13 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Penegak Hukum Jangan Ciptakan Kejahatan

...

  • OKEZONE
  • 31 October 2018 15:30 WIB

Profesor Andi Hamzah. @istimewa/okezone
Profesor Andi Hamzah. @istimewa/okezone

Mengamati implementasi penegakan hukum di Indonesia, ada sejumlah cacatan yang perlu dikemukakan sehubungan dengan interpretasi terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan di berbagai tingkatan baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan; serta cara tindak aparat penegak hukum yang sudah jauh menyimpang dari aturan yang semestinya.

Tugas utama penegak hukum adalah menegakkan hukum dengan cara yang benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika profesi, tetapi juga secara taat azas dan menyadarkan masyarakat untuk menghindari tindak kejahatan. Tugas penegak hukum bukan untuk menciptakan kejahatan.

Akan tetapi yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang adalah penegak hukum sering sekali membiarkan terjadinya tindak kejahatan. Masyarakat tidak butuh ditindak, mereka butuh disadarkan untuk menghindari kejahatan. Menindak masyarakat yang tidak mengerti hukum adalah perbuatan yang sangat tidak bermoral.

Contoh: Apabila seorang dokter melihat seseorang yang sedang memakan makanan yang kotor, maka dokter wajib menghentikan orang itu agar dia berhenti memakanan makanan yang kotor itu. Nasihati dia agar tidak mengulangi perbuatannya. Jangan malah membiarkan dia memakan makanan yang kotor itu kemudian menunggu dia datang berobat supaya dokter mendapat uang. Kalau demikian maka dokter yang tak bermoral ini menciptakan penyakit.

Contoh lain lagi: Apabila ada orang membawa tangga lewat tengah malam menuju ke suatu rumah, maka polisi wajib menahan orang itu dan tanyakan maksud dan tujuannya membawa tangga itu. Ketika terindikasi bahwa orang tersebut berniat untuk mencuri, maka di sinilah tugas polisi untuk menghentikan dia, menasihati dia agar segera pulang dan jangan lagi mengulangi perbuatannya. Dengan begitu penegak hukum sudah mencegah kejahatan.

Sebaliknya, jika dibiarkan orang itu berjalan terus ke rumah yang dituju kemudian menyandarkan tangga itu lalu memanjat ke dalam rumah tersebut, setelah itu baru polisi menangkapnya dan menuduh dia sebagai pencuri, maka di situ polisi tersebut sudah menciptakan kejahatan.

Dengan paradigma preventif seperti diuraikan di atas, maka ketika KPK menyadap mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, yang terjadi selama berbulan-bulan, dan mengetahui bahwa percakapannya dengan Memi dapat mengarah ke suatu tindak pidana, maka secara moral dan etika yang benar, KPK seharusnya sudah memperingatkan pejabat tinggi negara tersebut bahwa percakapannya itu dapat mengarah ke tindak pidana, oleh sebab itu harus segera dihentikan dan jangan lagi diteruskan. Itu etika penegak hukum yang semestinya. Bukan malah mengintai, membuntuti, kemudian mencari kesempatan untuk menangkapnya.

Dari sudut pandang Hukum Pidana —bagi mereka yang benar-benar mengerti Hukum Pidana— Irman Gusman tak bisa didakwa dengan Pasal 12b UU No. 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketika ia menerima pemberian yang tak diketahui sebelumnya dari Memi dan Xaveriandy Sutanto pada 16 September 2016 itu.

Alasannya adalah karena ada unsur ketidakpedulian dan ketidaktahuan dari Irman Gusman dalam meresponi pemberian tersebut. Apalagi pemberian itu tidak berhubungan sama sekali dengan jabatannya dan oleh sebab itu maka tidak pula berlawanan dengan kewajibannya.

Meskipun menurut pikiran Memi pemberian itu ada hubungan dengan jabatan Irman Gusman, namun faktanya adalah, Irman tidak menduduki jabatan yang berhubungan dengan urusan distribusi gula. Karena Irman tidak menduduki jabatan tersebut, maka ia tidak pula memiliki kewenangan yang berhubungan dengan urusan distribusi gula.

Artinya, pikiran Memi bahwa pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Irman adalah pikiran yang salah. Pikiran yang benar semata pun tak bisa dijadikan landasan hukum, apalagi pikiran yang salah. Sebab jika seseorang patut dihukum karena pikiran yang salah dari orang lain, maka akan semakin kacau dunia penegakan hukum di negeri kita.

Urusan distribusi gula adalah urusan Bulog, bukan urusan DPD RI dimana Irman saat itu menjadi ketuanya. Itu berhubungan dengan Bulog, bukan dengan DPD. Bukan Irman yang berwenang memberi izin gula impor itu masuk. Jadi, kasus ini tidak termasuk suap dan Irman tak semestinya dituntut dengan tuduhan menerima suap. Kasus Irman Gusman itu bukan kasus suap, karena tidak berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua DPD RI saat itu.

Paling jauh, jika Irman dipaksa-paksakan untuk dihukum, maka dakwaan yang bisa dikenakan kepada Irman adalah dakwaan tentang memperdagangkan pengaruhnya (trading in influence) sebagai seorang tokoh atau pejabat tinggi negara. Tapi hal ini pun sangat naif untuk diterapkan di Pengadilan, karena UU No.7/2006 yang meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) itu sampai sekarang belum memiliki pasal-pasal sanksi untuk menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukumnya.

