18 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Opini
Ekonomi Aceh dan 'APBA Takue Bui'

...

  • MUDIN PASE
  • 03 July 2019 18:25 WIB

Ilustrasi uang melimpah. Foto katadata
Ilustrasi uang melimpah. Foto katadata

Dalam Dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Hebat pada acara Halal Bihalal dan Forum Silaturahmi Aceh Meusapat di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, di Jakarta, 30 Juni lalu, banyak harapan untuk kebangkitan Aceh.

Namun, Pemerintah Aceh tampaknya masih saja berharap penuh kepada investor. Itu terlihat dari pidato Plt. Gubernur Aceh saat membuka forum diskusi tersebut. Selain itu, saat kita membaca tujuh rekomendasi yang dihasilkan dialog tersebut, tidak terlihat secara terang dan jelas poin untuk menekan Pemerintah Aceh menjadi investor.

Bahkan, ketika merespons rekomendasi dialog itu, Plt. Gubernur menyatakan segera membentuk Dewan Ekonomi Aceh. Bagus sih. Tapi apa urgensinya? Apakah di Aceh kurang ahli ekonomi. Misalnya, di kampus-kampus. Belum lagi di dalam birokrasi sendiri. Ditambah asistensi yang bertebar di SKPA. Kerja apa mereka, yang gajinya besar-besar. Apa kontribusinya bagi perbaikan kinerja Pemerintah Aceh?

Kaum intelektual Aceh sebenarnya cukup lengkap. Persoalannya, apakah mereka diajak memikirkan arah pembangunan ekonomi Aceh?

Menurut saya, eksekutif dan legislatif Aceh yang "pantengong". Ini terbaca dari pola anggaran kita bertahun-tahun. Aceh berlimpah uang sejak 2008. Tapi Aceh tetap miskin. Apa yang salah? Ya, sistem anggaran kita.

Kalau istilah saya "APBA takue bui (leher babi)". Babi, hewan yang punya leher pendek, sehingga dia tidak dapat berpaling kiri kanan. Begitu juga APBA, yang prioritas selalu pembangunan fisik. Kesan yang muncul, APBA besar tapi "sempit dan pendek" seperti "takue bui".

APBA gagal membawa kesejahteraan bagi rakyat. Namun, strukturnya tetap seperti leher babi. Tidak pindah pola sejak lama. Padahal dengan anggaran berlimpah, sangat layak Aceh setiap tahun menganggarkan investasi dalam jumlah besar. Syaratnya dikelola profesional. Membeli saham-saham yang beroperasi di Aceh. Misalnya, berkongsi dengan swasta nasional yang kredibel. 

Sebagai contoh, Aceh sampai sekarang tidak memanfaatkan kesempatan untuk memiliki 30 persen saham di PT Perta Arun Gas. Begitu juga saham partisipasi (participating interest) di Blok A, Aceh Timur, yang dikelola Medco, dan Blok B di Aceh Utara, dikelola PHE. Demikian pula hibah turbin Arun. Atau berinvestasi di bidang perkebunan dan produk turunannya.

Bayangkan bila APBA dialokasi untuk investasi. Misalnya, Rp2 triliun pertahun. Pasti cukup besar membuka lapangan kerja.

Jadi, persoalan bukan investor yang tak datang-datang. Tapi pola pikir eksekutif dan legislatif Aceh yang harus dirombak total. Pola "APBA takue bui" sudah harus diakhiri. Dan, yang terpenting mental korup harus terus diperkecil sampai benar-benar lenyap. 

Kalau tidak, maka tak akan berguna dewan ini itu atau tim ini itu. Persoalan bukan pada konsep, tapi kemauan. Keinginan dan kejernihan berpikir.

"Beusaho woe, beu sapue pajoh. Beusabe bungkoh beusaban kada. Hudep uroe nyoe pike keu singeh. Bek meh moh bak aneuk cuco".[]

*Penulis adalah jurnalis portalsatu.com. Opini ini pandangan pribadi penulis.

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.