18 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Matinya' Aceh Meuadat

...

  • portalsatu.com
  • 13 February 2020 15:18 WIB

Logo Majelis Adat Aceh @google
Logo Majelis Adat Aceh @google

Kisruh pemilihan ketua Majelis Adat Aceh (MAA) telah berbutut panjang, cara-cara adat penyelesaian sengketa telah terabaikan melalui gugatan ke pengadilan. MAA sedang tergiring ke dalam tafsir baru: Matinya Aceh Meuadat.

Oleh: Muhajir Al Fairusy

Awal Februari 2020, PTUN Medan mengeluarkan putusan dengan menguatkan putusan PTUN Banda Aceh mengenai keabsahan Mubes MAA tahun 2018, dan mendorong Plt Gubernur Aceh untuk mencabut SK pelantikan Plt MAA dan melantik ketua terpilih pasca Mubes tahun 2018.

Sebelumnya, Ombusman sebagai salah satu lembaga investagasi hukum juga telah mengeluarkan hasil investigasi bahwa Mubes MAA telah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada kecurangan dan cacat hukum. Namun, kasus MAA ini ibarat dengung pesawat di balik awan, gemuruh tapi tak tampak oleh penguasa.

Kisruh MAA telah lama mengambang, tak ada kejelasan tindakan dari Pemerintah Aceh. Padahal, MAA sebagai ujung tombak institusi adat di lingkungan pemerintah memiliki seabrik program kerja pengembangan adat di tengah masyarakat. Kisruh ini telah menghambat tujuan dan fungsi lembaga ini.

Awal dari kisruh MAA karena penolakan pelantikan ketua MAA terpilih Mubes oleh Pemerintah Aceh. Padahal, Mubes telah berlangsung damai, bahkan ruang demokrasi terbuka lebar saat itu. Apalagi, secara historis, Mubes MAA cenderung berlangsung independen selama ini.

Pemerintah Aceh telah dua kali menempatkan Plt di lembaga istimewa ini, suatu kondisi yang tak pernah ada dalam nomenklatur aturan dasar lembaga tersebut menurut beberapa mantan pemangku adat di MAA. Apalagi, ketua terpilih yang sedang dalam sengketa dan dikudeta dengan alasan-alasan absurd sebenarnya telah dipilih secara proses musyawarah yang disepakati bersama oleh pengurus dan pemangku adat yang hadir pada saat itu.

Sampai sekarang, proses hukum terus berbalas pantun, meskipun Ombusman dan PTUN telah memenangkan perkara ini dengan menyebut ketua terpilih pada Mubes 2018 sah dan berjalan tanpa kecurangan. Paradoksnya, keputusan terhormat secara hukum tersebut justru diabaikan dengan memaksa terus dilakukan banding lewat segudang alasan “kocak.” Kondisi ini layak seperti petitih Aceh “Donya ka akhee, bangke tikoh dipasoe lam kupiah ureung tuha.”

Sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh, MAA tentu tak hadir begitu saja, ia digerakkan dan dikembangkan oleh beberapa tokoh Aceh, mulai dari Hasjmy, Hakim Nyak Pha dan Badruzzaman Ismail. Merekalah yang jatuh bangun membangun dan menjaga eksistensi lembaga adat ini mulai dari LAKA hingga menjadi MAA.

Eksistensi MAA

MAA yang dulu bernama LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) lahir pada 9 Juli 1986. Tentunya, MAA tak lahir dari proses instan dan muncul begitu saja. Ada sejarah sosial politik yang dilumuri oleh faktor kekecewaan rakyat Aceh pada pusat yang melatarinya, terutama akibat dileburnya Aceh dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1953. Kondisi ini, dimaknai sebagai bentuk pengkhianatan sejarah oleh segelintir elite Aceh yang berujung pada konflik vertikal (Aceh dan Pusat). Karena itu, Gubernur Aceh (Ali Hasjmy) saat itu menginisiasi gagasan yang menjadi agenda mengisi status keistimewaan yang disandang Aceh sebagai upaya pemulihan kondisi politik saat itu. Salah satunya adalah pembentukan LAKA.

LAKA lahir sebagai proses menjaga eksistensi jati diri dan identitas kebudayaan masyarakat Aceh yang telah lama hidup dalam peperangan. Tahun 2003, LAKA digubah (likwidasi) menjadi Majelis Adat Aceh (MAA) berdasar Keputusan Kongres Adat Aceh pada tanggal 24-28 September 2002 di Banda Aceh, kongres yang dibuka oleh Presiden RI Megawati di sela peresmian penerbangan perdana pesawat Seulawah Air milik Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam. Karena itu, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, di mana salah satunya adalah Keistimewaan bidang Penyelenggaraan Adat dan Istiadat Masyarakat Aceh.

