24 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Mewujudkan Masyarakat Inklusif melalui Undang-Undang dan Strategi Multisektoral

...

  • PORTALSATU
  • 29 June 2016 12:45 WIB

Penyandang disabilitas berjalan bersama secara bergandengan di trotoar kawasan Juanda, Jakarta Pusat (beritadaerah.co.id)
Penyandang disabilitas berjalan bersama secara bergandengan di trotoar kawasan Juanda, Jakarta Pusat (beritadaerah.co.id)

Terkait dengan disabilitas, masyarakat inklusif diharapkan tidak saja mampu melihat kekurangan, tetapi juga mampu melihat  potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas.

*Harri Santoso

Judul di atas adalah tema nasional hari penyandang disabilitas 2015 yang merupakan turunan dari tema internasional, yaitu “Inclusion Matters Access and Empowerment of People of All Abilities”.  Tema di atas sangat penting bagi upaya pemberdayaan dan penyejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Aceh.

Hal ini sangat kita pahami bahwa sebagian besar penyandang disabilitas berada pada kelompok rentan dan masyarakat menengah kelas ekonomi bawah. Biasanya mereka bekerja sebagai tukang urut, pengamen jalanan, bahkan peminta-minta bagi penyandang tunanetra, pekerja salon, tukang jahit.

Hal itu senada dengan apa yang disampaikan Mensos Khofifah Indar Parawangsa (2015) bahwa dari 12 persen penyandang disabilitas, 82 persen berada di negara-negara berkembang yang berada pada garis kemiskinan. Mereka rentan di semua sektor kehidupan, apalagi penyandang disabilitas perempuan. Penyandang disabilitas perempuan dari status ekonomi rendah tidak memiliki akses kepada pendidikan dan kesehatan.

Merujuk istilah inklusif, inklusif berasal dari bahasa Inggris, inclusive yang berarti “termasuk di dalamnya”. Secara istilah berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain/kelompok lain dalam melihat dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah.

Jika diamati, sikap inklusif dan eksklusif pada dasarnya adalah cara seseorang memandang perbedaan yang ada. Sikap inklusif cenderung memandang positif perbedaan yang ada, sedangkan sikap eksklusif cenderung memandang negatif perbedaan tersebut. Dampak memandang positif perbedaan adalah memunculkan dorongan/motivasi untuk mempelajari perbedaan tersebut dan mencari sisi-sisi universalnya guna memperoleh manfaat yang menunjang hidup/cita-citanya.

Sikap positif terhadap perbedaan lahir karena adanya kesadaran bahwa perbedaan adalah fitrah/ alamiah sehingga tidak menolak perbedaan, tetapi mengakui adanya potensi persamaan-persamaan yang bersifat universal.

Terkait dengan disabilitas, masyarakat inklusif diharapkan tidak saja mampu melihat kekurangan, tetapi juga mampu melihat  potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas.

Mewujudkan masyarakat inklusif adalah sebuah upaya yang sangat baik dalam memberdayakan dan menyejahterakan penyandang disabilitas. Di dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas telah mengalami kesulitan, baik dari segi penyediaan infrastruktur maupun sikap masyarakat.

Di Indonesia, khususnya di Aceh, sangat jarang kita temui adanya fasilitas khusus bagi mereka seperti ram (jalan landai), lift bersuara, toilet khusus. Jikapun ada fasilitas-fasilitas tersebut tidak terpakai dan tidak jarang pengunjung dan pengelola gedung tidak paham terhadap kegunaan fasilitas-fasilitas itu.

Khusus hal ini, penulis berharap kepada pemerintah Aceh yang sedang melakukan proyek renovasi Masjid Raya Baiturrahman agar kiranya masjid kebanggaan masyarakat Aceh ini akan menjadi masjid yang dapat diakses, tidak saja khalayak umum, tetapi juga para penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan kewajiban menjalankan salat secara berjamaah tidak saja bagi orang-orang nondisabilitas, tetapi juga mereka.

Selanjutnya, penting bagi Indonesia untuk memiliki Undang-Undang Disabilitas sehingga para penyandang disabilitas dapat dinaungi dengan jelas dan dapat secara maksimal. Semoga Rancangan Undang-Undang Disabilitas yang saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Sosial dan DPR dapat membuahkan payung hukum agar penyandang disabilitas tidak saja sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Melalui undang-undang ini, diharapkan pembangunan nasional bagi penyandang disabilitas dimulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini hingga perguruan tinggi agar dapat diakses oleh mereka yang menyandang masalah pendengaran, pembelajaran, dan penglihatan. Hingga pada akhirnya mereka juga dapat bekerja di sektor-sektor formal, baik di instansi pemerintah maupun swasta sehingga lambat laun stigma bahwa penyandang tunanetra hanya bekerja sebagai tukang urut, penyandang tunarungu menjadi penjahit akan segera hilang.

Selain menginklusifkan masyarakat, upaya yang sangat efektif dalam pemberdayaan dan penyejahteraan penyandang disabilitas adalah kerja sama lintas sektoral, baik di dalam instansi masyarakat maupun di masyarakat. Sebagai ilustrasi, perlu dilakukan upaya kerja sama antarlembaga seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.

Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami masalah pendengaran, Dinas Kesehatan dalam hal ini petugas kesehatan mendiagnosis seberapa jauh tingkat kemampuan mendengar seseorang setelah itu. Petugas kesehatan akan memberikan rekomendasi atau surat rujukan kepada Dinas Sosial alat bantu dengar yang dapat diberikan kepadanya sebagai alat bantu dan Dinas Pendidikan dalam hal ini guru di sekolah dapat melakukan penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran disesuaikan dengan tingkat kesulitan mendengarnya.

Upaya yang integral yang dilakukan beberapa lembaga ini akan mampu memberikan hasil yang lebih efektif sehingga sudah seharusnya usaha untuk menyejahterakan kaum disabilitas tidak saja tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Yakinlah jika sebagai manusia biasa kita memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjadi orang sukses dan memiliki kemapanan dalam segala sisi, begitu juga dengan mereka para penyandang disabilitas dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang ada mereka juga memiliki mimpi dan harapan menjadi manusia yang bermartabat.[]

*Harri Santoso.,S.Psi., M.Ed adalah Staf Pengajar di Fakultas Psikologi UIN Ar Raniry – Banda Aceh dan Direktur Yayasan Rumah Disabilitas Indonesia.

Editor: SAFRIANDI A. ROSMANUDDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.