannya menemukan tiga hambatan yang paling sering ditemui di instansi pemerintah yaitu kepemimpinan, pengetahuan, dan budaya organisasi. 

Sistem Diklatpim dengan pola baru sudah diluncurkan sejak tahun 2013. Diklatpim yang menekankan penerapan inovasi ini diharapkan dapat melahirkan alumni yang mempunyai gaya kepemimpinan adaptif. Inovasi dengan makna kebaharuan baik pada input, proses, output dan bahkan outcome dari suatu produk. Ide baru berupa proyek perubahan yang selama ini menjadi salah satu persyaratan kelulusan diharapkan melahirkan ide baru atau mendorong unit kerja alumni bisa mendorong ide-ide baru tersebut terwujud. Ide pemaksaan untuk berinovasi bagi seorang peserta diklat nantinya diharapkan tumbuh menjadi sebuah budaya. Alumni nantinya juga diharapkan dapat menularkan budaya untuk berinovasi di lingkungan kerjanya.

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV (PKP2A IV) Lembaga Administrasi Negara telah melaksanakan Kajian Evaluasi Pasca Diklatpim. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak Diklatpim terhadap peningkatan kinerja alumni dan unit organisasi.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan proyek inovasi alumni pasca Diklat, dan juga untuk mengetahui kompetensi adaptif leadership yang telah dimiliki oleh alumni.

Kajian ini menemukan bahwa intensitas dampak Diklatpim terhadap peningkatan kinerja bervariasi. Untuk level output dan outcome, sebanyak 28,57 persen alumni menyatakan terjadi peningkatan yang tinggi pasca mengikuti Diklatpim sedangkan 27,38 persen alumni menyatakan rendahnya peningkatan output dan outcome pasca Diklatpim. Angka tersebut menunjukkan bahwa selisih antara alumni yang mengalami peningkatan dan tidak mengalami peningkataan output dan outcome pasca mengikuti Diklatpim hanya terpaut sebesar 1,19 persen.

Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan proyek inovasi alumni pasca Diklatpim yaitu kebijakan, komitmen pimpinan, anggaran, mentor, stakeholder, sarana dan prasarana, dan staf. 

Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 39,28 persen alumni menyatakan sangat setuju bahwa komitmen pimpinan dan kebijakan menjadi faktor utama pendukung keberlanjutan proyek perubahan, sedangkan 33,33 persen alumni menyatakan bahwa komitmen pimpinan dan kebijakan merupakan faktor penghambat keberlanjutan proyek perubahan.

Pengukuran adaptive leadership dilakukan melalui pengukuran tiga kompetensi yaitu replikasi inovasi, pengembangan inovasi lain dan mendorong pengembangan inovasi internal. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap replikasi inovasi dan pengembangan inovasi lain menunjukkan angka yang sama yaitu 35,80 persen. Sedangkan hasil pengukuran kompetensi mendorong pengembangan inovasi internal  menunjukkan angka 30,38 persen. 

Dari pengukuran tiga kompetensi tersebut mengindikasikan bahwa pasca mengikuti Diklat Kepemimpinan, alumni memiliki kemampuan adaptive leadership yang relative tinggi.

Budayakan Inovasi

Inovasi tidak serta merta berakhir pasca Diklatpim usai. Instansi pemerintah bertanggung jawab untuk terus menjaga keberadaan inovasi yang telah lahir. Instansi pemerintah pengirim peserta diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan kompetensi alumni dan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Instansi pemerintah harus membangun mekanisme evaluasi dampak dalam rangka mengukur kemanfaatan inovasi yang telah dibangun selama mengikuti kegiatan Diklatpim. 

Mekanisme tersebut juga diharapkan dapat menjamin kemanfaatan dan keberlanjutan inovasi. Inovasi kerap layu sebelum berkembang karena instansi pemerintah asal peserta diklat tidak bersinergi melakukan evaluasi pasca Diklatpim. Sejatinya, inovasi melahirkan banyak manfaat untuk perbaikan birokrasi di Indonesia. Budayakan inovasi untuk Indonesia yang lebih baik.

Peneliti Pertama 
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV LAN

Editor: BOY NASHRUDDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.