15 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Opini
Mempromosikan Aceh, Bagai Menciduk Air Pakai Jala

...

  • PORTALSATU
  • 11 July 2019 18:00 WIB

Saifullah S. Foto dok. pribadi
Saifullah S. Foto dok. pribadi

Oleh Saifullah S*

Kejadian pengusiran salah satu band era tahun 1990-an, Base Jam, yang tengah manggung saat penutupan event Aceh Culinary Festival 2019 tempo hari di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu, 7 Juli 2019 lalu sebagaimana heboh di media sosial, media cetak, dan elektronik tentu saja membuat kita terpukul, khususnya bagi rekan-rekan dari Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga swadaya lainnya yang selama ini berkomitmen mempromosikan Aceh kepada masyarakat luar.

Tidak dapat dipungkuri, menjelaskan Aceh sebagai daerah Syariah Islam dengan kelakuan oknum-oknum yang selalu saja "gameum" tak menentu membuat apa yang telah direncanakan jadi begitu absurd, bahkan Aceh kehilangan daya tarik di mata masyarakat luar. 

Kejadian-kejadian seperti itu juga membuat seolah-olah Aceh tak perlu lagi menerima apapun yang datang dari luar bahkan yang baik sekalipun. Imbasnya, ekonomi Aceh jadi macet, jalan-jalan mulus yang ada di Aceh sepi lalulalang angkutan impor-ekspor karena investasi tak kunjung bertahan.

Padahal, sejak dulu kala Aceh dikenal sebagai daerah konseptor dalam segala lini: Kemerdekaan, kesejahteraan, kemiliteran, kedermawaan, kesopanan, ketangguhan, keuletan, dan ketakwaan. Akan tetapi kini bagai sirna tak berbekas. Bahkan oknum-oknum ini terkesan "dipelihara" agar Aceh tak pernah kondusif meski genderang perdamaian telah melangit.

Saat ini, mempromosikan Aceh boleh dibilang bagai menciduk air pakai jala, sebuah anek dot untuk menjelaskan, sehebat apapun pemerintah mempromosikan kelembutan pasir pantai Lhok Nga yang teduh, kemolekan Gunong Geureute yang lautnya biru, pahitnya kopi Khop, nikmatnya Kopi Gayo, lemaknya Kuah Beulangong, gurihnya Ayam Tangkap, indahnya mata biru anak-anak Lamno, dan betapa kuningnya matahari terbenam di Gampong Iboih di Sabang, atau empuknya Sie Leumo Rueboh menjadi tidak berarti dan sia-sia. 

Jika kita melihat ke belakang, padahal Aceh tempoe doeloe adalah daerah yang tak pernah mampu dijajah oleh imperialism Belanda hingga negara kincir angin itu angkat kaki dari Indonesia. Pun demikian, tetap pula orang-orang Aceh dulunya adalah masyarakat paling ramah menerima siapapun yang datang ke Aceh. 

Meriam Lada Sicupak, misalnya contoh betapa akrabnya hubungan Aceh dengan Kekaisaran Utsmaniyah waktu itu. Namun, pascatsunami 2004 lalu, hingga perdamaian hampir 15 tahun pada Desember 2019 nanti, Aceh masih menjadi daerah paling kontroversial dengan segala sepak terjangnya.

Hitung saja, sepanjang 2019 Aceh punya sederet kasus paling aneh yang tak terjadi di daerah lain, misalnya Stempel Gubernur yang dipakai Bupati Pidie, mengharamkan game PUBG, referendum Aceh, pengusiran grup band Base Jam, hingga wacana poligami dan lain sebagainya. Sepertinya, kasus-kasus tersebut tidak akan pernah tuntas. 

Di sisi lain, oknum-oknum ini lupa untuk mengontrol pendidikan agar jauh lebih baik, menekan pemerintah untuk menurunkan angka stunting bagi anak-anak di Aceh misalnya. Atau memperbaiki sistem pemerintahan agar bersih, atau bersama-sama menuntut implementasi UUPA yang tak kunjung selesai hingga kini. 

Setelah kejadian itu, tentu saja Pemerintah Aceh, dinas-dinas dan lembaga-lembaga terkait yang selama ini serius mempromosikan Aceh mendapatkan pekerjaan baru untuk kembali membisikkan bahwa Aceh aman, damai, dan tidak lagi ada pemberontakan. Siapa saja boleh datang dan melancong ke Aceh. 

