18 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Berilah Putusan Seadil-adilnya Untuk Ibu Mursidah 

...

  • portalsatu.com
  • 02 November 2019 21:25 WIB

Muji Al Furqan. Foto istimewa
Muji Al Furqan. Foto istimewa

Kita mengetahui hukum itu bersifat netral, tapi kenetralan hukum tersebut tidak menjamin bahwa yang benar adalah yang menang dan yang kalah adalah yang salah.

Maka sepatutnya kita mengawal proses hukum yang sedang dihadapi Ibu Mursidah, warga miskin di Lhokseumawe, yang didakwa melakukan perusakan di sebuah pangkalan elpiji 3 kg, sehingga dituntut 10 bulan pidana penjara. Padahal, sebagaimana diungkapkan penasihat hukumnya bahwa perbuatan dilakukan Mursidah sebenarnya sangat mulia, karena berani membongkar penyimpangan di pangkalan elpiji 3 Kg itu.

Pentingnya mengawal perkara tersebut supaya Ibu Mursidah tidak mengalami keganasan dalam praktek hukum, sehingga hukum berpihak kepada yang benar. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kawan-kawan mahasiswa yang masih setia terhadap gerakan sosial, untuk membuat aksi damai.

Saya pun teringat dengan apa yang dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa betapa kacau dan tidak tenteramnya kehidupan masyarakat apabila masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka pada penegak hukum.

Untuk itu kita berharap, hakim memberikan putusan seadil-adilnya kepada Ibu Mursidah, sehingga hukum yang memiliki mata hati tidak buta melihat kondisi sosiologi.

Dalam peradilan di Indonesia dengan tegas disebutkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan adalah "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahkan, seorang hakim hendaknya mengingat pesan Rasulullah “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar pada pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”.

Ingin saya sampaikan kepada hakim pemutusan pemidanaan, secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, ‘hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas’. 

Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya. 

Di sinilah letak kami mahasiswa dan masyarakat menilai parameter pengadilan dalam memberikan sebuah putusan yang berkeadilan atau berkhianatan.[]

Penulis: Muji Al Furqan, Aktivis Mahasiswa Unimal

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.