10 April 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Opini
Kapan Masalah Nikah Muallaf Selesai?

...

  • portalsatu.com
  • 24 February 2020 09:07 WIB

Kepala KUA Nibong, Andi Saputra
Kepala KUA Nibong, Andi Saputra

Dalam konteks perkawinan, merujuk hukum positif dan referensi mayoritas, perkawinan muallaf seperti ini tentu saja dianggap tidak sah baik secara agama maupun negara. Bahkan oleh Pengadilan Agama pun akan ditolak permohonan sidang isbat nikahnya.

Oleh: Andi Saputra*

Pindah Agama merupakan sesuatu hal yang tidak mudah dilakukan. Penolakan yang terjadi tidak hanya oleh lingkungan asal, tapi juga oleh keluarga. Sama saja, baik non muslim pindah menjadi muslim, ataupun muslim pindah menjadi non muslim.

Namun juga sama-sama akan diterima dengan baik dalam lingkungan Agama baru. Islam misalkan, memberi dispensasi bagi muallaf (orang yang baru masuk Islam) untuk dapat menerima segala bentuk bantuan, mulai dari sedekah hingga zakat, walaupun ia berstatus kaya raya.

Sayangnya, konsep rukhsah (dispenasi/keringanan) ini tidak terwujud dalam hal perkawinan di Indonesia yang merujuk kewalian pada pendapat jumhur ulama, yaitu wali nikah itu wajib bagi perempuan yang akan menikah.

Hanya mazhab Hanafi yang memberi kelonggaran soal wali nikah, yaitu bagi wanita telah baligh tidak wajib mendapat izin dan menghadirkan wali nikah ketika nikah dilaksanakan.

Dalam hukum positif perkawinan Indonesia, UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,  perempuan yang tidak memiliki wali nikah maka wali hakim adalah wali nikahnya. Wali hakim dalam perkawinan adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Penghulu yang ditunjuk. Persoalannya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Penghulu tidak dapat melaksanakan dan mencatat pernikahan yang tidak lengkap syarat administrasinya.

Untuk mendapatkan syarat administrasi, muallaf mesti telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluarga (KK) baru. Dalam artian, ia telah mengurus kepindahannya dari KK asal ke KK baru. Ini yang sering terlewatkan dan terus saja menyisakan masalah.

Di tengah masyarakat, pensyahadatan muallaf disambut antusias, masuk media dan bahkan kerap dihadiri oleh pejabat publik, lebih lagi di Aceh. Tapi bagaimana muallaf itu kedepan?

Apakah ia harus kembali kepada keluarganya lagi untuk mengurus kepindahan administrasi kependudukan? Dan, bagaimana pula muallaf-muallaf yang telah menikah dengan cara mentahkim diri pada orang yang diustadzkan? Bagaimana administrasi kependudukan anaknya?

Dalam konteks perkawinan, merujuk hukum positif dan referensi mayoritas, perkawinan muallaf seperti ini tentu saja dianggap tidak sah baik secara agama maupun negara. Bahkan oleh Pengadilan Agama pun akan ditolak permohonan sidang isbat nikahnya.

Sedangkan Agama lain, Kristen misalkan, tidak mewajibkan wali nikah, setidaknya perkawinan yang baru pindah agama itu telah mendapat pemberkatan dan  dianggap sah secara agama.

Lalu kenapa hingga sekarang kita belum terpikirkan untuk memberi rukhsah (dispensasi) dalam hukum perkawinan seperti pada hukum zakat bagi muallaf dengan merujuk pada mahzhab Hanafi?

Meski pernikahannya tidak dapat langsung dicatat oleh petugas KUA karena soalan administrasi, minimal setelahnya dapat disidangkan isbat nikahnya oleh Pengadilan Agama.

Semoga kewenangan khusus penerapan syari'at Islam di Aceh semakin dapat menggambarkan Islam yang solutif, rahmatan lil 'alamin, bukan meneruskan apa yang berlaku selama ini, Islam argumentatif; mana dalilnya? mana dalilnya? gontok-gontokan tentang pendapat siapa yang lebih kuat dan benar tanpa memberi solusi apapun, bahkan pada persoalan sederhana seperti perkawinan muallaf. Semoga kita semua semakin tercerahkan.[]

*Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.