25 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Serbuan Hoaks Mengancam Konsistensi Kita Melawan Kekerasan Seksual di Indonesia

...

  • PORTALSATU
  • 16 February 2019 07:00 WIB

Yogi Febriandi. Foto: dok. pribadi
Yogi Febriandi. Foto: dok. pribadi

Oleh Yogi Febriandi*

Sejak keluarnya petisi Maimon Herawati menolak RUU PKS, obrolan publik terhadap RUU ini menjadi liar. Publik Indonesia seketika menggeser sebagian fokus obrolan yang sebelumnya dipenuhi perdebatan pemilihan presiden kepada RUU ini. Bahkan Ghufron Zainal Abidin sampai merasa harus mengeluarkan statement penolakan atas nama DPR Aceh Komisi VII. Suatu statement yang keliru mengingat itu bukan wewenang beliau sebagai legislator daerah dan juga statement tersebut tidak lebih dari sikap pribadi dan PKS semata.

PKS sebagai partai yang paling vokal menolak RUU ini memang sepertinya mengambil momen RUU PKS untuk mendongkrak suara dalam pemilu serentak kali ini. Hal ini sangat terasa mengingat RUU PKS harusnya belum perlu untuk disikapi dengan penolakan, mengingat RUU ini masih dalam pembahasan. Menggunakan diksi “penolakan” saya kira sangat tidak tepat. Terlebih dibelakang aksi penolakan tersebut ternyata disusupi pemberitaan palsu (hoaks) mengenai beberapa pasal yang dianggap mendukung LGBT dan memberi ruang perzinahan.

Pusaran hoaks di tengah-tengah obrolan RUU PKS ini sungguh memilukan, apalagi dilakukan oleh beberapa kelompok mengatasnamakan agama. Titik persoalan RUU PKS ini saya kira adalah pada masifnya informasi bohong sekitaran isi daripada pasal-pasal yang tertuang dalam RUU ini. Padahal bila kita membaca satu-persatu pasal tidak ada tertuang dengan jelas aturan menegaskan RUU ini mendukung orientasi seksual seperti LGBT. Tidak ada pula aturan yang memberi ruang pada perilaku zina.

Munculnya kedua hoaks tersebut lahir dari cara publik merespons petisi Maimon Herawati di situs change.org. Sayangnya, baik Maimon Herawati dan pendukung petisinya tidak membaca keseluruhan riwayat dokumen RUU PKS yang disediakan di situs DPR RI. Dalam riwayat-riwayat dokumen yang tersedia untuk publik tersebut, dapat ditelusuri bahwa RUU PKS telah melalui proses penyaringan yang ketat dan melibatkan unsur tokoh agama. Mengatakan bahwa RUU PKS ini merupakan pesanan pihak kelompok liberal yang didukung pihak asing bisa dikatakan sangat keliru.

Justru kehadiran RUU PKS ini sebagai upaya penyelesaian persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Tingkat kekerasan seksual di Indonesia kini pada titik setiap harinya 35 orang akan berpeluang menjadi objek kekerasan seksual. Tidak hanya angka korban yang bertambah, tempat terjadinya kekerasan juga semakin variatif dan bisa dimana saja. Mulai dari rumah, kendaraan umum, sekolah hingga warung kopi. Bentuk dari kekerasan seksual pun semakin beragam dan bersifat lebih destruktif, karena adanya teknologi komunikasi yang mutakhir. Di tengah itu semua, kondisi perempuan tentu yang paling tidak menguntungkan.

Mengingat kondisi kekerasan seksual Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, penyikapan publik terhadap RUU PKS ini perlu didorong ke arah positif. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan sosialisasi oleh pemerintah dan juga lembaga masyarakat terhadap simpang siur berita bohong mengenai keberadaan RUU PKS ini. Pihak-pihak yang menolak dan mendukung RUU ini harus dipertemukan dalam satu forum dan membicarakan letak kekeliruan dari RUU ini baik dari segi informasi hingga substansi RUU.

Tindakan ini penting segera dilakukan di tengah hasrat publik terhadap RUU ini sangat tinggi. Perihal adanya timbulnya kelompok yang menolak ataupun mendukung RUU PKS ini bukan suatu permasalahan. Hal itu karena konsekuensi logis dari sebuah alur demokratis. Jadi terhadap pihak-pihak yang menolak RUU PKS ini atas pertimbangan moral agama tidak perlu dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan RUU. Yang lebih penting ialah menghadirkan opini publik yang sehat dan tidak memiliki unsur kebohongan terhadap RUU PKS ini.

Satu hal yang mesti juga didorong ialah memberikan kesadaran terhadap publik terhadap kondisi Indonesia yang semakin darurat kekerasan seksual. Menghindari perdebatan karena perbedaan paradigma dalam melihat RUU PKS tentu tidak mungkin dilakukan. Mengingat RUU ini sejak awal memang sangat rentan untuk diperdebatkan karena meskipun memakai diksi “kekerasan” namun tetap menyangkut aturan moralitas.

Melihat sekelumit persoalan yang mengitari RUU PKS ini, tetap saja bukan suatu kebijakan yang tepat untuk membatalkan RUU PKS ataupun menundanya. RUU PKS ini tetap harus dilanjutkan ke tahap pembicaraan berikutnya di legislatif. Adapun kemunculan polemik di tengah publik, harus disikapi sebagai bagian penyempurnaan RUU PKS ini.[]

*Yogi Febriandi

Pengamat Sosial, Alumni Magister Sosial Politik UIN Sumatera Utara, Alumni Sekolah Pengelolaan Keragaman CRCS Universitas Gadjah Mada, aktif menulis di media nasional seperti Kompas dan Geotimes.

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.