25 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Serangan Fajar dalam Demokrasi Amplop

...

  • PORTALSATU
  • 15 April 2019 10:15 WIB

M. Mirza Ardi. Foto: dok./ istimewa
M. Mirza Ardi. Foto: dok./ istimewa

Oleh: M. Mirza Ardi*

Salah satu hal yang membuat demokrasi keropos dan parlemen hilang kualitas adalah politik uang. Yakni perilaku politikus calon DPR, DPRD dan DPD yang mentransaksikan suara pemilih dengan sejumlah uang dan jasa. Demokrasi keropos karena para caleg menang bukan atas pilihan rasional warga negara terhadap kualitas diri, visi dan misi mereka. Melainkan karena kantong tebal yang mereka punya untuk membeli suara. Parlemen hilang kualitas karena yang masuk ke dalamnya bukanlah para negarawan yang berwawasan luas, melainkan para garong yang menunggu kesempatan untuk balik modal.

Sedikitnya ada tiga hal yang membuat para caleg melakukan politik uang. Pertama, ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Sebuah penelitian disertasi yang dilakukan Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara nomor tiga di dunia yang paling subur melakukan politik uang. Ketika seorang caleg mengetahui bahwa lawan-lawan politiknya memberikan amplop dan jasa agar terpilih, mau tidak mau ia harus melakukan hal yang sama untuk bisa bersaing. Sehingga persaiangan yang terjadi bukan adu ide, tapi adu siapa yang paling banyak memberi uang.

Kedua, caleg tersebut tidak memiliki kapasitas untuk dipilih konstituen. Sehingga, satu-satunya cara baginya untuk menang adalah dengan melakukan ‘serangan fajar’. Modal yang ia punya bukan otak, tapi isi dompet. Kalaupun isi dompetnya tak banyak duit, ia akan meminjam kepada pemodal, dengan ijab kabul bahwa jika terpilih nanti, selain si pemodal dikembalikan uangnya, proyek-proyek daerah akan diberikan kepada si pemodal.

Ketiga, para caleg sendiri melakukan politik uang karena itulah yang diharapkan sebagian masyarakat. Akibat dari pendidikan politik yang lemah dan rendah mutu, masyarakat kita tak peduli akan kualitas demokrasi dan pentingnya memilih legislator berasaskan kapasitas. Hasil survei dari Charta Politica menunjukkan ada 40,8 persen masyarakat yang bisa memaklumi politik uang, hanya 39,1 persen yang tidak men-tolerir perilaku korup itu. Artinya, hanya 39,1 persen masyarakat Indonesia yang memahami pentingnya menjaga mutu demokrasi, selebihnya perlu diberi edukasi politik. Kondisi masyarakat yang permisif dan menerima politik uang memberikan motivasi bagi caleg untuk melakukan politik transaksional.

Meskipun demikian, menerima uang dari para caleg tidak otomatis akan memilihnya di TPS. Penelitian Charta Politica menunjukkan ada 40,8 persen masyarakat yang akan menerima uang, tapi tetap mencoblos caleg pilihan hati nuraninya. 8 persen menerima dan memilih calon yang memberi uang. 3,6 persen menerima dan akan memilih caleg yang paling banyak memberikan uang. Dan hanya 31,2 persen menolak sogokan dan bantuan dari caleg. Artinya, pemilu bersih kita hanya 31,2 persen.

Demi menjaga kualitas pemilu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang akan mendiskualifikasi dan memenjarakan pelaku politik uang. Namun hal ini tak membuat para caleg korup hilang akal. Modus mereka pun semakin lincah dan kreatif. Uang yang diberikan tidak harus berupa tunai, tapi juga bisa dalam bentuk e-money atau uang digital, hal ini marak di masyarakat urban. Para caleg juga ada memberikan asuransi, voucher belanja, wisata religi, dan sembako. Metode pembayarannya pun ada yang sebelum dan sesudah pencoblosan.

Selain itu, ada juga politik transaksional yang bersifat kolektif. Misalnya, menjanjikan satu kampung bahwa jika ia terpilih, maka akan dibuatkan lapangan olahraga. Ataupun sebaliknya, mengancam bahwa jika ia tak mendapat suara terbanyak di desa itu dan ia tetap terpilih, maka desa itu tak akan mendapatkan dana pembangunan desa.  

Politik uang hanya bisa diselesaikan jika ada kepedulian dari warga. Masyarakat harus berani melapor ke Bawaslu/Panwaslih jika melihat ada politik transaksional. Masalahnya, untuk melapor ke Bawaslu harus bernyali besar, terutama jika tinggal di lingkungan yang menikmati politik uang. Banyak orang enggan melapor karena ia akan menjadi ‘lain sendiri’ di masyarakat. Tetangga sekelilingnya menerima amplop, sementara ia melaporkannya ke pihak berwajib. Dianggap ‘sok suci’ dan mengkhianati praktik yang lazim di tempat dia tinggal. Akibatnya, politik uang sangat sulit diberantas di tengah budaya permisif dan pragmatis masyarakat kita.

Dampak dari politik transaksional ini adalah korupsi dan budaya patron-klien di pemerintahan kita. Hal pertama yang dipikirkan anggota legislatif bukanlah bagaimana cara menyejahterakan masyarakat melalui legislasi, tetapi bagaimana agar modal kampanye yang dia keluarkan kembali. Caranya, membuat proyek-proyek yang gampang di-mark-up penganggarannya. Jika modal politik uang ia dapatkan dari pihak ketiga, selain harus mengembalikan uang yang ia pinjam, caleg itu harus memprioritaskan sang pihak ketiga di proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Akibat dari korupsi ini, pembangunan daerah mangkrak dan jangan harap ada legislasi berbobot yang muncul dari kualitas anggota legislatif seperti itu.

Oleh karen itu, demi kepentingan bersama dan jangka panjang, warga negara tidak hanya harus menolak politik uang, tapi ia harus juga berani melapor ke Bawaslu jika melihat praktik politik transaksional.[]

*M. Mirza Ardi, pengajar di FISIP UIN Ar-Raniry.

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.