Aceh juga sudah mampu berdiri dengan kakinya sendiri tanpa perlu tumpangan dari pihak lain. Selain itu, Aceh punya destinasi wisata yang megah seperti Makam Laksamana Malahayati di Lamreh, Makam Teuku Umar di Meugo, Air Terjun Blang Kolam di Aceh Utara, Air Terjun Ie Suhom di Aceh Besar, Danau Laut Tawar di Takengon, Tugu Nol Kilometer di Sabang dan sebagainya. 

Namun, jangan berkecil hati jika pada saat hari pelaksanaan, ada sidom apui yang tengah membuat lubang besar agar pelancong yang datang ke Aceh terperosok dan event yang disiapkan jadi berantakan kemudian viral. Dan Aceh kembali diekspose secara besar-besar. 

Saya masih ingat, ada sebuah obrolan saya dengah sahabat saya di Jakarta yang masih membekas di benak ini, dia pernah mengatakan seperti ini, "di Aceh penegakan hukum loyo bagai UUPA. Semua pemimpin di Aceh tidak tegas bahkan terkesan membiarkan berbagai masalah diselesaikan secara mandiri oleh masyarakatnya".

Sindiran itu, meskipun benar tentu saja saya bantah. Alibi saya waktu itu adalah Aceh masih berbenah dari berbagai peristiwa. Saya malah menyakinkan sahabat saya itu bahwa sebentar lagi marwah Iskandar Muda akan ada lagi di Aceh. Dan Aceh akan diperhitungkan lagi oleh siapapun.

Terkait pengusiran, saya setuju dengan pernyataan bahwa penegakan hukum di Aceh masih lemah. Padahal, hukum telah mengatur bagi siapapun yang membuat keonaran seperti yang terjadi saat acara penutupan Aceh Culinary Festival 2019 akan berurusan dengan pihak berwajib. 

Hal itu telah diatur pula dalam Bab XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun penjara. Dan lagi, tak dibenarkan dalam hukum Indonesia membubarkan keramaian apalagi telah mendapatkan izin, kecuali oleh aparat keamanan itu sendiri.

Kadang, timbul pula pertanyaan dalam dada saya, apakah sudah sebegitu parah Aceh Lon Sayang ini? Jika iya, saya jadi pesimis pula dengan hasil dari dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Hebat Forum Silaturahmi Aceh Meusapat yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) beberapa waktu lalu di Jakarta. Sebab, jika kita membaca kembali poin-poin yang dihasilkan tersebut, betapa niat Pemerintah Aceh begitu besar untuk memajukan Aceh. Tapi dari dalam, Aceh dirorong oleh kenyinyiran dan entah apa namanya itu.

Jika ini terus terjadi, jangan harap Aceh Hebat yang digembor-gemborkan akan Meuchucue U Langet Donya. Artinya, Pemerintah Aceh bersama-sama pihak kopolisian, ulama dan umara harus menuntaskan dulu masalah-masalah klise tersebut. Jika tidak, Aceh akan mengambang dan terkucilkan. Sebab banyak sekali "Snouck Hurgronje-Snouck Hurgronje" yang ingin memecah belah bangsa kita Aceh.

Jadi, tak mengherankan pula bila akhirnya para investor lari tunggang langgang dari Aceh, persis seperti apa yang disampaikan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bahwa investor yang masuk ke Aceh menurun drastis. Jika pada medio 2014 jumlah investor mencapai angka 51, namun pada tahun 2018 angka itu merosot hingga tersisa 29 investor.

Artinya, ada yang salah dengan Aceh hari ini. Dan kita masih saja berteriak bahwa Jakarta tidak adil dengan Aceh. Padahal Aceh sendiri sebenarnya perlu minum obat sebab sudah lama Sijuek Se'um sejak diserang Portugis, dihantam Belanda, dicekik Jepang, digigit DI/TII, dicengkram konflik, hingga disapu tsunami.

Wallahualam.[]

*Saifullah S adalah warga Blang Baro, Pidie Jaya. Karya tulisnya berbentuk puisi adalah Yusin dan Tenggelamnya Keadilan (2014), Sehelai Daun yang Merindukan Ranting (2016), dan ARAKUNDOE (2018). Buku terbarunya adalah Kumpulan Cerpen, Cerita Para Saksi (segera terbit). Kini tinggal dan bekerja di Jakarta.

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.