24 November 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Opini
Simeulue Satu dalam Bayang-bayang Korupsi

...

  • Juli Amin
  • 20 October 2020 16:45 WIB

Ilustrasi: foto dikutip dari laman website liputan6.com
Ilustrasi: foto dikutip dari laman website liputan6.com

SEJUMLAH warga dan mahasiswa dari Kabupaten Simeulue menyampaikan aspirasi di depan Mapolda Aceh, Senin, 29 Oktober 2020. Tuntutan mereka tidak tanggung-tanggung, meminta pihak Polda menahan Bupati Simeulue Erli Hasim atas dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan lingkar Simeulue tahun 2018. Konon, hasil audit BPKP menyebut; kerugian negara dalam kasus ini Rp.5,5 miliar dari pagu Rp.9,6 miliar dan penyidik sudah menetapkan beberapa orang tersangka.

Aksi ini mungkin saja adalah buah ketidak percayaan kepada pimpinan di sana selama ini. Apalagi, isu politik akhir-akhir ini di Simeulue boleh disebut kurang harmonis. Ditambah lagi mencuatnya beberapa kasus dugaan korupsi; kelebihan bayar SPPD DPRK tahun 2019 yang kini tengah disidik Kejaksaan Negeri Simeulue, dugaan korupsi Pamsimas dalam tahap penuntutan, dugaan tidak sesuai spek pembangunan jalan lingkar, termasuk dugaan kasus asusila; buka-buka aib menimpa pejabat daerah di sana yang beberapa bulan lalu sempat heboh.

Tuntutan para pendemo memang bukan perkara mudah bagi penyidik. Dari berbagai contoh kasus dugaan korupsi ditangani kepolisan dan kejaksaan, menahan seorang kepala daerah atau bupati selaku pengguna anggaran (PA) tidak semudah menahan seorang kuasa pengguna anggaran (KPA), PPTK atau PPK dan rekanan.

Mantan bupati Darmili, misalnya, dalam kabinet kedua memimpin Simeulue (2007-2012), dugaan korupsi penyertaan modal PDKS terus menggelinding, namun, ia ditahan jaksa setelah lengser dari jabatan. Kemudian dugaan gratifikasi peralihan kepemilikan PDKS dari daerah ke pihak swasta masa kepimpinan almarhum Riswan NS juga tidak ada titik terang, hanya menjadi bahan gunjingan politik sampai akhir jabatan, meskipun demonstrasi bergejolak di mana-mana baik di Simeulue maupun di ibu kota provinsi.

Perlakuan khusus kepada pejabat negara melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah seakan menjadi salah satu alat pelindung bagi seorang bupati/wakil bupati meskipun setingkat lebih mudah dari pada menahan seorang gubernur/wakil gubernur.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 90 ayat (1) yang berbunyi “tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota memerlukan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.”

Dari rumusan Pasal a quo dapat diketengahkan bahwa terdapat dua perbedaan persetujuan tertulis yang dapat diajukan, yakni bila proses hukum itu melibatkan gubernur dan/atau wakil gubernur maka memerlukan persetujuan dari Presiden. Berbeda halnya bila yang menjalani proses hukum adalah bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota maka memerlukan persetujuan dari menteri dalam negeri.

Patut pula disyukuri bahwa torehan emas Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut Pasal 36 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang 32 Tahun 2004 sebelum perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa untuk pemeriksaan  seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap penyelidikan atau penyidikan, penyidik tidak perlu meminta izin karena dinilai bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menelisik dari putusan MK ini sesungguhnya ada peluang bagi penyidik untuk memeriksa bahkan menyidik seorang kepala daerah; memintai keterangan, berkas atau data-data penting sesuai dugaan, guna memperkuat alat bukti. Ketika alat bukti sudah cukup kuat dan lengkap, baru kemudian meminta izin penahanan sesuai Pasal 90 ayat (1)  Undang-undang nomor 23 tahun 2014 perubahan pertama tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, tuntutan diajukan masyarakat dan mahasiswa Simeulue di depan Mapolda Aceh tentu harus menjadi salah satu perhatian serius bagi Penyidik Polda sesuai amanah regulasi ini. Apabila bupati selaku PA terbukti ikut berperan dalam dugaan korupsi sesuai yang dimaksud pendemo, maka Bupati Simeulue Erli Hasim dapat dimintai keterangan bahkan ditahan dan diproses hukum.

Sebaliknya, jika tidak terbukti harus ada penjelasan dari penyidik kepada publik agar tidak menjadi isu berkepanjangan yang dapat menghambat pembangunan Simeulue dari tahun ke tahun. Erli Hasim sebagai Bupati Simeulue juga tidak terus-menerus dalam bayang-bayang isu dugaan korupsi sebagaimana dirasakan oleh dua bupati sebelumnya. Semoga!

Penulis: Juli Amin, salah seorang putra Simeulue berdomisili di Banda Aceh 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.