Kongres Adat Aceh pada tahun 2002 sekaligus membentuk Qanun Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja MAA Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan, ini menjadi bagian dan upaya melebarkan sayap MAA hingga ke Mukim dan Gampong seluruh Aceh. Dalam sejarahnya, untuk pertama sekali pembentukan pengurus MAA Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan, atas pertimbangan hasil keputusan kongres perubahan LAKA menjadi MAA yang ditetapkan dengan SK Gubernur No. 430/066/2003 tanggal 8 Januari 2003.

Melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 8 Januari 2003 Nomor 430/066/2003 ditetapkanlah Pengurus MAA pertama (periode 2003–2008) yang dipimpin oleh Prof. Dr.H.Hakim Nya’ Pha, SH, DEA sebagai Ketua Umum, H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum sebagai Ketua I dan Said Ismail Sm.Hk sebagai Sekretaris Umum. Namun, setelah dua Minggu pelantikan, Prof. Dr. H. Hakim Nya’ Pha dipanggil ke Jakarta untuk dilantik menjadi Hakim Agung Republik Indonesia yang harus berdomisili di Jakarta.

Karena itu, tugas dan tanggungjawab selanjutnya diserahkan pada Ketua I Badruzzaman Ismail. Sejak saat itu atas dasar Nota-Dinas dan urutan fungsinya sebagai Ketua I MAA Provinsi NAD, secara penuh memimpin dan bertanggung jawab selaku Ketua MAA menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi MAA berdasarkan Visi dan Misi yang diembannya (lihat Ismail, 2003).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan Adat dan Qanun Nomor 3 Tahun 2004, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan memperhatikan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Narit Maja: Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana.

MAA dan Matinya Gaung Meuadat?

Sejak kisruh penolakan pengukuhan ketua terpilih dalam Mubes 2018 oleh Pemerintah Aceh, sudah setahun pula MAA bergerak tanpa pengurus dan pemangku adat sebagai motor. Artinya, jika dilihat secara fungsi, maka pekerjaan pengembangan adat istiadat dan nilainya selama itu pula absen dari penggerak yang berfungsi menyebar pemahaman adat ke tengah masyarakat.

Bukankah MAA hadir karena adanya para intelektual dan tokoh masyarakat Aceh yang dianggap layak mengawal adat istiadat Aceh sebagai identitas. Sejak lahir, hingga sekarang banyak kegiatan lembaga adat ini di tengah masyarakat, termasuk upaya melahirkan peradilan adat sebagai peradilan alternatif khususnya dalam konteks Tipiring. Namun, politik culas menggilas prestasi tersebut.

Bagaimanapun, bekasan dan warisan pengetahuan adat yang melekat pada para penggerak MAA tak lekang begitu saja. Setahun terakhir, saya kerap bertemu para peneliti dan scholar yang sedang menuntaskan studi doktoral baik di dalam maupun luar negeri. Umumnya mereka mencari beberapa tokoh adat Aceh seperti Badruzzaman Ismail yang dipandang menjadi lokus pengetahuan adat istiadat Aceh.

Mengetahui Badruzzaman tidak lagi berkantor, para peneliti memilih melakukan dialog dan wawancara mendalam di rumah sesepuh pemikir adat Aceh ini. Kondisi ini menunjukkan kharisma sekaligus otoritas pengetahuan adat yang dimiliki oleh Ketua MAA ini diakui secara luas, namun dikhinati di tengah jalan.

MAA yang tadinya adalah lembaga keistimewaan dengan seperangkat kehormatan yang melekat padanya di ranah adat, perlahan berubah menjadi lahan kontestasi seiring pergeseran cara pandang. Dalam ranah politik dan tata kelola pemerintahan, MAA tidak lagi dimaknai sebatas lembaga adat pemerintah yang hanya mengurus adat, melainkan bagian dari institusi SKPA.

Kondisi ini telah mendorong siapapun ingin terjun dalam lingkaran lembaga keistimewaan Aceh tersebut. Inilah inti persoalan MAA yang sesungguhnya-ekonomi dan politik. Kembali pada petuah Endatu dalam hadiah maja, busoe seureloe ek meulila, arang habeh busoe han peuja. [**]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.