Oleh karena pasal sanksi pidananya belum ada, maka jaksa dan hakim tidak bisa juga menjuntokan dakwaannya terhadap UU No.7/2006 ini. Hanya apabila ada pasal pidananya yang sudah ditetapkan dalam KUHP maka Jaksa Penuntut Umum atau Hakim Pengadilan Tipikor boleh menjuntokannya ke UU tersebut.

Maka ketika hakim memutus perkara ini dengan mengatakan bahwa Irman Gusman “mempengaruhi Kepala Bulog” sehingga kasus ini terjadi, maka di situ Pengadilan telah keliru dan gagal menerapkan aturan hukum yang benar.

Sebetulnya pada tahun 2009 kami sudah memasukkan hal-hal seperti ini dalam rancangan perubahan UU tentang KUHP tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Andaikan saja sudah ditindaklanjuti maka kerancuan semacam ini tak akan terjadi. Seharusnya pada tahun 2010 RUU ini sudah selesai dan disepakati antara pemerintah dan parlemen.

Hal lain lagi yang perlu disoroti adalah tentang perlakuan penegak hukum terhadap orang-orang yang ditangkap oleh KPK khususnya dalam atraksi yang dinamakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ada kerancuan berpikir dalam hal OTT ini. Sebab hukum kita memang mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan atau tertangkap basah, tetapi dalam hal OTT terhadap Irman Gusman, saya tidak melihat adanya urgensi untuk menggunakan istilah itu. Irman tidak ditangkap basah, tidak ditangkap tangan, tidak kena OTT, sebab KPK sudah menyadap telepon genggamnya selama berbulan-bulan, artinya sudah diketahui jauh sebelum kejadian pada 16 September itu.

Ada yang bertanya kepada saya, apakah dibenarkan bahwa KPK harus menggelar konperensi pers untuk mengumumkan tangkapannya. Saya balik bertanya, kalau tujuannya untuk menangkap seseorang yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana, mengapa harus mempublikasikannya sehingga mempermalukan orang tersebut berikut keluarganya? KPK bukanlah organisasi media massa, bukan televisi, bukan suratkabar, yang tugasnya adalah mempublikasikan berita.

Coba kita belajar dari Malaysia. Yang memasukkan Anwar Ibrahim ke penjara itu siapa? Najib Razak, bukan? Dua tuduhan: sodomi dan korupsi. Setelah Najib jatuh, polisi menggeledah rumahnya. Ketika polisi menyita tas-tas istrinya, ditemukan tas satu milyar lalu dipertontonkan kepada pers. ‘Inilah korupsi Najib’, kata polisi Malaysia.

Sekarang coba lihat. Yang protes itu siapa? Istrinya Anwar Ibrahim! Sebab, itu sudah kelewatan. Orang salah, salahlah, tuntutlah sesuai hukum; tapi tidak boleh mempermalukan orang di muka umum. Padahal Najib itu kan musuhnya. Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail protes. Sebagai perempuan, dia protes: Tidak boleh mempermalukan perempuan seperti itu. Kalau salah ya tuntut di Pengadilan; bukan mempermalukan orang.

Sebab dengan cara mengadakan konperensi pers seperti itu maka terjadi multiple punishments. Sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, orang yang ditangkap itu sudah dijatuhi hukuman seperti itu yang menyebabkan hukuman sosial lagi yaitu adanya pemberitaan bertubi-tubi di media massa sehingga semakin merusak reputasi orang itu, padahal pelanggar hukum pun adalah manusia yang mempunyai hak hidup di masa kini dan di masa depan.

Repotnya, lembaga penegakan hukum semacam KPK ini sudah dianggap super, tidak bisa salah, apapun yang dilakukannya pasti benar, tidak cacad hukum. Masyarakat sudah membelanya habis-habisan, sehingga apabila ada orang yang mengeluarkan kritikan, maka orang itu pasti digempur dari segala penjuru. Satu-satunya manusia Indonesia yang saya kenal yang berani bicara terus terang tentang KPK itu adalah Fahri Hamzah. Dimana yang lain?

Artinya, harus ada penyeimbang, harus ada wasit atau linesman, agar KPK bisa bekerja dengan baik, profesional, dan kredibel, sehingga hasil kerjanya tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Dan masyarkat pun harus diedukasi untuk bersikap cerdas dalam menanggapi semua kasus hukum, bukan menanggapi kasus-kasus hukum secara emosional.

Kejanggalan lain lagi yang perlu disoroti adalah adanya putusan MK yang menetapkan, seperti dalam kasus Irman Gusman, bahwa hukuman tambahan dihitung mulai sejak berakhirnya pidana pokok, padahal KUHP Pasal 35 dan 38 menetapkan bahwa hukuman tambahan itu dimulai sejak putusan pidana pokok dibacakan.

Di sini MK sudah menyalahi aturan, sebab MK tidak diberi kewenangan oleh negara untuk mengubah undang-undang. MK hanya boleh menguji apakah ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Mengubah undang-undang itu bukan haknya MK; hanya DPR yang bisa mengubah undang-undang. Maka putusan Pengadilan Tipikor yang menghitung hukuman tambahan terhadap Irman Gusman sejak berakhirnya pidana pokok adalah kekeliruan yang nyata.

Hal-hal seperti ini tak boleh dibiarkan terus terjadi, karena akan merusak tatacara berhukum yang benar. Kita tidak akan menemukan keadilan apabila cara kita menuju kepada keadilan adalah cara yang justru menyalahi aturan hukum yang semestinya.[]

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.
Guru Besar Hukum Pidana, anggota Panitia Seleksi Pembentukan KPK, dan anggota Tim Perumus UU Tipikor.
[]Sumber: okezone.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.