22 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Opini
Menunggu Investor APBA

...

  • MUDIN PASE
  • 25 February 2019 10:00 WIB

Ilustrasi uang melimpah. Foto: katadata.co.id
Ilustrasi uang melimpah. Foto: katadata.co.id

Oleh: Murthalamuddin Pase*

Sehari sebelum tahun 2018 berakhir, APBA 2019  disahkan. Jumlah belanjanya lebih Rp17 triliun. Amat banyak. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran itu "difaraid dengan adil". Sehingga dalam pembahasan tidak seriuh tahun-tahun sebelumnya.

Kabarnya eksekutif dan legislatif happy benar kali ini. Dana pokir alias aspirasi pun sepertinya cukup terakomodir. Kedua pihak cukup puas.

Barangkali kondisi seperti itulah yang dimaksudkan oleh dosen UIN Ar-Raniry, Reza Idria, "Cara pandang institusi negara melihat besaran anggaran negara sebagai sumber ekonomi, maka yang akan menjadi fokus mereka adalah seberapa besar manfaat dari anggaran tersebut bisa diakses dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Atau, kalau mau diperluas sedikit, ke golongan yang menunjang kepentingan pribadinya". (BacaAceh dalam Kekacauan Pola Pandang dan Perilaku Koruptif)

Maka APBA 2019 benar-benar ketemu bukunya dengan kesimpulan di atas. Sejak APBA berlimpah mulai 2008, tidak ditemukan satu pun program "lompatan jauh ke depan" meminjam istilah Camerad Mao tse Tung dari China. Anggaran habis untuk infrastruktur atau hal-hal pragmatis lain. Orientasinya proyek fisik, karena di sana ada sesuatu yang bisa dipungut.

Bahkan, sudah berpuluh tahun, anggaran juga dipakai untuk biaya mencari investor. Namun, entah kenapa investor tak kunjung tiba. Anggaran itu habis terpakai untuk melancong Gubernur, staf dan keluarganya. Di masa Gubernur periode lalu dengan alasan ini beliau dan keluarga beserta beberapa kroni berkeliling hampir setengah dunia.

Lantas, mengapa eksekutif dan legislatif Aceh tidak berpikir menyusun APBA produktif? 

Daerah lain bisa menjadi contoh. Provinsi Banten misalnya. Kini hampir seluruh kota di Indonesia melihat Bank Banten. Semasa Gubermur Rano Karno pemda membeli lebih kurang 60% saham Bank Pundi. Kemudian mereka mengubah menjadi Bank Banten. Padahal, untuk saham sebesar itu mereka cuma membeli seharga Rp950 miliar. Buat Aceh, angka ini tidaklah terlalu besar bila melihat volume usaha bank ini.

Seharusnya, di tahun-tahun akhir dana Otsus sepatutnya eksekutif dan legislatif Aceh memikirkan hal ini. Bila pun tidak membeli saham bank atau lembaga keuangan lain. Minimal mendirikan lembaga keuangan nonbank. Semisal lembaga modal ventura syariah agar sesuai dengan syariat. APBA dikucurkan untuk investasi melalui lembaga ini. Lembaga ini kemudian berinvestasi di Aceh atau luar Aceh.

Melansir eSyarianomic.com, modal ventura syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara).

Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang diberi modal sering disebut sebagai investee, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai venture capitalist atau pihak investor.

Penghasilan modal ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen (kalau dibagikan) dan dari apresiasi nilai saham dipegang (capital gain). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal ventura syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan.

Tujuan modal ventura adalah untuk memberikan penambahan nilai (adding value) sehingga venture capitalist dapat menjual partisipasinya dengan return positif

Bayangkan bila tiap tahun lembaga ini dimodali Rp1 triliun saja. Maka dua kawasan industri yang sedang dibangun di Aceh akan bergeliat. Yaitu Kawasan Industri Aceh (KIA) di Aceh Besar dan KEK Arun di Lhokseumawe. Bisa saja kemudian lembaga ini berkongsi dengan swasta nasional. Misalnya membangun pabrik pengolahan turunan CPO. Misalnya minyak goreng atau bahkan produk biodiesel.

Program biodiesel memang sedang digalakkan pemerintah untuk menekan impor BBM. Bukankah CPO melimpah di Aceh. Sehingga Aceh dapat nilai tambah. Baik karena lahirnya industri, pembukaan lapangan kerja maupun multiplier effect lainnya. Begitu juga investasi yang menguntungkan dan meningkatkan nilai tambah hasil bumi Aceh.

Bisa juga membeli saham-saham perusahaan lain yang berusaha di Aceh atau luar Aceh. Semisal membeli saham PAG yang dulu dijanjikan 30%. Atau berinvestasi bersama BUMN. Seperti PIM yang ingin membangun pabrik pupuk NPK. Atau mengambil alih KKA dan HTI milik Prabowo dan Inhutani.

Intinya banyak hal yang bisa dilakukan melalui lembaga ini.

Hal pokok adalah APBA produktif. APBA yang diinvestasikan. Kemudian menghasilkan valuasi yang besar, dan berbagai nilai tambah lainnya. Sehingga APBA pascadana Otsus bukan momok mengerikan lagi, karena Aceh akan menerima laba dan pajak lain.

Kapankah mimpi ini terwujud? Melihat cost politik yang tinggi, maka sulit mengajak mereka berpikir. Untuk terpilih, politikus mengeluarkan banyak uang. Setelah terpilih maka wajib mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan. Dan itu hanya bisa melalui bancakan anggaran. 

Sulitnya politikus menempatkan anggaran investasi model begini, sebab modal usaha yang disetor melalui lembaga pembiayaan, sulit dikorupsi. Karena pasti akan mendapat pengawasan berlapis dari berbagai lembaga resmi, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Namun, kita tidak boleh pesimis. Konon kabarnya pemerintah di Aceh setelah OTT KPK kini lebih takut untuk bancakan APBA. Semoga.[]

*Jurnalis portalsatu.com.

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.